Pada 20 Januari 2000, Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie, atas nama pemerintah Indonesia, menandatangani sebuah kesepakatan pinjaman baru dengan IMF.

Berdasarkan kesepakatan baru itu, IMF secara bertahap akan menyalurkan lima milyar dollar US (empat milyar di antaranya adalah komitmen baru) dan akan memfasilitasi pinjaman sampai sejumlah sepuluh milyar dollar AS dari CGI, demikian Menteri Keuangan Amerika Serikat, Lawrence Summers.

Dari paket penyelamatan sejumlah 43 milyar dollar AS, kini dana yang telah disalurkan oleh IMF hampir mencapai sebelas milyar dollar AS.

Kesepakatan baru IMF mengandung sejumlah perubahan. Butir-butir persyaratan dan tenggat waktu baru dinyatakan dalam pinjaman. Pemerintah berjanji melaksanakan reformasi struktural besar-besaran dalam berbagai bidang, termasuk sistem perbankan; kebijakan fiskal dan perdagangan; desentralisasi fiskal, restrukturisasi perusahaan; reformasi hukum dan pemerintahan; reformasi sektor energi; kebijakan investasi; kebijakan pertanian dan kehutanan. Memorandum setebal 43 halaman mencakup proposal-proposal tentang pelipatgandaan jatah propinsi dalam belanja negara untuk tahun 2002, privatisasi dan pemangkasan kesenjangan gaji pegawai negeri-swasta yang sangat besar.

Barangkali, persyaratan paling berat adalah pemangkasan subsidi, yang pada akhirnya penghapusan sama sekali, untuk bahan bakar dan pupuk. Nota Kesepakatan (Letter of Intent) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sepakat "untuk memulai proses pengurangan subsidi secara bertahap, seraya melindungi rakyat kecil dari dampak pengurangan tersebut" dan "tidak dimungkinkan lagi membuat subsidi untuk pupuk. Akan tetapi, berdasarkan alasan-alasan sosial, kami akan melanjutkan pemberian subsidi untuk transportasi dan pupuk bagi daerah-daerah terpencil, yang ditentukan oleh Surat Keputusan."

Tampaknya, sikap IMF yang lebih moderat ini mencerminkan mandat barunya (sejak triwulan terakhir 1999) yang menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan ketimbang stabilisasi dan pertumbuhan. Namun, masalah masih tetap ada. Selain tidak mudah menentukan sasaran, hanya kelompok yang paling miskinlah yang akan kebagian subsidi. Artinya, tujuan pengurangan kemiskinan itu sendiri menjadi relatif. Pendanaan Jaring Pengaman Sosial membuktikan bahwa penentuan sasaran yang efektif sangatlah sulit dan telah menimbulkan kekecewaan dan konflik di beberapa daerah di Indonesia.

Setelah penandatanganan kesepakatan, Dewan Eksekutif IMF diharapkan bertemu pada 4 Februari untuk menyetujui pemberian pinjaman sebesar empat milyar dolar AS kepada Indonesia. Dodsworth, Staf IMF di Indonesia, mengatakan bahwa IMF akan memberikan cicilan pertama pinjaman, US$ 400 juta, pada hari yang sama dengan rapat CGI. "Kami keliru bila tidak mendukung pemerintahan baru karena kesalahan pemerintahan masa lalu." IMF menahan pemberian pinjaman kepada Indonesia pada September lalu setelah terungkapnya skandal Bank Bali dan meluasnya aksi kekerasan di Timor Timur.

Nota Kesepakatan (LoI) bisa dilihat selengkapnya di: http://www.imf.org/external/np/loi/2000/012000.HTM

Sekilas mengenai Update tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Sebagian besar dana pembangunan Indonesia dipinjam dari Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (LKI). Lembaga-lembaga ini juga dikenal sebagai Bank-bank Pembangunan Multilateral (atau Multilateral Development Banks). LKI di Indonesia terutama terdiri dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sejak krisis ekonomi (krismon) melanda Indonesia, pendanaan dari LKI tersebut memainkan peran penting karena dana swasta berhenti mengalir ke Indonesia. Semua pinjaman LKI disertai dengan persyaratan.

Berita bulanan ini ditujukan sebagai sumber informasi bagi LSM Indonesia dan internasional yang menggeluti permasalahan Indonesia untuk menelusuri aktivitas LKI.

LSM menjuluki CGI sebagai 'Koalisi Imperialisme Global'

Pada 2 Februari 2000, CGI (Consultative Group on Indonesia atau Kelompok Negara dan Lembaga Donor untuk Indonesia) mengadakan pertemuan di Jakarta. Mereka berjanji memberikan pinjaman sebesar US$ 4,7 milyar untuk menutup defisit anggaran pemerintah Indonesia sebesar US$ 6,6 milyar (5% dari GDP). Pada hari itu juga, Bank Dunia menyalurkan separuh dari pinjaman sebesar US$ 600 juta untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pinjaman itu diluar pinjaman baru sebesar US$ 4 milyar yang diumumkan oleh IMF pada bulan Januari.

Kendati lebih kecil dari dana yang dikeluarkan oleh CGI (US$ 5,9 milyar) tahun lalu, jumlah itu diluar dugaan tingginya dan sedikit lebih besar dari angka US$ 4,4 milyar yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Jumlah sebesar itu memperlihatkan hasrat masyarakat donor internasional untuk mendukung pemerintah baru Indonesia yang demokratis, demikian menurut Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Tenggara, Jean Michel Severino.

Selama rapat CGI, lebih dari 1000 orang dan 180 LSM berdemonstrasi di luar gedung dan menjuluki kelompok tersebut sebagai 'Koalisi Imperialis Global'. LSM dan demonstran tidak diijinkan untuk ikut dalam pertemuan. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia menolak pinjaman baru, mengupayakan pengurangan utang sebesar 20% dan membatalkan utang yang dibuat oleh rezim Soeharto yang korup. Kalangan LSM menyatakan bahwa pinjaman baru hanya akan menimbulkan kesengsaraan yang lebih berat. Sejauh ini manfaat pinjaman tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara merata, melainkan hanya menyiprati dan menguntungkan segelintir orang belaka. Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia tidak patut memperoleh pengurangan utang.

Kendati pemerintah Indonesia telah meminta penjadwalan utang sebesar US$ 2,2 milyar, perkara pelik tersebut tidak dibahas dalam rapat. Separuh pendapatan pemerintah digunakan untuk pelunasan utang dalam dan luar negeri, sebagian besar dari jumlah itu digunakan untuk rekapitalisasi sistem perbankan.

Ketika membuka pertemuan CGI, Wakil Presiden Megawati menyatakan bahwa masalah ekonomi Indonesia adalah akibat korupsi yang terjadi selama pemerintahan rezim Suharto dan bahwa globalisasi bukanlah pokok masalahnya. Sebaliknya pemerintah Indonesia akan menempuh pembangunan ekonomi yang berorientasi global.

CGI terdiri dari 33 negara donor, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam (IDB), negara-negara Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Kanada. Dari jumlah US$ 4,4 milyar yang disepakati hanya US$ 520 juta yang merupakan hibah, sisanya adalah pinjaman. Donor terbesar adalah Jepang (US$ 1,56 milyar), Bank Dunia (US$ 1,5 milyar) dan Bank Pembangunan Asia (US$ 1,07 milyar).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pertemuan CGI hubungi Kimberly Versak, World Bank Indonesia External Affairs Office, Tel.: (62-21) 5299-3084, Fax: (62-21) 5299-3111, atau Loty Salazar, World Bank Washington External Affairs Office, Tel. (202) 458-2559; Fax: (202) 522-3405

Situs web CGI-2000