Strategi Antikorupsi dan Departemen Integritas Kelembagaan Bank Dunia: Mampukah Memerangi Korupsi?

Strategi Antikorupsi Bank Dunia dan Departemen Integritas Kelembagaan

Pada November 2000 Bank Dunia menggabungkan Unit Penyidikan Korupsi dan Penyelewengan (Corruption and Fraud Investigations Unit atau CFIU) dan Kantor Etika Bisnis (Office of Bussiness Ethics) menjadi satu lembaga bernama Departmen Integritas Kelembagaan (Institutional Integrity Department). Departemen tersebut dipimpin oleh Maarten de Jong yang berkebangsaan Belanda. Sebagai Direktur, Maarten de Jong bertanggung jawab memberikan saran kepada manajemen senior dan mengembangkan strategi-strategi penyidikan serta prosedur-prosedur yang mendukung prakarsa kebijakan dan program Bank Dunia yang akan memperkuat upaya anti-penyelewengan dan korupsi. Direktur bertugas meningkatkan kesadaran staf Bank Dunia akan perlunya menjunjung tinggi norma-norma etika. Untuk menjaga kemandirian, CFIU melapor langsung kepada Presiden Bank Dunia.

Untuk memerangi korupsi yang dipandang sebagai kendala terbesar pembangunan ekonomi dan sosial, Bank Dunia mengembangkan empat bagian strategi dengan prioritas:

• Mencegah penyelewengan dan korupsi dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia.;
• Membantu negara-negara yang meminta dukungan Bank Dunia dalam upaya mereka mengurangi korupsi.
• Memperhatikan korupsi secara lebih terbuka dalam strategi-strategi bantuan negara, pertimbangan-pertimbangan pemberian pinjaman negara, dialog kebijakan, analisis, pilihan dan rancangan proyek.
• Bersikap vokal dan menawarkan bantuan bagi upaya-upaya internasional dalam mengurangi korupsi.

• Penyimpangan kontrak dan pelanggaran pedoman pengadaan Bank Dunia
• Kecurangan tender
• Kolusi oleh pelaku tender
• Penyelewengan tender
• Penyelewengan dalam kontrak
• Penyelewengan dalam pemeriksaan audit
• Penggantian produk
• Cacat dalam pemberian harga atau barang
• Ketidakwajaran dalam penerapan ongkos biaya/kerja
• Penyuapan dan penerimaan komisi
• Penyalahgunaan dana atau jabatan Bank Dunia
• Perjalanan fiktif
• Pencurian dan penggelapan
• Ganjaran
• Penghamburan dana Bank Dunia

Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia

Sejumlah laporan internal Bank Dunia mengungkapkan parahnya masalah korupsi dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia di Indonesia. Sebuah laporan internal Bank Dunia tahun 1998 memperkirakan sekitar 30% dana untuk anggaran pembangunan perkotaan Pemerintah Indonesia, yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia, menguap melalui berbagai cara. Namun, keprihatinan Bank Dunia terhadap korupsi di Indonesia baru tertuang secara resmi dalam Strategi Bantuan Negara (CAS) 2001-2003 untuk Indonesia, yang mencatat lemahnya kepercayaan publik dan merajalelanya budaya korupsi di Indonesia.

CAS memaparkan empat bagian strategi guna menjamin dana Bank Dunia digunakan sebagaimana mestinya: (i) mencegah korupsi melalui rancangan yang lebih baik untuk proyek-proyek baru (Smart Project Designs); (ii) memperkuat pengawasan proyek-proyek berjalan; (iii) penegakan melalui penyidikan kasus-kasus penyelewengan dan korupsi; dan (iv) mendukung reformasi pemerintah dalam manajemen pengadaan dan keuangan.

Menurut Bank Dunia, melalui pendekatan Smart Project Designs, proyek-proyek dirancang atau dirancang ulang agar menjadi murah dan hemat biaya. Misalnya, Proyek Investasi Perkotaan Bali — dirancang ulang dalam tahun fiskal 2000 — mengadopsi kebijakan untuk mengurangi kesempatan kolusi dan meningkatkan persaingan terbuka, yang akan memperkuat kontraktor-kontraktor cakap dan jujur. Bank Dunia mengakui sejak kebijakan ini diterapkan pada tahun 2002 harga-harga tender menjadi jauh lebih rendah.

Upaya-upaya lain mencakup:

• Memperketat kajian pengadaan barang dan jasa oleh badan-badan pelaksana;
• Memantau dipenuhinya persyaratan akuntansi dan audit.
• Mengamankan sumber-sumber daya Bank Dunia yang dialokasikan untuk memantau proyek-proyek di Indonesia dan memperkuat kapasitas kantor Bank Dunia di Jakarta untuk meningkatkan dipenuhinya persyaratan pengadaan, akuntansi dan audit.
• Mendukung keterlibatan pihak penerima pinjaman dalam rancangan dan penerapan proyek-proyek dengan membangun hubungan dengan masyarakat madani dan masyarakat setempat untuk membantu mencegah penyalahgunaan dana-dana pembangunan.

Menurut Bank Dunia, semua pengaduan dibahas, dan bila perlu, diselidiki menurut peraturan yang berlaku. Database Bank Dunia tentang pengadaan (procurement) telah disusun. Sampai dengan Juni 2002, Kantor Bank Dunia di Jakarta telah menerima 231 pengaduan yang berkaitan dengan korupsi, kebanyakan tentang dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan. Tujuh kasus tentang dugaan khusus berkaitan dengan penyuapan dan penyalahgunaan dana. Seratus sembilan puluh kasus telah dikaji oleh staf Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia dan telah ditutup.

Bank Dunia mengatakan tindakan-tindakan yang diambil dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut meliputi, pelarangan perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengadaan dimasa datang, membayar kembali pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak patut didanai oleh Bank Dunia, tender ulang pengadaan, memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan pengadu yang terpilih bila ternyata pengaduan mereka benar, mensyaratkan pemasok mematuhi ketentuan-ketentuan dalam tender perdana, dan pemberian sanksi oleh pemerintah untuk penayangan iklan yang menyesatkan.

Melalui Departemen Integritas Kelembagaan, Bank Dunia melaksanakan audit kepercayaan masyarakat (fiduciary) pada Proyek Pembangunan Perkotaan Sulawesi II (SUDP II) awal tahun ini.

Niat Tulus Memerangi Korupsi?

Upaya Bank Dunia menyelenggarakan kajian kepercayaan masyarakat (fiduciary) pada SUDP-II disambut dengan sikap skeptis oleh para pengamat dan bahkan staf Bank Dunia sendiri. John M. Miller, Ketua Tim (April 1998 - April 2002) Kantor Koordinasi Proyek SUDP-II, menggolongkan Bank Dunia sebagai mitra sistem yang korup di Indonesia. Lebih jauh ia mengatakan Bank Dunia adalah selalu mengandalkan prinsip "sodorkan uang", kemudian proyek-proyek dinilai menurut ke-efektif-annya dalam mengalirkan uang tersebut. — tanpa peduli bahwa kemungkinan SUDP-II dirancang dan dipersiapkan secara serampangan.

Bank Dunia perlu mendefinisikan kembali keberhasilan proyek — tidak lagi sekadar "mengucurkan uang" tapi menciptakan standar untuk mengukur seberapa jauh sasaran proyek tercapai, keberlanjutan proyek, partisipasi dan sikap kepemilikan badan-badan pelaksana serta masyarakat serta publik, dan isu-isu transparansi serta kepengurusan (governance). Konsekuensinya, standar ukuran penilaian kinerja petugas/pejabat pelaksana proyek Bank Dunia juga harus diubah sesuai dengan definisi baru keberhasilan proyek. Tanpa perubahan ini, pelaksana proyek Bank Dunia tidak memiliki dorongan untuk berubah.

Departemen Integritas Kelembagaan juga harus menjamin penindak-lanjutan pengaduan-pengaduan. Harus dipastikan ada transparansi dalam menangani dugaan korupsi dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang terlibat korupsi.

Akhirnya, komitmen Bank Dunia memerangi korupsi akan dinilai berdasarkan keberhasilan upaya pencegahan korupsi dan efektivitas penanganannya ketika terjadi korupsi.

Sumber:
Situs web Bank Dunia http://www.worldbank.org
Situs web Perwakilan Bank Dunia (RSI) di Indonesia http://www.worldbank.or.id
"World Bank Integrity in Combating Corruption" oleh John M. Miller. Jakarta Post, 7 Oktober 2002.
"Indonesia. Fiduciary Review of the Second Sulawesi Urban Development Project. Overview Report" Juni 2002. The World Bank Office, Jakarta, and the World Bank Department of Institutional Integrity, Washington.