Beranda › Kawasan › Publikasi: Artikel buletin › Tema: Hutan dan kebakaran hutan ›

Sumatera

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Aceh: Ekologi Wilayah Perang

Down to Earth Nr 47  November 2000

Sumber daya alam adalah salah satu faktor utama yang melandasi perjuangan kemerdekaan di Aceh. Tetapi perampasan serakah selama beberapa dekade menyebabkannya habis terkuras.

Hutan: Masyarakat Berhadapan Dengan Penebang Kayu

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Masyarakat Adat yang hutannya sudah dijarah oleh perusahaan penebang kayu kini menuntut ganti rugi kerusakan. Dengan dicabutnya perlindungan yang mereka nikmati di bawah Presiden Suharto, kini perusahaan tersebut harus menghadapi hal ini dengan serius.

Protes di Pabrik Pulp PT TEL

Down to Earth Nr. 44 Februari 2000

Masyarakat sekarang ini sedang melampiaskan kemarahan mereka pada pabrik yang baru rampung dibangun di Sumatra Selatan.

Perusahaan kayu berebut menggunduli Siberut

Down to Earth Nr 44   Februari 2000

Tuntutan Perubahan Masyrakat Adat

Down to Earth No 43  November 1999

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, dibentuk pada bulan Maret lalu di Jakarta sebagai hasil Kongres Masyarakat Adat. Sejak saat itu, organisasi masyarakat adat yang berskala bernasional untuk pertama kalinya itu terus membuat kehadirannya terasa dengan berbagai cara.

Perlawanan Terhadap UU Kehutanan yang baru

Down to Earth No. 42, August 1999

Sebelum DTE menerbitkan artikel ini, DPR telah mengesahkan UU kehutanan yang baru. Meskipun disertai dengan janji-janji reformasi, UU kehutanan ini ternyata masih bertumpu pada pengawasan bersifat top-down dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, kalangan LSM, akademisi kehutanan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menuntut agar UU tersebut dicabut kembali karena mengingkari hak-hak adat dan dirancang tanpa proses konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.