International Crisis Group (ICG), lembaga penelitian bermarkas di Brussel, menerbitkan laporan tentang Indonesia yang berjudul ‘Utang perangkap: politik reformasi keuangan di Indonesia’. Laporan itu merekomendasikan agar IMF menimbang kembali program yang ditetapkan dalam LoI dengan menitikberatkan pada sasaran umum daripada komitmen-komitmen ynag terlalu terinci. Juga agar para donor bilateral mempertimbangkan penjadwalan kembali atau peringanan persyaratan utang Indonesia. Laporan itu mempelajari langkah-langkah yang telah disepakati oleh Indonesia dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman untuk mengurangi utang publik yang merupakan inti dan menjadi ciri masalah keuangan tersebut. Laporan itu berupaya menjelaskan secara politik dan kelembagaan mengapa penerapan langkah-langkah tersebut sering terperosok ke dalam kesulitan. Lalu bagaimana supaya proses dapat dibuat lebih efektif dan transparan. Dalam serangkaian LoI sejak Oktober 1997, Indonesia dan IMF telah menyepakati untuk membicarakan ulang penjadwalan cicilan utang, memangkas subsidi, meningkatkan pemasukan melalui pajak, menjual aset-aset komersial milik pemerintah, dan restrukturisasi utang swasta menjadi utang pemerintah.

Sementara itu, sebuah tim kaji ulang IMF tiba di Jakarta bulan ini untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia. Diperkirakan akan perlu waktu dua minggu untuk mempelajari program reformasi ekonomi Indonesia. Tim ini menilai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia sebagaimana telah ditentukan dalam kesepakatan reformasi ekonomi. Hasil penilaian akan menentukan pencairan pinjaman 400 juta dollar yang tertunda pencairannya sejak Desember tahun lalu. Kucuran pinjaman tertahan karena IMF keberatan dengan lambannya reformasi yang dijalankan pemerintah Indonesia, termasuk kengototan pemerintah untuk meng-amendemen undang-undang bank sentral, yang dikhawatirkan IMF akan mempengaruhi kemandirian bank tersebut. Pemerintah Indonesia akan meminta tambahan pinjaman dari IMF. Disamping itu, kedatangan tim kaji ulang IMF juga menjadi tanda mencairnya ketegangan antara IMF dan Pemerintah Indonesia.

Laporan lengkap ICG dapat diakses di http://www.intl-crisis-group.org/ (dari halaman ini, masuk ke halaman “Indonesia” tempat laporan itu dimuat.

Sumber: Antara, 12 April; South China Morning Post, April 12; Asia Pulse, April 12; Jakarta Post, 11 April; Jakarta Post, 23 Maret, 2001.

Pertemuan interim CGI akan segera diselenggarakan pada saat pemerintah Indonesia membutuhkan tambahan dana

Pertemuan interim CGI akan diselenggarakan di Yogyakarta pada 23/24 April. Pemerintah Indonesia harus menyerahkan laporan kepada kelompok negara dan lembaga donor yang menjelaskan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan CGI terakhir pada bulan Oktober di Tokyo. Laporan itu harus memuat sekurang-kurangnya empat topik: penebangan liar, penuntasan kemiskinan, desentralisasi fiskal dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Indonesia kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak dana pinjaman dari CGI karena defisit anggaran semakin bertambah besar daripada perkiraan semula akibat rendahnya pertumbuhan GDP dan melemahnya Rupiah. Jutaan guru, pegawai pos dan para pegawai negeri dapat tidak menerima gaji pada bulan November apabila pemerintah Indonesia benar-benar kehabisan dana dan defisit anggarannya membengkak hingga lebih dari 75 triliun Rupiah.

Sumber: Straits Times, 4 April, 2001.

Laporan Baru dari Bank Dunia memperingatkan bahwa pada 2010 Indonesia akan kehilangan habitat terkaya.

Bank Dunia memperingatkan bahwa habitat alam terkaya Indonesia dapat benar-benar punah pada 2010 bila pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi kemerosotan mutu sumber daya alam yang semakin meluas. “Habitat terkaya, terutama hutan dataran rendah di luar kawasan lindung, kemungkinan akan punah total di Sumatra pada 2005 dan Kalimantan pada 2010,” menurut laporan, berjudul “Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam pada Masa Transisi.” Laporan itu menyebutkan kawasan-kawasan kaya akan sumber daya tersebut telah musnah karena kebakaran besar, dan diperburuk oleh penebangan yang serampangan.

Laporan ini dapat dilihat di situs web Bank Dunia http://www.worldbank.or.id

Indonesia berupaya mendapatkan keringanan utang kehutanan

Indonesia akan mengupayakan keringanan beban utang pada para pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) swasta. Sebagai gantinya, status sejumlah kawasan hutan akan diubah menjadi hutan lindung. Pemerintah akan menutup hak pengelolaan hutan yang terjerat utang parah dan mengubah kawasan hutan itu menjadi kawasan hutan lindung. Tapi, pemerintah juga menuntut para kreditur mengurangi beban utang para pemegang HPH tersebut. Menurut data pemerintah terbaru, dewasa ini sekitar 34 juta hektar dikelola oleh 293 pemegang HPH. Para pemegang HPH menguasai antara 20.000 ha dan dua juta ha hutan berjangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga 35 tahun.

Sumber: AFP, 30 Maret.

Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan baru dengan ADB dan bersiap-siap menghadapi para penentang

Pada bulan April, pemerintah Indonesia menandatangani sebuah kesepakatan kerjasama baru dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang akan menyalurkan ratusan juta dollar pinjaman lunak untuk program-program penuntasan kemiskinan di Indonesia. Lembaga pemberi pinjaman multilateral yang berpusat di Manila itu berjanji memberikan pinjaman sebesar US$600 juta hingga US$1,2 milyar per tahun hingga tahun 2004, yang tergantung pada kesepakatan pemerintah untuk melakukan reformasi. ADB mengatakan bahwa hanya 40 persen pinjaman dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Perwakilan ADB di Jakarta, Jan Van Heeswijk mengatakan bahwa komitmen mereka untuk tahun 2001 adalah 1 milyar dollar AS.

Bank Dunia pada waktu yang bersamaan mebatalkan pinjaman sebesar US$300 juta pinjaman anti-kemiskinan kepada Indonesia yang semestinya telah dicairkan pada akhir tahun lalu, dengan alasan lambatnya laju reformasi di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah federal, negara bagian, dan daerah mengerahkan habis-habisan sumber daya mereka untuk mengamankan pertemuan Bank Pembangunan Asia pada Mei (9-11). Peristiwa tersebut digambarkan sebagai operasi penegakan hukum terbesar di Hawai’i. ADB, didirikan pada 1966 dan berpusat di Manila, Filipina. Rencana semula konferensi 2001 akan diadakan di Seattle. Namun pejabat federal mengubah rencana itu menyusul meletusnya kerusuhan pada 1999 di sana. Enam puluh menteri keuangan beserta staf-stafnya dari negara-negara Asia dan Pasifik akan menghadiri acara tersebut.

Sumber: Jakarta Post, 9 April, 2001; Dow Jones Newswires, 12 April.

Agenda Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia

Pada Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan IMF (akhir April), menteri-menteri pemerintahan akan membicarakan topik-topik berikut dalam komite mereka – perampingan persyaratan, pedoman dan petunjuk baku penerapan pengawasan (termasuk pengelolaan utang publik dan kebangkrutan), ekonomi global dan Unit Evaluasi IMF.

Informasi tentang acara-acara LSM dapat diikuti karena Proyek Bretton Wood meluncurkan sebuah halaman media pada situs web bertepatan dengan pertemuan-pertemuan Musim Semi tersebut. Halaman itu akan memberikan informasi tentang acara-acara LSM dan laporan yang diterbitkan, dan juga orang-orang yang bisa dihubungi untuk membahas butir-butir agenda resmi.

Informasi lebih lanjut pada
http://www.brettonwoodsproject.org/media
http://www.imf.org

Newsletter Masyarakat Sipil Bank Dunia

Bank Dunia menerbitkan kembali newsletter yang ditujukan bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nomor pertama memuat bahan mengenai kaji ulang Kebijakan Penyingkapan Informasi (Information Disclosure Policy), kebijakan kehutanan, strategi lingkungan, Strategi Pengurangan Kemiskinan, Pintu Gerbang Pembangunan, Strategi Pedesaan Bank Dunia, dll. Walau demikian, newsletter itu tampaknya hanya akan memuat rujukan pertemuan-pertemuan dan laporan-laporan Bank Dunia, tanpa mengkait ke situs web non-Bank Dunia atau penerbitan independen.

Keterangan lebih lanjut pada http://www.worldbank.org/ngos
Atau email ngo@worldbank.org

IMF memaksa masuk “Dana Asia”

Negara-negara Asia mungkin akan dihambat untuk membentuk suatu mekanisme pertukaran mata uang regional yang mandiri. Mekanisme ini ditujukan agar negara-negara yang mengalami krisis keuangan dapat menarik dollar Amerika dari satu cadangan devisa sebuah negara ke cadangan devisa negara lain tanpa melibatkan IMF. Tapi, pemerintah AS sekarang menegaskan bahwa IMF diijinkan membentuk dan mengawasi persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan fasilitas ini. Dalam sebuah pernyataan Third World Network menyebutkan bahwa langkah tersebut “menciutkan fasilitas yang diusulkan itu menjadi sekedar embel-embel IMF” dan menyerukan agar negara-negara Asia mengokohkan kemandiriannya.

E-mail ke twnet@po.jaring.my

‘Memerangi Neo-Liberalisme di Asia- Pasifik’

Konferensi Asia Pacific Peoples’ Solidarity (Solidaritas Masyarakat Asia Pasifik) akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, 7-10 Juni, 2001, diadakan oleh Pusat Indonesia untuk Reformasi dan Emansipasi Sosial (INCREASE). Tujuan konferensi adalah: meningkatkan kesadaran di Indonesia tentang kebijakan ekonomi neo-liberal dan peranan LKI dalam mendukung kebijakan tersebut dan bagaimana kampanye lokal dapat mengait dengan perlawanan terhadap neo-liberalisme; memberi masukan bagi proses pengembangan alternatif-alternatif terhadap reformasi IMF; memperdalam kerjasama dan hubungan dalam kawasan dan dengan kawasan-kawasan lain.

E-mail ke increase@indo.net.id