Beranda › Tema › Kawasan: Indonesia › Publikasi: Laporan & arahan khusus › Tema: Keadilan iklim ›

Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan

DTE berkampanye untuk keadilan iklim. Kami menginginkan jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi. Kami percaya pengelolaan masyarakat atas sumber-sumber daya alam yang mendukung penghidupan menawarkan kemungkinan yang lebih baik untuk adanya keberlangsungan jangka panjang daripada skema-skema pembangunan dari para pemimpin ke rakyat biasa (top-down) yang lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Spanduk keadilan iklim di dua Bahasa

Wawancara dengan Bustar Maitar dan Yuyun Indradi, Greenpeace: “REDD belum menjawab masalah deforestasi yang sesungguhnya”
 
Bagian keenam dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 10 April 2012

Wawancara dengan Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan, Jaringan Hutan Global Greenpeace Indonesia, dan Yuyun Indradi,  Pengkampanye Politik Hutan, Greenpeace Asia Tenggara – Indonesia di kantor Greenpeace, Jakarta, Maret 2012.

Wawancara dengan Frances Seymour, CIFOR: “Surat Pernyataan Kehendak itu berdampak besar dalam dialog tentang hutan”
 
Bagian ketujuh dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 13 April 2012

Wawancara dengan Frances Seymour, CIFOR, di kantor CIFOR, Bogor, Maret 2012. (Tanggapan terhadap satu pertanyaan dari Lou Verchot disampaikan melalui surat elektronik.)

Wawancara dengan Bernadinus Steni, HuMa: “REDD seharusnya adalah suatu cara guna mendukung dan memperkuat penguasaan tanah oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat yang mengelola hutan secara berkelanjutan”

Bagian kedelapan dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 17 April 2012

Wawancara dengan Bernadinus Steni, HuMa (Perkumpulan untuk Permbaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Jakarta, April 2012.

Wawancara dengan Frank Momberg, Fauna and Flora International: “Sebuah program REDD+ hutan masyarakat yang digulirkan di penjuru negeri akan memiliki pengaruh besar dalam mengurangi deforestasi dan memberdayakan masyarakat lokal”

Bagian kesembilan dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 19 April 2012

Wawancara dengan Frank Momberg, Fauna and Flora International, di Jakarta, Maret 2012.

Wawancara dengan Budhi Sayoko, Laksmi Banowati dan Rogier Klaver, UN-REDD Indonesia: “REDD+ adalah hal yang cukup menjanjikan untuk mengatasi deforestasi”

Bagian kesepuluh dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 21 April 2012

Wawancara dengan Budhi Sayoko (Asisten Direktur Negara, Kepala Unit Lingkungan, UNDP), Laksmi Banowati (Manajer Program Nasional, UN-REDD) dan Rogier Klaver (Petugas Program UN-REDD Indonesia, FAO). Maret 2012.*

Gagal menghargai hak, melindungi penghidupan dan mendukung keadilan iklim

Arahan DTE menyongsong kunjungan Presiden SBY ke Inggris, Oktober - November 2012

Arahan lengkap dengan kontribusi oleh DTE dan organisasi masyarakat sipil lainnya (hanya dalam Bahasa Inggris), klik di sini.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.

Kewajiban Indonesia dalam traktat mengenai pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia

Sejumlah instrumen internasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan perubahan iklim dan hak asasi manusia yang dapat diterapkan di Indonesia.

Arahan ini dimaksudkan sebagai referensi cepat bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional serta lainnya yang bekerja di Indonesia. Tidak dimaksudkan komprehensif, tetapi menyoroti khususnya ketentuanketentuan yang terkait dengan hakhak masyarakat adat.

Arahan khusus lengkap.