|
Switch to English |
Setelah tertunda sekian lama, proyek Tangguh, yang dijalankan oleh perusahaan multinasional dari Inggris, BP, telah mulai berproduksi, dengan pengiriman Gas Alam Cair (LNG) pertama ke Cina dan Korea Selatan pada bulan Juli 2009. Tak sedikit yang dipertaruhkan bagi banyak orang dalam kegiatan ini, paling tidak bagi masyarakat setempat yang akan secara reguler melihat kapal tanker mengangkut LNG dari pantai mereka. Mereka dan masyarakat Papua yang lebih luas menerima proyek ini karena janji pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Tetapi, dengan mulai mengalirnya pemasukan dari proyek ini, kekhawatiran akan militerisasi yang meningkat, ancaman terhadap penghidupan dan hak-hak atas sumber daya masih tetap ada.
Proyek Tangguh memiliki kontrak untuk memasok 2,6 juta ton LNG per tahun ke terminal gas Fujian di Cina, 1.15 juta ton setahun ke K-Power dan POSCO di Korea Selatan serta hingga 3,7 juta ton setahun ke terminal Baja California di Sempra, Meksiko.1 Misi TIAP letih?
Panel Penasehat Independen Tangguh (TIAP) dibentuk pada tahun 2002 dan diberi tugas untuk membantu BP mencapai potensinya menjadi 'model pembangunan kelas dunia'. Dengan laporannya yang terakhir (laporan TIAP ke-7) dan putaran terakhir dari pertemuan pemangku kepentingan, selesailah masa kerja komite beranggota 4 orang yang ada sekarang ini. Mereka belakangan ini telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan: mungkin akibat dari upaya selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas yang hampir tak mungkin untuk memadukan usaha besar dengan pembangunan yang berkelanjutan.
Pertemuan TIAP di London diadakan pada tanggal 19 Mei 2009 dan dihadiri oleh sejumlah LSM dan aktivis masyarakat madani, serta staf BP dan perwakilan sektor swasta lainnya. Salah satu perwakilan LSM adalah Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), yang berkantor di Manokwari, Papua Barat. Setelah TIAPserta sejumlah pejabat BP menyampaikan presentasi, diajukanlah pertanyaan tentang permasalahan proyek dalam hal sosial dan penghidupan, lingkungan hidup, keamanan dan HAM, hak atas tanah, transparansi arus pendapatan dan kekhawatiran yang terkait dengan konteks politik dan ekonomi lebih luas.
Tanggapan yang diberikan oleh anggota TIAP Lord Hannay atas pertanyaan mengenai sistem keamanan berbasis masyarakat (ICBS) yang dijalankan dalam proyek Tangguh, dengan jelas menunjukkan bagaimana panel yang ada saat itu tampaknya telah kehilangan obyektivitasnya. John O'Reilly, yang merupakan mantan manager BP di Indonesia dan Kolombia, mengemukakan kekhawatiran atas meningkatnya kehadiran militer Indonesia di Teluk Bintuni dan risiko HAM yang terkait. Ia bertanya apakah dan bagaimana agar pelajaran dapat dipetik dari pengalaman di masa lalu baik di sini maupun di tempat lain BP. Dalam tanggapannya Lord Hannay menuduh John O'Reilly serta hadirin yang lain berulang kali mengatakan bahwa ICBS 'tak akan berhasil' dan selama bertahun-tahun telah 'mengada-ada' atas meningkatnya militerisasi di daerah itu. Ia bersikeras bahwa 'bahaya belum datang' dan bahwa prediksi semacam itu sangat berlebihan seolah-olah dunia akan kiamat serta menunjukkan kurangnya kepercayaan atas keberhasilan pelaksanaan sistem pengamanan berbasis masyarakat ini. Tanggapan ini mengungkapkan kurangnya keseriusan dari pihak Hannay mengenai potensi pelanggaran HAM. Sungguh ironis bahwa kekhawatiran itu dinyatakan oleh salah seorang perancang awal ICBS itu sendiri.
Dalam suratnya kepada Tony Hayward, Chief Executive BP, sejumlah LSM yang hadir dalam pertemuan TIAP meminta klarifikasi akan isu ini, dan mengemukakan bahwa kekhawatiran yang sama telah dinyatakan oleh panel TIAP itu sendiri.2
Surat itu menyebutkan bahwa "selalu ada risiko bahwa HAM akan terancam jika TNI [Tentara Nasional Indonesia] memutuskan untuk mencampuri secara berlebihan dalam menanggapi suatu kejadian atau situasi tertentu dengan alasan apa pun juga."3
"Kembali ke Petroleum"Sebagai akibatnya, tampaknya direktur pelaksana energi alternatif BP, Vivienne Cox, telah mengundurkan diri, sehingga surat kabar utama di Inggris, Guardian menyindir bahwa BP tak lagi bersemangat untuk bergerak "beyond Petroleum" (seperti yang pernah dinyatakan oleh logo BP), tetapi "back to Petroleum".4 Mengingat adanya kebutuhan mendesak akan keberlanjutan yang nyata dan bahaya dari iklim yang berubah, masih terdapat kekurangan kepemimpinan dan kemauan untuk menghadapi isu-isu ini dalam sektor energi sendiri. Bersikerasnya BP atas pembangunan ladang gas Teluk Bintuni, meskipun terdapat tingkat kandungan CO2 yang tinggi dan keengganan perusahaan untuk terlibat dalam perdebatan seputar Penangkapan dan Penyimpanan Karbon5 menggarisbawahi fakta bahwa BP kembali berfokus pada usaha intinya.
|
Dalam tanggapannya atas kekhawatiran yang diungkapkan mengenai kompensasi dan tanggung jawab atas situasi yang lebih luas di Papua, Pak Yan menegaskan suara mereka yang telah menyerukan agar BP sedikit banyak memikul tanggung jawab akan situasi yang lebih luas di Papua.
Ia memperingatkan bahwa meskipun tersedia uang dan program bagi desa yang terkena dampak langsung proyek, tanpa kejelasan yang lebih banyak dan dialog yang nyata, terdapat risiko besar bahwa BP akan menjadi sumber konflik daripada sumber pembangunan.
Menyusul hal ini, Down to Earth mengemukakan isu masyarakat Immeko dari pesisir Utara Teluk Bintuni, yang percaya bahwa ladang gas terletak dan diambil dari bawah tanah mereka. Tanggapan Kepala BP Indonesia (William Linn) atas hal ini adalah "setahu saya, gas itu tidak berada di bawah tanah Immeko", yang merupakan jawaban yang tidak memuaskan.
BP dan TIAP sama-sama mengelak ketika ditanya soal hukum adat dan persepsi masyarakat adat Papua bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas sumber daya alam di daerah itu, termasuk cadangan gas. Lord Hannay mengklaim bahwa BP dibatasi oleh hukum Indonesia dan sehingga tak dapat terlibat dalam klaim terkait dengan tanah adat. Kesenjangan antara pandangan masyarakat adat mengenai kenyataan di Papua dan pandangan pemerintah serta perusahaan multinasional seperti BP tetap merupakan penyebab utama konflik yang berlangsung.
Kekerasan yang terjadi baru-baru ini, termasuk serangkaian tembakan di dekat tambang tembaga dan emas Freeport-Rio Tinto menunjukkan bahwa perbedaan ini terus menimbulkan konflik, apakah yang berakar dari perlawanan masyarakat adat atau disebabkan oleh kehadiran pasukan keamanan dalam lingkungan proyek.
BP selalu berusaha keras untuk menjaga jarak dari contoh-contoh sebelumnya mengenai intervensi bisnis besar dalam kehidupan masyarakat Papua yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat (lihat laporan singkat mengenai kejadian baru-baru ini di dekat tambang Freeport-Rio Tinto, di bawah ini). Tetapi, seiring dengan berlanjutnya keprihatinan yang digarisbawahi oleh LSM baik yang berada di Papua maupun di luar negeri, terdapat risiko yang tiada henti bahwa keadaan akan berubah menjadi buruk pula di Teluk Bintuni.
TIAP II
Panel TIAP yang baru, dengan ketua mantan Senator Amerika Serikat Chuck Hagel dan Augustinus Rumansara, diumumkan oleh BP pada bulan Juli6. Augustinus Rumansara telah bekerja bagi LSM Papua dan juga BP, dan kemudian untuk Bank Pembangunan Asia. TIAP II harus bekerja keras: memberi nasihat BP mengenai bagaimana mengendalikan proyek Tangguh selama tahun-tahun pertama produksi LNG dan ekspornya, serta, pada saat yang sama, menyajikan gambaran yang positif mengenai dampak sosial dan lingkungan, bukanlah tugas yang gampang.
Tetapi, masyarakat setempatlah yang harus menanggung risiko terbesar dari proyek ini. Mereka terus menghadapi perubahan drastis pada tanah adat mereka, lingkungan mereka, kehidupan, dan harus berhadapan dengan semakin besarnya pemerintah daerah, meningkatnya jumlah aparat keamanan di daerah mereka dan bertambahnya tekanan atas sumber daya alam.
Masih harus dilihat sejauh mana program pembangunan masyarakat BP dan arus pendapatan yang pada akhirnya mengalir ke Papua dapat memberikan kompensasi atas perubahan yang terjadi pada Teluk Bintuni dan penduduknya ini.