Down to Earth No.70, August 2006

Investor Freeport menarik diri

Freeport McMoRan Copper and Gold, operator dari tambang emas dan tembaga Freeport-Rio Tinto di Papua, telah kehilangan investasi mereka sebesar US$240 milyar akibat penarikan diri dana pensiun pemerintah Norwegia dengan alasan etis. Langkah Norwegia tersebut telah memunculkan reaksi tidak senang dari pemerintah AS, namun dipandang sebagai langkah berani oleh para manajer keuangan yang bertanggung jawab menerapkan investasi dengan tanggung jawab sosial untuk dana masyarakat di mana pun di seluruh dunia.

Divestasi yang dilakukan Freeport McMoRan diumumkan di Oslo oleh Menteri Keuangan Norwegia Kristin Halvorsen pada tanggal 6 Juni 2006, yang menyatakan keputusan menteri untuk menjual saham dan obligasi senilai 116 juta NOK didasarkan atas hasil penyelidikan Dewan Etika dana pensiun.

Menteri keuangan menjelaskan, "Freeport menggunakan sistem pembuangan ke sungai alam untuk membuang hampir 230.000 ton tailing setiap harinya, yang berarti telah membuang sejumlah besar sedimen dan logam berat ke sungai." Selanjutnya Ia menyatakan bahwa Dewan Etika menemukan bahwa "Pembuangan tailing ke sungai telah mengakibatkan kerusakan serius sistem sungai serta bagian-bagian sekitar sungai di hutan hujan dan dipercaya berakibat negatif bagi masyarakat adat yang bertempat tinggal di daerah itu".^A

Menyadari bahwa oleh norma dan masyarakat internasional termasuk Bank Dunia pembuangan limbah langsung ke sungai dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, Menteri Halvorsen mengatakan bahwa "Badan Etik telah mendapati bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi pertambangan terjadi secara meluas, bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki," dan bahwa panduan etika yang menjadi rujukan pemerintah Norwegia bagi dana pensiun telah disalahgunakan sebab "Dana Pensiun Pemerintah menghadapi risiko yang tidak dapat diterima dalam berperan menyumbang kerusakan lingkungan yang parah dengan menanam investasi di perusahaan tersebut."

Pada saat yang sama, Norwegia juga mengumumkan bahwa telah menghentikan investasi pada perusahaan pengecer Wal-Mart dengan alasan pelanggaran HAM serta hak-hak buruh yang sistematis dan serius. Dana investasi di Freeport dan Wal-Mart seluruhnya bernilai sekitar US$430 juta.

Dana Pensiun Pemerintah, yang dulu dikenal sebagai Dana Minyak (Oil Fund) dibentuk untuk melestarikan kekayaan minyak Laut Utara Norwegia untuk generasi mendatang. Dana serupa tersebar di seluruh dunia, terutama dipakai sebagai investasi yang memakai dana masyarakat atau kontribusi dari dana pensiun swasta untuk pembayaran pensiun di masa depan. Dana tersebut merupakan salah satu pengumpulan modal terbesar, yang secara keseluruhan bernilai lebih dari US$2,66 triliun di seluruh dunia pada bulan Desember 2005.

Investasi dengan tanggung jawab sosial

Semakin banyak dana masyarakat seperti ini, dan banyak dana investasi swasta yang 'etis' dikelola dengan dengan prinsip-prinsip investasi dengan tanggung jawab sosial/socially responsible investment (SRI). SRI mencakup pemeriksaan 'extra-financial consideration' (pertimbangan selain dari pertimbangan ekonomi) dari investasi seperti dampak dari operasi perusahaan terhadap lingkungan dan hak-hak pekerja. Keputusan dari Dewan Etika dana investasi Norwegia telah melahirkan preseden yang nyata bagi para pengambil keputusan dalam SRI, dan telah didibahas dalam konteks dana pensiun di Kanada, Perancis dan Selandia Baru.

J.D. Harden dari Kongres Buruh Kanada menulis bahwa Dewan Pengurus Investasi Dana Pensiun Kanada (Canadian Pension Plan Investment) harus mempertimbangkan keputusan yang diambil Norwegia untuk menarik investasi dari Freeport sebagai cermin terhadap investasi pertambangan Kanada sendiri, sebab "Kanada juga merupakan tempat dimana perusahaan-perusahaan pertambangan mengerahkan modal untuk operasi mereka dalam yurisdiksi internasional, banyak yang memiliki catatan buruk atas pemenuhan hak-hak pekerja dan kerusakan lingkungan."^B

Duta besar menyerang kebijakan menteri

Selain jadi pembicaraan para manajer keuangan SRI dan para kritikus, arti penting dari keputusan tersebut tetap diperdebatkan oleh para pengamat di media, ataupun oleh mereka yang duduk di pemerintahan AS yang mendukung Freeport. Atas nama kepentingan bisnis mereka yang terganggu, pemerintah AS diperkirakan akan menyerang kebijakan tersebut. Protes resmi muncul dalam bentuk pidato retoris oleh Duta Besar AS untuk Norwegia pada tanggal 1 September 2006 yang berjudul "Divestasi Dana Pensiun: Memenuhi Standar Keadilan Norwegia?". Dalam pidatonya di hadapan Norwegian Institute of International Relations di Norwegia, Duta Besar Benson K. Whitney menyatakan bahwa "noda akibat tuduhan resmi akan adanya praktik tidak etis telah merusak reputasi dan dapat melahirkan dampak ekonomi yang serius, bukan hanya terhadap perusahaan dan reksadana yang besar, namun juga bagi dompet para pekerja dan para investor kecil."

Duta Besar AS juga mengecam metode yang dipakai oleh dana pensiun untuk menentukan perusahaan mana yang dipilih untuk diselidiki dengan mengatakan "tidak ada suatu standar yang jadi patokan, bagaimana dan mengapa badan itu memilih perusahaan tertentu untuk dinilai diantara 4.000 pilihan, jadi proses yang sebenarnya adalah bersifat acak. Dewan tersebut terutama bereaksi terhadap individu-individu, di luar organisasi, dan pihak-pihak pemerintahan yang keberatan dengan etika dari suatu perusahaan. Jelaslah, bagaimana pendekatan yang acak ini bisa menimbulkan bias yang serius dalam prosesnya. Biasanya, semakin keras suatu protes dilontarkan, akan semakin besar kemungkinan dewan mengambil tindakan terhadap perusahaan tersebut."^C Nyatanya, perusahaan yang mendapat banyak protes adalah perusahaan yang memang paling perlu diselidiki oleh Dewan Etika, dan memang karena hal inilah mengapa pertambangan Freeport, yang punya permasalahan lingkungan dan HAM paling kontroversial di dunia dipilih. Singkatnya, tidak ada asap bila tidak ada api.

Ia juga mengeluhkan atas apa yang digambarkannya sebagai prosedur yang kurang adil, selain perlunya setiap perusahaan yang diselidiki diberi kesempatan untuk menjawab tuduhan tertentu sebelum keputusan akhir dibuat. Freeport telah melakukan hal tersebut dengan mengirimkan tanggapan setebal 25 halaman dan telah mendapat perhatian dari Dewan Etika.

Duta Besar AS juga mengkritik atas informasi yang dipakai oleh Dewan Etika, yang berasal dari website, sumber-sumber tanpa nama dan dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan, dan dengan enggan mengakui "Saya menyadari bahwa proses penilaian secara etika mungkin tidak dapat berjalan dengan prosedur yang ketat dari pengadilan resmi." Sayangnya, kritik Duta Besar tersebut naif serta mengesampingkan kenyataan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Freeport sangat wajar тА" bahwa Freeport membayar dan bekerjasama dengan militer untuk memberangus kritik dan menghalangi uji lingkungan independen, misalnya тА" artinya bahwa para pemberi informasi, yang memberi keterangan kepada penyelidik Norwegia, tidak dapat diminta membuka identitas mereka kepada masyarakat.

Barangkali yang paling menarik adalah, Duta Besar AS melihat bahwa perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi dibawah suatu peraturan yang menuntut mereka untuk mempublikasikan informasi tertentu tentang aktivitas mereka bisa terkena akibat yang buruk, sehingga lebih memungkinkan mendapat kritik atas operasi mereka.

Meskipun beberapa hal di atas ada yang mungkin benar, namun penting juga untuk mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Transparansi yang lebih besar membuka suatu perusahan terhadap kritik yang disampaikan dengan lebih baik dan lebih sulit dihadapi. Tetapi hal ini lebih baik bagi Freeport dan kepentingan AS daripada membiarkan terjadinya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan tetap tersembunyi. Bagi rakyat Papua yang menderita karena dampak negatif yang berlangsung selama tiga dasa warsa, terbukanya informasi ke dunia internasional berarti ada tekanan lebih berat untuk berubah dan kesempatan yang lebih baik bagi tegaknya keadilan. Hal itulah yang harus diutamakan, bukan kepentingan perusahaan, .

Referensi
^A Menteri Keuangan, Norwegia, Two companies - Wal-Mart and Freeport - are being excluded from the Norwegian Government Pension Fund - Global's investment universe, Konferensi Pers, 6 Jun 2006
^B "P&I/Watson Wyatt World's 300 Largest Retirement Plans", Pensions and Investments (26 Desember, 2005) dalam J.D. Harden, The Art Of The Possible: Socially Responsible Investment And State Pension Plans, Department of Social and Economic Policy, Canadian Labour Congress (Juni 2006).
^C Duta Besar Benson K. Whitney, Pension Fund Divestment: Meeting Norwegian Fairness Standards? Pidato disampaikan pada the Norwegian Institute of International Relations, 1 September, 2006.

Daftar isi Buletin DTE DTE Homepage Advokasi Link