DTE Update LKI Nr 12 / Februari 2001

Bank Dunia mengumumkan pada bulan Januari bahwa mereka akan memangkas program pinjaman tahunan senilai US$1,2 milyar kepada Indonesia hingga menjadi US$ 400 juta per tahun karena prihatin terhadap beban utang Indonesia. Saat ini Bank Dunia mempunyai 56 proyek yang sedang berjalan di Indonesia.

Kalangan LSM tetap prihatin terhadap masalah-masalah beban utang, transparansi, proyek kehutanan dan pemukiman kembali.

Sepertiga dari pinjaman baru akan diperoleh dari Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA – International Development Association), yang bebas bunga dengan masa pembayaran cicilan hingga 40 tahun. Menurut Bank Dunia, persyaratan yang ringan ini mencerminkan perubahan dari pendekatan krisis menuju strategi penuntasan kemiskinan jangka-menengah. IDA adalah anggota Badan Dunia, yang memberi pinjaman bersyarat ringan. Kualifikasi yang diperoleh Indonesia untuk mendapatkan pinjaman IDA membuatnya terpuruk ke dalam golongan salah satu negara termiskin di dunia. Indonesia masuk ke dalam golongan tersebut karena diperkirakan mempunyai pendapatan perkapita US$580 per tahun.

STOP PRESS (26 Februari 2001)

Ekonomi Indonesia berada dalam 'Perangkap Utang' menurut bank internasional terkemuka, J.P. Morgan, dan menghadapi 'krisis' utang menurut Bank Dunia.

Berita selanjutnya dapat dibaca pada newsletter edisi bulan depan.

Bank Dunia dan IMF terus berselisih pendapat dengan pemerintah RI tentang kekhawatiran bahwa kabupaten dan provinsi, yang memiliki kendali-kuasa baru sejalan dengan berlakunya UU Otonomi Daerah, tidak siap menghadapi masalah-masalah keuangan. Seorang pejabat Bank Dunia menggambarkan situasi itu sebagai “kekhawatiran bahwa satu orang Suharto akan digantikan oleh 350 Suharto baru” (lihat pula Newsletter DTE no. 48 untuk berita-berita lebih lanjut tentang otonomi daerah).

Hubungan Indonesia dengan IMF yang terganggu belakangan ini telah mencapai apa yang disebut seorang diplomat sebagai “daerah tak bertuan”, meskipun telah dilakukan pertemuan antara Wakil Direktur Stanley Fischer dan menko ekonomi Rizal Ramli, di Davos, Swis, baru-baru ini. Pada saat ini kucuran dana IMF tidak terlalu mendesak bagi Indonesia, karena cadangan devisa telah melonjak hingga $30 milyar, setara dengan enam bulan impor, terutama akibat tingginya harga minyak. Tapi, seluruh pinjaman itu terikat secara tidak langsung pada persyaratan yang ditetapkan IMF tentang penyelenggaraan negara yang baik.

Sumber: Jakarta Post 29 Januari; Associated Press 31 Januari; Dow Jones Newswires 31 Januari 2001.

Kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta sekarang membentuk “unit penyelidik korupsi dan penggelapan” dengan jalur khusus untuk menghubungi kantor pusat dan membentuk team penyelidik.

Dalam kunjungan ke Jakarta pada tahun lalu, Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn mengatakan bahwa diperkirakan 10% hingga 40% pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia menguap begitu saja karena korupsi di bawah rezim Suharto. Tapi, Wolfensohn mengatakan penyelewengan dana pinjaman tersebut telah berkurang (menunjukkan bahwa masih ada korupsi) setelah kejatuhan Suharto pada 1998.

Menurut suatu memo yang bocor, Bank Dunia adalah sebuah lembaga yang sedang dilanda krisis, di mana para staf bekerja “dalam ketakutan” terhadap James Wolfensohn, sang pemimpin yang otokratis. Dokumen tersebut merupakan pukulan telak bagi Bank Dunia, ketika lembaga pembangunan terbesar di dunia ini sedang mendapat kecaman bertubi-tubi dari para penentang globalisasi dan dari anggota Kongres sayap kanan di AS yang menuntut pemangkasan anggaran. Memo itu menuduh sang mantan bankir Wall Street tersebut sebagai orang “yang terisolasi dari kenyataan”, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, dan gampang mempermalukan manajer senior di hadapan orang luar lembaga. “Suasana ketakutan yang menyelimuti Bank Dunia berdasarkan pada berbagai pengalaman sehari-hari para staf dan manajer dalam interaksi mereka dengan Wolfensohn,” bunyi memo tersebut. “Ia tidak menerapkan nilai dan perilaku sebagaimana yang ia tekankan kepada kami semua.”

Lebih lanjut memo tersebut menyatakan, Bank Dunia juga menghadapi krisis anggaran yang mengancam kelangsungan kerja para stafnya. Pada 1997, Wolfensohn menjanjikan pemerintahan negara-negara barat bahwa ia akan memperbaiki sistem manajemen sebagai tanggapan atas pemberian dana tambahan selama tiga tahun. Anggaran tahun ini akan dikurangi hingga sebesar anggaran tahun 1997, namun memo itu mengatakan bahwa sistem manajemen baru tidak berjalan dan pengurangan staf akan dilakukan guna mengongkosi proyek-proyek baru yang disponsori secara pribadi oleh Wolfensohn.

Gerakan LSM Jerman “Erlaßjahrkampagne” (kampanye penghapusan hutang), yang berkembang dari kampanye Jubilee 2000, baru-baru ini melakukan langkah pertama untuk menyelenggarakan kampanye pengurangan utang bagi Indonesia untuk tahun 2001 dan 2002. Gerakan ini akan menargetkan pertemuan Paris Club mendatang tahun 2002, yang sekali lagi berupaya menegosiasikan penjadwalan utang Indonesia. Agenda selengkapnya, silakan hubungi INFID.

Lembaga pemberi pinjaman sektor swasta dari Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation, IFC), yakin berhasil memenangkan kasus pailit yang berkepanjangan yang menjadi inti kesulitan para kreditor dalam menagih utang para debitur Indonesia. Selama dua tahun KKI telah melakukan tawar-menawar utang PT Panca Overseas Finance sebesar 13 juta dolar. Akhirnya perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit pada 6 September setelah gagal tercapai kesepakatan. KKI memiliki saham sebesar 6 persen di PT Panca, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Panincorp dan mempunyai total utang sebesar $235 juta, tersebar di antara 19 kreditur.

Catatan
Far Eastern Economic Review seharusnya dicantumkan pada newsletter LKI DTE edisi yang lalu sebagai media yang pertama kali mengungkapkan pokok berita ini. Lihat http://www.feer.com

Perusahaan-perusahaan pestisida melakukan pembicaraan tertutup dengan Bank Dunia

Pertemuan tertutup antara para eksekutif puncak perusahaan pestisida/biotek terkemuka dan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn pada awal Desember mendapat kecaman keras dari Pesticide Action Network (LSM Jaringan Aksi anti-Pestisida) Amerika Utara dan 14 LSM lainnya. Kalangan LSM mengecam keputusan Bank Dunia untuk tidak melibatkan pengamat dari kalangan masyarakat dan menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi sangat buruk dalam persoalan lingkungan.

Telah dibentuk sebuah sebuah jaringan baru yang mendukung advokasi LSM tentang masalah air tawar. Untuk tahap awal Freshwater Action Network (Jaringan Aksi Air Tawar) ini akan menitikberatkan pada persiapan berbagai pertemuan internasional, di antaranya adalah Konferensi Air Tawar Internasional (Bonn 2001) dan Pertemuan Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, 2002. Jaringan ini juga akan mendukung peningkatan kerjasama kebijakan dan kampanye antara LSM-LSM dari berbagai sektor dan kawasan dengan menyebarkan informasi mengenai proses kebijakan internasional.

Danielle Morley, Freshwater Action Network WaterAid
27-29 Albert Embankment London, SE1 7UB, UK
Email: daniellemorley@wateraid.org.uk

Pada awal Januari telah diselenggarakan pertemuan di Washington untuk membahas strategi kehutanan terbaru Bank Dunia. Technical Advisory Group (TAG atau Kelompok Penasihat Teknis), sebuah badan yang terdiri dari perwakilan LSM, pemerintah dan lembaga penelitian, bertemu untuk melakukan pembahasan mendalam tentang apa yang harus menjadi muatan kebijakan dan strategi kehutanan baru. Para anggota TAG mengemukakan beberapa butir keprihatinan tentang proses dan isi dokumen tersebut.

Menyusul pertemuan tersebut, sepucuk surat berisi kecaman atas “ketidakterbukaan” dalam proses pembahasan dokumen kehutanan itu, dilayangkan kepada Bank Dunia dan World Conservation Union, IUCN, yang dikontrak oleh Bank Dunia untuk memfasilitasi konsultasi proses tersebut. Surat itu menyatakan bahwa Bank Dunia telah mengingkari janjinya bahwa draft dokumen strategi “akan disebarluaskan dan dibahas bersama para wakil kelompok masyarakat.”Tampaknya, karena adanya kesullitan dalam pembahasan internal, Bank Dunia memutuskan untuk tidak membuat draft dokumen. Bahkan draft baru diterima pada anggota TAG pada larut malam Natal, sehingga hanya tersedia beberapa hari saja pada awal Januari untuk membahasnya.

Surat dan intervensi–intervensi lainnya kelihatannya berdampak cepat: bahan-bahan dokumen segera terpampang di situs-web Bank Dunia dan juga diumumkan bahwa komentar dari pihak luar masih bisa diterima hingga 15 Februari. Kemudian komentar-komentar tersebut akan dimasukkan ke dalam dokumen akhir sebelum dikirim ke Komite Kebijakan Operasi (Operation Policy Committee) Bank Dunia dan kemudian ke Dewan Direksi pada bulan Maret dan April. Forest Peoples’ Programme (anggota KPT) mendorong kelompok-kelompok untuk memanfaatkan peluang ini. Kerangka-kerja kebijakan baru Bank Dunia memuat beberapa analisis dan saran yang baik, sebagai contoh, menilai dampak negatif beberapa pinjaman penyesuaian struktural terhadap hutan. Namun demikian, secara umum, proposal untuk menangani masalah tersebut dipandang masih belum memuaskan. Kekurangan-kekurangan itu antara lain:

Baru-baru ini, kebijakan Bank Dunia tentang pemukiman-kembali mengalami masalah serupa. Bank Dunia kembali menjanjikan bahwa mereka akan menyediakan “rangkuman komentar yang telah diterima, pelaksanaan tindakan yang diambil berdasarkan komentar tersebut, dan dasar pemikiran bagi pelaksanaan tindakan”. Janji ini tidak terwujud pada waktunya untuk dibawa dalam dua pertemuan Dewan Direksi yang membahas usulan kebijakan baru. Karena itu Forest Peoples’ Programme dan Center for International Environmental Law melayangkan surat protes mereka.

Karena terjadi kemacetan dalam proses tersebut dan indikasi bahwa Bank Dunia berupaya berkelit dengan menyatakan bahwa kebijakan pengaman terlalu mahal untuk diterapkan, FPP dan kelompok-kelompok lain telah mengambil tindakan. Sepucuk surat telah dibuat yang isinya menekankan bahwa kebijakan pengaman yang kuat, jelas dan berwibawa adalah satu-satunya mekanisme kontrol bagi warga dan penerima proyek untuk “memaksa” Bank Dunia dan para kliennya tetap bertanggung jawab atas operasi-operasi mereka.

Dana Dunia untuk Alam (WWF) telah menyusun proposal baru untuk menilai berbagai konsekuensi reformasi ekonomi-makro terhadap lingkungan. Proses AMDAL bertujuan untuk “memastikan agar reformasi dirancang dan diterapkan dengan penuh kesadaran atas berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif”. Studi Bank Dunia terbaru mengungkapkan bahwa hanya 37 persen dari pinjaman penyesuaian memuat (bahkan hanya) satu alinea tentang dampak lingkungan. Selain itu model-model ekonomi makro yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk diterapkan pada negara-negara PRSP* masih sangat mengandalkan pada asumsi-asumsi ekonomi ortodoks.

*PRSP = poverty reduction strategy papers (dokumen-dokumen strategi pengurangan kemiskinan) – diperuntukkan bagi negara-negara yang berada dalam program penyesuaian struktural lanjutan, kebijakan IMF dikonsultasikan dengan masyarakat sipil.

Update LKI diterbitkan oleh Down to Earth, Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia.

Update dan Factsheet tentang LKI tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda dapat memperolehnya melalui email (versi rtf) secara cuma-cuma. Edisi cetak tersedia sebagai suplemen newsletter DTE. Newsletter dapat Anda peroleh dengan cara berlangganan atau saling tukar dengan publikasi organisasi Anda. Bila Anda ingin menerima Update bulanan dan Factsheet via email, silakan kirim alamat email Anda ke dte@gn.apc.org. Cantumkanlah bahasa yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memilih kedua bahasa

Kantor: 59 Athenlay Rd, London SE15 3EN, England; email: dte@gn.apc.org tel/fax: +44 207732 7984; web:http://www.gn.apc.org/dte

Update Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional