|
Switch to English |
|
LKI di Indonesia
LKI adalah singkatan dari Lembaga-lembaga Keuangan Internasional atau International Financial Institutions (IFIs). LKI merupakan organisasi internasional, yang beranggotakan beberapa pemerintahan negara, biasanya negara maju. Mereka meminjamkan uang kepada negara berkembang. LKI yang paling menonjol adalah Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Asian Development Bank (ADB). LKI juga dikenal sebagai Bank-bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks).
Seri Factsheet bulanan tentang LKI ini menyajikan informasi tentang kiprah mereka di Indonesia. |
Fungsi dasar Bank Pembangunan Asia adalah:
BPA bermarkas di Manila. Anggota BPA terdiri dari 56 negara, 40 diantaranya dari kawasan Asia dan Pasifik dan 16 dari Eropa dan Amerika Utara. Pemegang saham terbesar adalah Amerika Serikat dan Jepang dan peminjam terbesar adalah Indonesia dan Cina. Sektor transportasi dan komunikasi telah menerima bagian terbesar dari pinjaman, diikuti oleh sektor energi, infrastruktur sosial, pinjaman multi-sektor, pertanian dan sumber daya alam, industri, keuangan dan bahan tambang bukan-minyak. Pinjaman total BPA setiap tahunnya sekitar US$6-7 milyar.
Perhatian dan Konsultasi dengan masyarakat sipil, LSM dan pelaku kampanye
Seperti halnya Lembaga Keuangan Internasional lainnya, BPA menerapkan kebijakan persyaratan atas pinjaman. Persyaratan tersebut biasanya adalah swastanisasi, deregulasi dan dukungan untuk investasi asing. Kritik menandaskan bahwa kebijakan semacam ini hampir tidak ada peranannya dalam mengurangi kemiskinan atau melindungi llingkungan hidup. Seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia masih memiliki catatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan IMF dalam hal konsultasi dengan masyarakat. LSM dapat memaksa untuk mengadakan pertemuan dengan para wakil misi, menyoroti kebijakan atau target yang belum diterapkan dan kebijakan yang bermasalah dan menyarankan kebijakan yang patut disertakan. LSM sebaiknya menghubungi Liaison Officer Bank Pembangunan Asia Indonesia, Cecile Gregory. Keterangan ada di bawah.
Pinjaman untuk Indonesia
Sampai dengan Desember 1999, pinjaman aktif BPA di Indonesia adalah 77 pinjaman untuk 65 proyek dengan jumlah hutang bersih US$8.09 milyar. Sebagian besar pinjaman dalam Dolar AS adalah untuk sektor infrastruktur sosial, namun banyak juga yang untuk sektor Energi dan Keuangan/Industri. (Lihat Tabel 1)
Tabel 1. Pinjaman Kumulatif BPA
| Sektor | Pinjaman dalam US$ milyar | % dari pinjaman total | Jumlah Pinjaman |
| Pertanian/Sumber Daya Alam | 1.10 | 14 | 26 |
| Energi | 1.86 | 23 | 8 |
| Keuangan dan Industri | 1.52 | 18 | 4 |
| Infrastruktur Sosial | 2.80 | 35 | 29 |
| Transport dan Komunikasi | 0.78 | 9.5 | 9 |
| Lain-lain/multi-sektor | 0.04 | 0.5 | 1 |
| TOTAL | 8.09 | 100 | 77 |
Pinjaman Tahunan
Setiap tahun BPA meminjamkan sekitar US$ 1-2 milyar kepada Indonesia. Sebagian besar digunakan untuk sektor publik, terutama untuk mendorong swastanisasi dan deregulasi. Jumlah yang kecil namun penting adalah untuk 'Bantuan Teknis': pinjaman ini untuk sektor swasta. (Lihat Tabel 2)
Tabel 2. Pinjaman Tahunan
| Pinjaman untuk Sektor Publik | Bantuan Teknis | |||
| US$ milyar | Jumlah Proyek | US$ juta | Jumlah Proyek | |
| 1999 | 1.02 | 6 | 11.27 | 19 |
| 2000 perkiraan | 1.02 | 8 | 17.78 | 23 |
| 2001 perkiraan | 1.10 | 8 | 10.70 | 13 |
| 2002 perkiraan | 1.30 | 8 | 1.00 | 1 |
Namun transfer netto dari BPA kepada Indonesia jauh lebih rendah karena (digunakan untuk/adanya) pembayaran hutang.
Tabel 3. Transfer bersih BPA kepada Indonesia
| Tahun | US$ milyar transfer bersih |
| 1996 | 1.20 |
| 1997 | 0.12 |
| 1998 | 0.58 |
| 1999 | 0.69 |
Untuk meninjau pinjaman BPA kepada Indonesia lihat Country Assistance Plan Januari 2000 di http://www.adb.org/Work/Country/Assistance_Plans/caps.asp
Proyek-proyek di Indonesia tahun 1999
Tabel 4. Persetujuan Pinjaman Sektor Publik dan Swasta di Indonesia
| Total pinjaman US$j | Tanggal Persetujuan | |
| Restrukturisasi Sektor Energi | 400 | 23 Maret1999 |
| Sektor Kesehatan dan Nutrisi | 300 | 25 Maret 1999 |
| Sektor Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah | 320 | 25 Maret 1999 |
Dikutip dari Laporan Tahunan BPA di
http://www.adb.org/About/Annual_Report/ar1999/t01-15r.pdf
Ringkasan AMDAL BPA (SEIAs and SIEEs) untuk proyek-proyek di Indonesia dapat dilihat di http://www.adb.org/Work/Environment/SEIAs/INO.asp
Kantor Tetap BPA di Indonesia:
| Direktur untuk Indonesia: | Robert C. May |
| NGO Liaison: |
Cecile Gregory |
| Alamat: |
7th floor, Gedung BRI II, Jl. Jend Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia |
| Telephone: | 021 251-2721 |
| Fax: | 021 251-2749 |
| Situs web Indonesia: | Tidak ada |
Kantor Pusat BPA:
| Alamat: | 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines |
| Tel. | (632) 632 5897 |
| Fax. | (632) 636-2684 |
| Situs utama: | http://www.adb.org |
Update dan Factsheet tentang LKI tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Anda dapat memperolehnya melalui email (versi rtf) secara cuma-cuma. Edisi cetak tersedia sebagai suplemen newsletter DTE. Newsletter dapat Anda peroleh dengan cara berlangganan atau saling tukar dengan publikasi organisasi Anda.
Bila Anda ingin menerima Update bulanan dan Factsheet via email, silakan kirim alamat email Anda ke dte@gn.apc.org. Cantumkanlah bahasa yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memilih kedua bahasa.