Pertemuan CGI (Kelompok Konsultatif untuk Indonesia) berlangsung selama dua hari pada bulan April di Jakarta. Pertemuan tertutup tersebut dihadiri oleh 140 perwakilan 22 negara anggota CGI beserta badan pemberi pinjaman multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Demonstran memblokade jalan ke tempat pertemuan sehingga sejumlah anggota delegasi Indonesia terpaksa memanjat pagar agar bisa masuk ke gedung departemen keuangan.

Sidang tersebut berlangsung menyusul keputusan Bank Dunia untuk memotong pinjaman untuk jaring pengaman sosial (JPS) secara drastis.

Isu-isu pokok yang dibahas pada sidang CGI antara lain adalah tertunda-tundanya pemberian pinjaman IMF, kebijakan kehutanan, pengurangan kemiskinan dan desentralisasi. Pemerintah Indonesia berharap dalam pertemuan yang dihadiri pejabat IMF dari Washington tersebut akan menghasilkan kesepakatan pemberian pinjaman IMF, yang sekaligus menjadi tanda perubahan bagi masalah politik dan sosial yang dihadapi Indonesia. Keputusan sidang untuk tidak mencairkan pinjaman kentara menunjukkan bahwa IMF dan komunitas donor masih menunggu suatu perubahan dalam pemerintahan. Sebelum ini, IMF juga menyepelekan delegasi tingkat tinggi Indonesia yang berkunjung ke Kantor Pusat IMF di Washington. Direncanakan semula bahwa gubernur Bank Indonesia dan Menko Perekonomian akan bergabung dalam delegasi tersebut. Pada akhirnya, hanya staf senior Bank Indonesia yang berangkat.

Isu utama yang menjadi perdebatan adalah membengkaknya defisit anggaran. Setengah dari anggaran digunakan untuk membayar cicilan utang, sementara utang tersebut dapat membengkak dari US$ 5,4 milyar menjadi US$ 7,6 milyar tahun depan. Ketika surat obligasi rekapitalisasi bank hampir jatuh tempo, Rupiah terpuruk dan suku bunga bank meningkat, banyak analis memperkirakan tidak terhindarkannya kegagalan pelunasan hutang atau pengendalian modal. Saat ini perdagangan dalam Rupiah telah sangat dibatasi.

IMF mengharapkan adanya pengurangan drastis dalam subsidi bahan bakar dan dalam sektor lainnya. Suatu laporan UNICEF memunculkan keprihatinan akan pemotongan anggaran, karena anggaran sektor kesehatan telah menciut 20 persen sementara anggaran untuk sektor pendidikan anjlok 40 persen sejak tahun 1998. Para pengunjuk rasa mengacung-acungkan plakat bertuliskan: “Soft loans no, debt relief yes” (tolak pinjaman lunak, turunkan beban utang”) dan “Kami mengangsur utang lebih daripada yang kami terima”. Poster lainnya menyerukan penyelamatan hutan Indonesia - mengingatkan kembali akan niat CGI pada pertemuan tahunan sebelumnya yang mendesak Jakarta memerangi aktivitas penebangan hutan yang merajalela.

Untuk bidang kehutanan, Menteri Kehutanan Marzuki Usman mengawali dengan pernyataan “Tanpa hutan tidak ada masa depan”. Ia mengakui bahwa kemajuan dalam menyikapi masalah kehutanan sejak pertemuan CGI terakhir tidak memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Menko Ramli melaporkan tentang prakarsa-prakarsa Komite Antar Departemen tentang Kehutanan (IDCF) yang dipimpinnya. Fokus IDCF adalah pada empat prioritas yang dianggap paling mendesak oleh Pemerintah: penebangan liar, restrukturisasi utang perusahaan-perusahaan pengolah kayu, kebakaran hutan, dan inventori hutan nasional. IDCF menuntut adanya hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran undang-undang kehutanan dan diterapkannya petunjuk baku pengelolaan hutan untuk para Bupati dalam era desentralisasi. Sejak dibentuk tahun lalu, prestasi IDCF masih sangat minim. WALHI telah menarik diri dari kelompok tersebut karena dianggap hanya membuang waktu percuma. Untuk menunjukkan setidaknya ada hasil yang bisa ditunjukkan kepada CGI, sebuah undang-undang pelarangan ekspor kayu ramin dengan cepat telah disahkan pada bulan Maret. Ramin adalah kayu tropis yang berharga, namun juga merupakan ekspor utama Indonesia.

Semua donor yang mendukung proyek-proyek konservasi di taman-taman nasional melaporkan bahwa gagalnya penegakan hukum ditingkat lokal adalah yang menjadi sebab merajalelanya penebangan liar. Beberapa donor melaporkan bahwa keputusan tentang jumlah bantuan pembangunan dimasa mendatang untuk sektor kehutanan Indonesia sangat tergantung pada hasil nyata pada beberapa bulan mendatang. (Lihat pula newsletter DTE no. 49, halaman 8).

CGI akan bertemu lagi pada bulan Oktober/November. Pemerintah Indonesia mengundang para peserta ke Yogyakarta.

Sumber: Siaran Pers Bank Dunia, 8 Mei 2001; The Jakarta Post, 8 Mei 2001.

Lihat situs web CGI di http://www.worldbank.or.id

Sebagian besar proyek ADB tidak menguntungkan bagi Indonesia

Dalam sebuah laporan yang baru terbit, LSM Environmental Defense mengeluarkan kesimpulan yang mengejutkan bahwa sedikitnya 70% proyek ADB di Indonesia kecil kemungkinannya memberikan manfaat jangka panjang baik secara ekonomi maupun sosial untuk Indonesia, padahal beban hutang juga besar.

Berita lebih rinci dapat dibaca pada Factsheet bulan ini atau hubungi Stephanie Fried di Environmental Defense.
E-mail:indo_mdb@environmentaldefense.org atau Stephanie_Fried@environmentaldefense.org

Dokumen-dokumen yang bocor mengungkapkan kekuatiran Bank Dunia akan investasinya di sektor bahan bakar fosil

Kelompok Bank Dunia telah menanamkan modal sejumlah US$ 2 milyar setiap tahun dalam proyek-proyek minyak, gas dan tambang serta energi yang-tak-terbarukan (non-renewable) di negara-negara berkembang sepanjang dekade yang lalu. Menurut dokumen tersebut, mereka semakin prihatin akan hubungan masyarakat (citra humas) dan risiko terhadap lingkungan yang diciptakan oleh proyek-proyek tersebut.

Salah satu dokumen, bagian dari suatu presentasi kepada staf IFC (Korporasi Keuangan Internasional), yaitu bagian Bank Dunia yang menangani sektor swasta, menyebutkan bahwa sektor minyak, gas dan pertambangan merupakan “bahaya nyata” bagi lembaga tersebut karena “keprihatinan dunia atas keberlanjutan industri ekstraktif tersebut”.

Dokumen tersebut mengacu kepada risiko yang ditimbulkan oleh proyek energi tak- terbaru-kan itu, seperti pembangkit listrik bertenaga batubara, yang memberikan “bukti kuat dalam mempercepat terjadinya pemanasan global (dan) tuntutan internasional untuk mengambil tindakan terhadap GHG” atau gas rumah kaca. Dalam kedua kasus tersebut, dokumen menyarankan agar IFC berupaya lebih keras untuk menyikapi masalah ini, walaupun tidak disebutkan rekomendasi terinci tentang bagaimana melakukannya.

Dokumen tersebut tampaknya merupakan bagian dari kaji-ulang IFC dan Bank Dunia yang terus berlangsung terhadap industri-industri pertambangan. Menurut seorang juru bicara IFC, kaji-ulang tahap pertama akan dituntaskan dengan penerbitan “dokumen formal” dalam beberapa minggu mendatang ini. Sejak Konvensi Iklim - instrumen internasional pertama yang menyikapi pemanasan global - ditandatangani pada tahun 1992, Kelompok Bank Dunia telah menginvestasikan dana sebesar US$ 15,7 milyar kedalam proyek-proyek minyak, gas dan bahan bakar fosil di seluruh dunia. Dalam kurun waktu yang sama, Bank Dunia hanya menginvestasikan US$ 1 milyar dalam proyek energi yang terbarukan dan penghematan energi.

Sumber: Inter Press Service, 3 Mei 2001.

Informasi lebih lanjut tentang proyek-proyek sektor energi Bank Dunia dan ADB dapat dilihat di
World Bank http://www.worldbank.or.id
ADB http://www.adb.org/Indonesia/default.asp

Sumber-sumber on-line untuk Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-IMF
Pertemuan gabungan Komite Pembangunan Bank Dunia dan Komite Keuangan dan Moneter Internasional IMF tahun ini berlangsung pada tanggal 26-30 April. Dokumen-dokumen dapat dilihat pada situs web resmi Pertemuan Musim Semi 2001 di http://www.worldbank.org/springmeetings/ dan pada situs web Komite Pembangunan http://wbln0018.worldbank.org/dcs/devcom.nsf.

Akses baru untuk informasi dan sumber-sumber Bank Dunia tentang pembangunan

Layanan baru Askus@worldbank.org tersedia on-line pada http://www1.worldbank.org/prem/askus.htm. Layanan ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik pembangunan, yaitu dengan menghubungkan penanya dengan bagian pelayanan (help desks) dan bantuan Bank Dunia. Layanan Bank Dunia yang terbaru adalah web Rapid Response (Tanggapan Kilat) http://rru.worldbank.org/, yang menyediakan akses informasi tentang iklim investasi dan masalah kebiijakan swastanisasi yang berupa kumpulan makalah, forum diskusi dan sebuah bagian pelayanan bantuan (help desk).