Pada 23 Juli 2001, saat Megawati disumpah sebagai Presiden Indonesia yang baru, IMF mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah baru. Ini berarti Pemerintah baru akan segera menyerahkan Nota Kesepakatan (LoI) baru kepada IMF. Rumor menyebutkan bahwa draft LoI baru telah dibuat, tinggal menunggu terbentuknya pemerintahan baru. Menurut petunjuk pelaksanaan IMF, draft LoI tidak untuk diungkapkan kepada publik, juga tidak dikonsultasikan kepada para pihak manapun termasuk kepada Parlemen. Namun demikian, karena IMF ingin menghindari masalah dengan isu-isu non ekonomi-makro yang bukan bidang keahlian mereka, sangatlah mungkin LoI baru dibuat menjadi jauh lebih ringkas dan hanya mencakup butir-butir utama reformasi. Sementara itu, aspek-aspek reformasi lainnya diserahkan kepada lembaga lain, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Megawati dipandang lebih menunjukkan niat untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan bank-bank regional dibandingkan para pendahulunya. Selain itu tampaknya ia lebih berkenan melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati mereka. IMF telah menunda-nunda pengucuran dana sebesar US$ 400 juta sejak Desember tahun lalu. Keputusan ini berdampak besar terhadap kepercayaan investor kepada Indonesia dan terhadap persoalan dengan anggaran negara saat ini. Para penasihat ekonomi Megawati sadar benar akan kebutuhan dana bantuan asing untuk menjaga kelangsungan perekonomian negara serta untuk menjaga kepentingan jangka pendek dan menengah politik partai dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Menumpuknya utang luar negeri sebagaimana halnya dampak-dampak merugikan dari reformasi struktural dan sektoral yang dimandatkan oleh IMF, Bank Dunia dan lembaga lainnya, kemungkinan bukan menjadi perhatian utama tim Ekonomi pemerintahan Megawati. Jika benar demikian, yang menjadi taruhan adalah kepentingan jangka panjang negara dan perlindungan atas hajat hidup atau kepentingan orang banyak.

Sementara itu, Kepala Perwakilan IMF di Indonesia, John Dodsworth, yang telah bertugas di Jakarta sejak pemerintahan Habibie dan Abdurahman Wahid, akan mengakhiri masa tugasnya pada akhir Juli 2001. Penggantinya adalah David Nellor, yang berkebangsaan Australia. Saat ini David Nellor menjabat Asisten Direktur IMF untuk kawasan Asia dan Pasifik.

Sumber: Dow Jones Newswires 23 Juli, 2001; Koran Tempo, 25 Juli, 2001.

Tuntutan dan mobilisasi masyarakat selama Pertemuan Tahunan Bank Dunia/IMF 2001

Kelompok masyarakat sipil dan ornop di seluruh dunia menyerukan pembentukan "Komisi Kebenaran" yang netral dan dapat dipercaya. Komisi tersebut seyogyanya terdiri dari individu-individu dengan komitmen teruji terhadap upaya penghapusan kemiskinan, untuk menyelidiki tindakan/operasi dan dampak IMF dan Bank Dunia. Lalu, temuan Komisi Kebenaran tersebut harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, pejabat lembaga terkait dan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pembangunan ekonomi dan kebijakan keuangan internasional.

Bidang-bidang penyelidikan yang dituntut oleh kelompok-kelompok tersebut khususnya adalah: penghapusan utang; penghentian program penyesuaian struktural dan pemulihan dampak-dampak yang merugikan; transparansi dan pengungkapan kepada publik dokumen-dokumen kunci Bank Dunia dan IMF; perbaikan dan pembayaran ganti-rugi kepada masyarakat yang tergusur oleh proyek-proyek besar (misalnya, pembangunan dam); dan kompensasi pemerintah atas cicilan pinjaman untuk proyek-proyek yang menurut evaluasi Bank Dunia tergolong sebagai kegagalan ekonomi. Mereka menyerukan dihentikannya pendanaan Kelompok Bank Dunia kepada sektor swasta dan penutupan/swastanisasi badan-badan sektor swasta dari Kelompok Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (IFC) dan Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA). Mereka juga menuntut dilakukannya penyelidikan dan penuntutan terhadap lembaga dan individu yang diduga keras terlibat korupsi di dalam Kelompok Bank Dunia dan IMF, serta terhadap antek-antek mereka di negara-negara peminjam dan di bank-bank swasta. Akhirnya, Komisi Kebenaran akan meninjau kembali masa depan lembaga-lembaga tersebut.

Tuntutan tersebut dirumuskan oleh "50 Years Is Enough Network" (suatu koalisi berbasis di AS, beranggotakan lebih dari 200 organisasi yang menghendaki perubahan mendasar pada IMF dan Bank Dunia). Tuntutan ini disusun setelah melalui konsultasi dengan para anggota Dewan Selatan mereka (mewakili organisasi keadilan ekonomi di 13 negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia) dan lain-lain. Tuntutan tersebut dibuat mendahului "Mobilisasi" yang akan berlangsung selama Pertemuan Tahunan IMF/Bank Dunia di Washington DC, 2-3 Oktober 2001.

Sumber: www.50years.org. Kontak: wb50years@igc.org atau tel. +1-202-463-2265.

Jadwal kegiatan ter-mutakhir seputar Pertemuan Tahunan Bank Dunia/IMF 2001, dapat dilihat di www.bicusa.org.

Disetujui, pinjaman dan kredit baru Bank Dunia sebesar US$ 422,77 juta

Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman dan kredit baru kepada Indonesia untuk Proyek Pembangunan Kecamatan Kedua dan Proyek Kesehatan Propinsi, masing-masing bernilai US$ 320,2 juta dan US$ 102,57 juta. Pinjaman dan kredit tersebut menjadikan pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia selama Tahun Fiskal 2001 berjumlah total US$ 492,7 juta.

Kelompok Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara-negara berpenghasilan menengah dengan suku bunga pinjaman setara dengan Suku Bunga Antarbank London (LIBOR). Pinjaman atau utang disalurkan melalui sebuah badan Bank Dunia yang bernama Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD). Kelompok Bank Dunia mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dengan kredit tanpa bunga dan masa tenggang dan masa pembayaran cicilan yang lebih panjang daripada yang dipersyaratkan untuk pinjaman/utang IBRD. Kredit tersebut disalurkan melalui Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA). Beberapa negara seperti Indonesia berhak memperoleh kredit melalui IDA karena GNP per kapita yang rendah, tetapi juga layak mendapatkan kredit melalui pinjaman IBRD. (Lihat juga Factsheet 1, Februari 2000 http://www.gn.apc.org/dte/Aif1.htm.)

Sumber: http://www.worldbank.org/developmentnews/stories/html/062801a.htm

Pencalonan Direktur Eksekutif dari Amerika Serikat untuk Bank Pembangunan Multilateral (MDB)

Setelah sekian lama ditunggu, pemerintahan Bush baru-baru ini mengumumkan nama para calon dari AS untuk jabatan Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan IMF. Setelah ditunjuk oleh Presiden AS, para calon akan dikonfirmasikan oleh Senat. Pada saat ini, Senat belum memberi konfirmasi atas para calon tersebut. Para calon untuk IMF, Bank Dunia dan ADB serta ringkasan latar belakang mereka adalah sebagai berikut:

• Dana Moneter Internasional (IMF): Randal Quarles
  http://www.dpw.com/lawyers/bios.wptext/rquarles.wpd. Sdr. Quarles adalah ahli perbankan dalam negeri dan internasional serta perusahaan-perusahaan pesero bank dengan bidang keahlian yang luas, antara lain merger dan akusisi serta operasi pasar modal ventura, serta berbagai aktivitas sekuritas bank dan transaksi pasar modal, selain juga menjadi penasihat bagi bank-bank internasional dalam akusisi lintas-batas dan lintas-industri.

• Kelompok Bank Dunia: Carole L. Brookins
  www.worldperspectives.com/key.html#Carole. Sdri. Carole dikenal sebagai ahli dalam semua aspek ekonomi politik global dan pengaruhnya terhadap sektor pangan dan pertanian. Ia memegang posisi kunci di sejumlah perusahaan yang bergerak disektor pertanian serta dalam berbagai komite tingkat tinggi AS dan internasional serta dewan yang berhubungan dengan pertanian dan perdagangan.

  Bank Pembangunan Asia /ADB): Hilton L. Root
  www-hoover.stanford.edu/bios/root.html. Bidang keahlian Dr. Root mencakup transisi pemerintahan dan ekonomi politik dari pertumbuhan, teori sosial dan kebijakan pembangunan, baik teori maupun praktik. Ia memiliki latar belakang akademik yang kuat dan terlibat dengan ADB sebagai konsultan kepala untuk soal pemerintahan (1994-1997) pada waktu ia merancang kebijakan soal pemerintahan untuk ADB.
  
  

Kesejahteraan petani kecil dan kawasan cakupan hutan terkena dampak krisis ekonomi

Sebuah tim beranggotakan lima orang yang dipimpin oleh Dr. William D. Sunderlin, baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel di World Development 29(5):767-782 berjudul "Krisis Ekonomi, Kesejahteraan Petani Kecil dan Perubahan Kawasan Cakupan Hutan di Indonesia." Artikel tersebut ditulis berdasarkan penelitian lapangan yang melibatkan 1050 rumah tangga di Indonesia, untuk memahami pengaruh krisis ekonomi Asia terhadap petani kecil di luar Jawa dan praktik-praktik pembukaan lahan.

Penelitian menemukan bahwa banyak petani menganggap taraf hidup mereka memburuk sejak krisis terjadi dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa petani dengan pendapatan dari hasil ekspor mempunyai taraf hidup lebih baik. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa menguatnya mata uang asing terhadap Rupiah sejak krisis keuangan Asia, menambah penghasilan petani yang mengekspor hasil pertanian mereka.

Penelitian juga menyimpulkan bahwa pembukaan lahan hutan oleh petani meningkat pesat selama krisis untuk memperluas perkebunan karet dan tanaman keras lainnya, sebagai upaya petani untuk meningkatkan jaminan akan penghasilan masa depan mereka. Salah satu pelajaran kebijakan penting yang dibisa ditarik dari penelitian ini adalah bahwa diversifikasi tanaman dan bantuan yang tepat sasaran dapat mengurangi proses pemiskinan dan mencegah meningkatnya pembukaan lahan hutan sebagai akibat destabilisasi ekonomi makro.

Untuk kontak dan permintaan salinan artikel hubungi: Ambar Liano a.liano@cgiar.org.

Kunjungi situs World Development di http://www.elsevier.com/locate/worlddev

Kriteria Lingkungan bank-bank Belanda tidak diterapkan di Indonesia

Bank-bank Belanda seperti, Rabobank, ING Group dan ABN-AMRO menyatakan bahwa sejak lama mereka memasukkan kriteria lingkungan dalam keputusan-keputusan investasi mereka. Sebuah studi kasus untuk menggali lebih dalam informasi mengenai perusahaan tertentu dan ditingkat lapangan tentang kinerja para klien bank-bank Belanda dilakukan oleh LSM AIDEnvironment dan LBB Puti Jaji terhadap PT Matrasawit di Kalimantan Timur. PT Matrasawit adalah anak cabang PT SMART, perusahaan pesero dari Indonesia yang sering memperoleh berbagai fasilitas keuangan dari Rabobank, ING Group, dan ABN-AMRO, sejak 1995 hingga sekarang.

Pada waktu perusahaan mulai beroperasi, kawasan yang dikuasai PT Matrasawit mencakup kurang-lebih 50% hutan tropik basah dataran rendah. PT Matrasawit mengkonversi 2500 hektar lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan primer yang merupakan habitat orangutan, spesies langka dan dilindungi di Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa PT Matrasawit telah membuka lahan di tepi beberapa sungai kecil yang menyebabkan erosi tanah dan penyumbatan saluran air. Kerusakan lingkungan ini turut menjadi penyebab merebaknya wabah malaria di kalangan penduduk setempat dan buruh perusahaan. Juga, pada tahun 1999, pengadilan setempat memutuskan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan bersalah karena melakukan pembakaran hutan secara ilegal.

Konflik sosial di antara sesama penduduk setempat dan antara penduduk setempat dengan perusahaan muncul akibat aktivitas perusahaan yang sewenang-wenang. Penduduk pribumi Dayak mengaku bahwa PT Matrasawit membakar kebun dan tanaman kelapa mereka. Mereka juga tidak memperoleh ganti rugi atas tanah mereka dan juga tidak memperoleh manfaat dari skim perkebunan sawit inti rakyat sebagaimana dijanjikan perusahaan.

Studi kasus ini menegaskan bahwa terdapat kesenjangan yang besar antara pengakuan bank-bank Belanda pemberi pinjaman atas kinerja para klien, - yang menurut mereka mendukung kelestarian lingkungan - , dengan hasil temuan studi kasus ini. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, sekurang-kurangnya dalam kasus kelapa sawit di Kalimantan Timur, para pemberi dana dari Belanda tersebut justru mendanai kehancuran hutan tropik yang lebih parah.

Sumber: Studi Kasus perusahaan PT SMART. PT Matrasawit. Hubungan antara Rabobank, ING dan ABN-AMRO serta perusakan hutan dan kemiskinan di Kalimantan Timur, Indonesia. Oleh AIDEnvironment dan LBB Puti Jaji. April 2001. Kontak: AIDEnvironment mailto:info@aidenvironment.org dan LBBP Puti Jaji benua@smd.mega.net.id

Sepuluh tahun menunggu ganti rugi untuk proyek PLTA Kotopanjang yang dibiayai ODA Jepang

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kotopanjang di Sumatera Barat didanai oleh, salah satunya, Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA) Jepang sebesar 30 milyar yen melalui Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (JBIC) (dahulu disebut Dana Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri (OECF). Sejak pembangunan dimulai sekitar sepuluh tahun lalu, proyek PLTA ini telah memindahkan dengan paksa 23.000 warga dari sepuluh desa di propinsi Sumatera Barat dan Riau. Proses pemindahan dan penempatan (transmigrasi) tersebut dinilai berhasil oleh badan pelaksana proyek pemerintah Indonesia dan OECF/JBIC. Penilaian itu terbukti salah. Masyarakat yang tergusur, yang sekarang hidup di pemukiman baru, tetap belum mendapatkan ganti rugi berupa perkebunan karet sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah. Mereka juga tidak memperoleh fasilitas air bersih. Masyarakat yang tergusur ini telah mengadukan nasib mereka ke pengadilan, namun sampai hari ini belum ada keputusan yang jelas.

Sejumlah LSM Jepang menangani kasus tersebut semenjak masalah transmigrasi yang terkait dengan proyek tersebut diangkat diforum internasional. Baru-baru ini, Profesor K. Sumi dari Universitas Niigata, Jepang, melakukan kunjungan lapangan ke kawasan proyek dan lokasi transmigrasi. Bekerjasama dengan Jaringan untuk Demokrasi Indonesia, Jepang (NINDJA), Institut Kebudayaan Asia di Universitas Sophia, dan Pusat Sumber Daya Asia Pasifik (PARC) Prof. Sumi berkampanye bagi masyarakat tergusur yang terabaikan haknya untuk memperoleh ganti rugi yang layak. Pada akhir Juli 2001, tiga tokoh yang mewakili masyarakat yang tergusur tersebut mengunjungi Jepang. Mereka adalah Masrul Saim - Kepala Desa Tanjung Pauh, Sumatera Barat -, Armen Muhammad dari Yayasan Taratak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan Adhel Yusirman dari Lembaga Bantuan Hukum Bukit Tinggi. Tanggapan JBIC terhadap tuntutan warga masih ditunggu.

Kontak: NINDJA nindja@bigfoot.com dan Prof. K. Sumi tel/fax: + 81 25 231 3569.

Pinjaman Baru dari JBIC untuk Pembangunan Pedesaan

Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC) telah memberikan pinjaman sebesar 46,35 milyar yen (US$ 375,5 juta) kepada pemerintah Indonesia untuk membiayai beberapa proyek pedesaan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sebagian dana pinjaman, 7,64 milyar yen, diperuntukkan bagi Proyek Irigasi Batang Hari II di propinsi Sumatera Barat dan Jambi, dan 18,68 milyar yen dialokasikan untuk Proyek Pembangunan Sumber Air II di Sumatera Barat, Jawa dan Kalimantan. Sisanya, sebesar 20,04 milyar yen, dialokasikan untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan III, yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti fasilitas jalan, jembatan dan sanitasi di kawasan pedesaan.

Sumber: The Jakarta Post, 6 Juli, 2001

Kunjungi situs JBIC http://www.jbic.go.jp/english/index.html