[×]

Kawasan

: Internasional
[×]

Tema

: Hukum
Beranda › Publikasi › Kawasan: Internasional ›

Hukum

DTE Factsheet: MEMAHAMI INVESTASI LANGSUNG LUAR NEGERI

DTE Factsheet, Mei 2006
 

Apakah FDI itu?

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal.

Masyarakat menagih janji industri minyak sawit tentang pelestarian

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Setelah setahun bernegosiasi dan mendapat tekanan dari kelompok masyarakat sipil Indonesia dan Internasional, Kelompok Mejabundar untuk Minyak Sawit Lestari (RSPO) menerima Prinsip-prinsip dan Kriteria yang disusun oleh kelompok kerjanya dalam pertemuan mereka di Singapura pada 22-23 November 2005. Keputusan ini berpotensi meningkatkan praktik sosial dan lingkungan pada industri minyak sawit dan bahkan mengarah pada hukum baru tentang tanggung jawab perusahaan.

RSPO[1] menuju minyak sawit lestari?

Down to Earth No 66  Agustus 2005

Wawancara dengan Marcus Colchester

TNI Tidak lagi menjaga proyek-proyek vital

Down to Earth Nr 62  Agustus 2004

BRIK - Pendekatan Yang Cacat

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Industri kehutanan Indonesia saat ini mulai menyadari bahwa para konsumen mereka di Eropa dan Amerika Utara menginginkan suatu jaminan bahwa produk-produk yang mereka impor tidak menimbulkan kerusakan terhadap hutan-hutan tropis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mempercayakan kepada Badan Revitalisasi Industri Kehutanan untuk menjamin agar industri pengolahan kayu di Indonesia dapat memenuhi tuntutan internasional dalam mengatasi 'penebangan ilegal.'

Tambak udang merusak hutan bakau dan mata pencaharian

Down to Earth Nr 58  Agustus 2003

Ekspor udang negara-negara berkembang –termasuk dari Indonesia-adalah sumber pendapatan luar negeri yang penting bagi masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ekspor ini juga memberi keuntungan besar bagi kalangan pengusaha. Tetapi, terdapat kelompok yang harus memikul beban dari keuntungan yang diraih, yaitu komunitas-komunitas di wilayah pesisir. Sumber daya alam mereka telah dirampas oleh para pengusaha tambak dan perusahaan trawl udang komersial.

Gugatan Masyarakat Adat Kalah Di Pengadilan

Down to Earth No 58  Agustus 2003

PT. IMK terbukti menggusur lubang tambang, tetapi bebas dari kewajiban ganti rugi.
Oleh: Erma S. Ranik

Dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan tidak lengkap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan dari 29 orang penambang emas terhadap PT. Indo Muro Kencana (IMK), Selasa (17/6). Putusan ini dikeluarkan oleh majelis hakim, setelah beberapa kali penundaan pembacaan putusan.