Perusahaan Enron, yang sekarang bangkrut, memperoleh dukungan kuat dari pemerintah AS dan badan pemberi pinjaman multilateral untuk kiprahnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Enron adalah pemilik Proyek Pembangkit Listrik Jawa Timur, yang seharusnya membangun pembangkit listrik bertenaga gas alam 500 MW di Pasuruan, Jawa Timur. Akibat krisis keuangan, proyek senilai 593 juta USD tersebut dibatalkan oleh pemerintah Indonesia sebelum masuk tahap pembangunan fisik. Proyek itu dijamin oleh Badan Penjamin Investasi Multilateral Bank Dunia (MIGA), yang memberikan garansi risiko politik sebesar 15 juta USD. Ketika proyek itu dibatalkan Enron menerima 15 juta USD.

Perjanjian Jual Beli Daya Listrik (PPA) yang disepakati Enron bersama pemerintahan mantan Presiden Suharto digelembungkan 30% lebih tinggi daripada harga pasar. Enron memenangkan proyek itu tanpa menjalani proses tender sebagaimana lazimnya. PLN didesak Suharto untuk menandatangani perjanjian itu. Walau Indonesia sedang dirundung masalah setelah krisis, pemerintahan Clinton mendesak Indonesia untuk menghormati seluruh perjanjian bisnis yang ditandatangani pada era Suharto. Pemerintahan Clinton mengatakan bila Indonesia mengelak janji sama artinya dengan melecehkan 'kemurnian' kontrak. Ketika pada mulanya Indonesia menolak membayar MIGA secara penuh tagihan sebesar 15 juta USD, yang telah dibayarkan kepada Enron, MIGA menolak memberikan asuransi kepada Indonesia. Sanksi tersebut baru dicabut pada tahun 2001 ketika pada akhirnya Indonesia setuju membayar secara penuh.
(Lihat juga Factsheet 16 tentang MIGA )
(Sumber: atimes.com, 29 Januari 2002)

IMF Setuju Mengucurkan 341 juta USD untuk Indonesia. Tidak Ada Nota Kesepakatan Baru (LoI) 2002

Dewan Direksi IMF menyetujui pemberian cicilan pinjaman sebesar 341 juta USD kepada Indonesia dan setuju memperpanjang fasilitas pinjaman sebesar 4,5 milyar USD selama satu tahun hingga akhir 2003. Saat ini tersedia pinjaman 3,2 milyar USD untuk Indonesia dibawah kesepakatan pinjaman tiga tahun yang akan 'hangus' akhir tahun 2002. IMF setuju memperpanjang tenggat waktu untuk memberi kesempatan pelaksanaan reformasi sebagaimana dinyatakan dalam program IMF.

Sementara itu, IMF menjamin tidak ada penandatanganan LoI baru pada 2002, karena LoI yang ditandatangani pada Desember 2001 telah mencakup program reformasi ekonomi untuk tahun 2002. Walau demikian, David Nellor, perwakilan IMF di Jakarta, mengatakan amandemen LoI masih dimungkinkan. Lebih lanjut ia mengatakan, kaji ulang tiap kwartal akan menilai kinerja pemerintah dalam penerapan LoI dan mempengaruhi kucuran pinjaman tiap kwartal.

(Sumber: Detikcom, 22 Januari 2002; Dow Jones Newswire, 28 Januari, 2002)

IMF Mendukung Kebijakan Bank Indonesia untuk Menurunkan Suku Bunga dan Membiarkan Inflasi Melonjak

Penasihat Senior IMF untuk Departemen Asia Pasifik, Daniel Citrin, mengungkapkan dukungan IMF atas kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan membiarkan tekanan inflasi melambung. Citrin memimpin misi IMF untuk mengkaji ulang ketaatan Indonesia terhadap LoI. Bank Indonesia menurunkan suku bunga dari 17 persen menjadi 16 persen pada awal Februari 2002 dan berharap dapat menahan inflasi pada angka 9 dan 10 persen tahun ini.

Bank Indonesia (BI) mendapat kecaman pedas karena dianggap menghambat pertumbuhan investasi dengan kebijakan suku bunga tinggi. Namun demikian, BI harus bertindak demikian supaya likuiditas yang berlebihan dari pasar uang dapat diserap dan sekaligus tekanan terhadap Rupiah serta inflasi dapat diredam. Pertumbuhan inflasi yang tak terkendali dapat dapat mengganggu belanja konsumen, yang sekarang merupakan satu-satunya penggerak perekonomian.

Namun demikian, ada kekhawatiran Bank Indonesia tidak dapat memenuhi target inflasi, karena pada bulan Januari 2002 saja inflasi telah mencapai 1,9 persen dan harga-harga tetap merayap naik. Kontributor terbesar angka inflasi bulan lalu adalah kenaikan harga BBM, Listrik, dan tarif telepon. Seluruh kenaikan tersebut adalah prasyarat yang ditetapkan oleh IMF dan para lembaga donor internasional. Inflasi Februari diperkirakan berada di antara 1,5 hingga 2 persen sebagai dampak banjir dan gangguan distribusi barang.

Para pendukung kebijakan suku bunga rendah mengatakan kebijakan itu juga dapat meringankan beban anggaran negara, sebab sebagian besar bunga obligasi pemerintah terkait dengan suku bunga BI. Dengan ekonomi yang nyaris bangkrut, Indonesia tidak punya banyak pilihan selain meringankan beban anggaran dan berharap investasi dan produksi dapat bangkit sekaligus membantu pemulihan perekonomian. Karena itulah, kata para pendukung tersebut, kebijakan ini akan bermanfaat bagi seluruh rakyat, termasuk kaum miskin. Namun demikian, situasi politik yang stabil dan penegakan hukum sama pentingnya bagi pemulihan ekonomi sebagaimana suku bunga rendah.

(Sumber: Business Times, 8 Februari 2002)

Konferensi Alternatif tentang Utang Indonesia Direncanakan April 2002

International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) sedang menyiapkan suatu konferensi alternatif tentang utang Indonesia yang direncanakan berlangsung bersamaan dengan pertemuan Paris Club tentang Indonesia pada April 2002. Pertemuan pendahuluan direncanakan berlangsung 21 Februari 2002 di Kantor Perwakilan INFID Eropa di Brussels.
Untuk informasi selanjutnya, hubungi Dr. Klaus H. Schreiner, Liaison Officer INFID Eropa di khs@infid.ngonet.be

(Sumber: undangan Dr. Schreiner, melalui email. Kunjungi situs web INFID di www.infid.ngonet.be)

Pencairan Pinjaman Menunggu Pengesahan RUU Pencucian Uang

Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra mendesak DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Pencucian Uang. Undang-undang Pencucian Uang merupakan prasyarat bagi pencairan pinjaman ADB dan CGI yang yang lama ditunggu-tunggu. Pinjaman tersebut masing-masing sebesar 600 juta USD dan 3,14 milyar USD. RUU itu diserahkan kepada DPR pada Januari 2002. Menanggapi desakan itu, para anggota DPR berjanji merampungkan pengesahan RUU itu pada 25 Maret 2002.

RUU setebal 34 halaman itu isinya menekankan langkah-langkah untuk mengendalikan upaya pengelabuan dan penyembunyian dana yang berasal dari sumber-sumber ilegal. Barang siapa melanggar undang-undang ini diancam pidana kurungan 5 hingga 15 tahun penjara atau denda antara Rp. 5 hingga Rp. 15 milyar (sekitar 500.000 hingga 1.500.000 USD).

(Sumber: Jakarta Post, 6 Februari 2002)

OPIC Memberikan Pinjaman untuk Proyek Baru Minyak dan Gas Alam di Indonesia

Korporasi Investasi Luar Negeri pemerintah AS (OPIC) akan menyediakan pinjaman sebesar 350 juta USD untuk dua proyek minyak dan gas alam lepas pantai di Indonesia.

Proyek ini, yang dimiliki oleh UNOCAL sebuah perusahaan multinasional berbasis di AS, dan Pertamina, akan mengembangkan ladang minyak mentah dan gas alam di Seno Barat, lepas pantai Kalimantan Timur di Selat Makassar. Seno Barat I akan merupakan sebuah rig pemboran dasar laut, sebuah unit pemroses terapung, dua jalur pipa minyak dan gas sepanjang 60 km dari rig ke sebuah terminal, dan pemboran lebih dari 20 sumur produksi. OPIC menyediakan pinjaman 300 juta USD untuk proyek ini. Seno Barat II akan mencakup pembangunan sebuah rig pemboran dasar laut kedua dan pemboran 20 sumur produksi lagi. Proyek kedua ini akan menerima pinjaman 50 juta USD dari OPIC dan akan berbagi infrastruktur pemrosesan dan transportasi dengan proyek pertama.

Proyek ini akan menghasilkan sekitar 200 juta USD bagi Indonesia dan sekitar 66 juta USD bagi AS.

(Sumber: Kantor Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri AS, 6 Februari 2002)
[Laporan DTE tentang perselisihan UNOCAL dengan masyarakat setempat di lokasi proyek di Kalimantan Timur lihat www.gn.apc.org/dte/48O+G.htm dan www.gn.apc.org/47O+G.htm]

Amerika Serikat Menjanjikan Dana Bantuan Korban Banjir

Amerika Serikat menjanjikan dana bantuan sebesar 170.000 USD bagi korban banjir di Indonesia setelah banjir terburuk dalam enam tahun terakhir menggenangi sepertiga ibu kota Jakarta. Indonesia dilanda musim hujan deras pada bulan Januari dan Februari. Banjir tahun ini menggenangi kawasan pemukiman dan bisnis, jalan raya, dan fasilitas umum. Kedalaman air berkisar antara ½ hingga 3 meter memaksa ratusan ribu orang mengungsi dan terjadi kemacetan lalu lintas yang parah serta timbul rawan pangan. Korban jiwa mencapai 25 orang.

Gubernur Jakarta bersikeras bahwa banjir ini disebabkan oleh cuaca ekstrim yang muncul tiap lima tahun. Akan tetapi, para ahli lingkungan mengatakan musim hujan tahun ini masih termasuk kategori normal. Mereka menyalahkan perencanaan yang buruk dan korupsi yang memungkinkan warga dan pengembang perumahan membangun di atas kawasan hijau. Pemda Jabotabek selama bertahun-tahun menerima dana dan hibah untuk proyek dan aktivitas pengendalian banjir dari berbagai donor bilateral dan multilateral.

(Sumber: Bloomberg News, 1 Februari 2002; Jakarta Post, 2 Februari 2002; Reuters, 2 Februari 2002)

AS Menolak Menambah Bantuan Asing untuk Negara-negara Miskin

Sementara negara-negara Eropa, PBB, dan Bank Dunia giat mencari dukungan dari negara-negara kaya untuk menambah bantuan mereka menjadi 50 milyar USD tiap tahun -dua kali lipat jumlah sekarang- Amerika Serikat justru menolak usulan itu dan menyerukan negara-negara miskin mengelola lebih baik lagi bantuan yang sekarang mereka terima. Pemerintahan Bush menyatakan keprihatinannya bahwa dalam beberapa dekade terakhir puluhan milyar dollar bantuan bagi negara-negara berkembang telah memberikan hasil yang mengecewakan. AS mendesak agar negara-negara miskin mengambil kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan memerangi korupsi, sedangkan para donor harus memusatkan pada proyek bantuan yang lebih efektif sebelum menjanjikan kenaikan jumlah bantuan.

Sikap ini telah diungkapkan oleh para pejabat AS dalam pertemuan pendahuluan menjelang Pertemuan Puncak PBB tentang Kemiskinan Global yang akan diselenggarakan di Monterrey, Mexico, pada Maret 2002. Pertemuan ini diadakan untuk mencari cara baru menolong negara-negara miskin mengurangi kemiskinan. Sikap AS ini dipandang sebagai hambatan gerakan internasional yang dipimpin oleh Inggris untuk menambah bantuan bagi negara-negara termiskin menyusul serangkaian serangan teroris tahun lalu.

AS juga menyerukan perbaikan dalam penggunaan bantuan asing, daripada menambahnya, dalam negoisasi tentang pengisian kembali kas Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA), badan Bank Dunia pemberi pinjaman lunak. Pemerintahan Bush mengatakan bahwa mereka bersedia menambah bantuan bagi negara-negara miskin bila ada bukti bahwa bantuan itu benar-benar membawa kemajuan di bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, perdagangan, dan lingkungan.

Pemerintahan Bush akan merekomendasikan agar bantuan sebesar 850 juta USD kepada negara-negara miskin diberikan kepada IDA dan jumlah itu akan dinaikkan menjadi 950 juta USD, lalu menjadi 1,05 milyar USD pada dua tahun berikutnya, jika Bank Dunia membuat indeks yang memperlihatkan bahwa bantuan itu produktif. AS mengklaim bahwa usul tentang patokan kinerja tersebut diterima baik oleh negara-negara lain. Bank Dunia bergantung pada aliran dana baru untuk mempertahankan dana IDA, - yang menetapkan bunga nol persen dan dapat dicicil untuk jangka panjang - , agar tetap tersedia bagi negara-negara miskin.

(Sumber: New York Times, 13 dan 29 Januari 2002; Guardian [Inggris], 23 Januari 2002)

Paket Ekonomi IMF Mendorong Laju Penggundulan Hutan di Indonesia

Walaupun mengumandangkan tekad untuk melindungi hutan tropis Indonesia, kebijakan Bank Dunia dan IMF justru mendorong investasi spekulatif di sektor hutan dan menambah penebangan kayu oleh perusahaan-perusahaan pulp dan kertas yang terbelit utang di Indonesia. Pandangan ini disampaikan oleh World Wildlife Fund (WWF) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) di Washington, DC pada akhir Oktober 2001.

Indonesia menerima paket keuangan darurat setelah diterpa krisis keuangan Asia dan berjanji mematuhi persyaratan yang diajukan oleh Bank Dunia dan IMF, di antaranya adalah mereformasi sistem konsesi kayu dan menaikkan tingkat efisiensi industri perkayuan dan pengolahan kayu Indonesia.

Para pejabat Bank Dunia dan IMF mengakui bahwa ada hal-hal yang sebenarnya dapat dilakukan lebih baik lagi, tetapi mereka tidak sepakat dengan kesimpulan WWF dan CIFOR. Jim Douglas dari Departemen Pembangunan Pedesaan Bank Dunia mengatakan kesimpulan kedua lembaga tersebut mengabaikan konteks dan tampaknya tidak memperhatikan pendekatan jangka panjang Bank Dunia dalam sektor kehutanan. Lebih jauh ia mengatakan bahwa langkah-langkah penyesuaian struktural pada umumnya merupakan langkah transisional dengan tujuan akan ditindaklanjuti oleh negara yang bersangkutan. Michael Keen, kepala Unit Lingkungan IMF, mengatakan bahwa IMF mengakui kebijakan ekonomi makro dapat berdampak terhadap lingkungan, namun demikian lembaga keuangan itu tidak ingin berlagak sebagai lembaga yang memang berkompeten dalam masalah pengelolaan hutan. Ia menunjukkan beberapa keberhasilan IMF menangani masalah-masalah dalam sektor kehutanan Indonesia. Antara lain, pengungkapan sejumlah mata rantai korupsi para konglomerat Indonesia yang terlibat di sektor kehutanan dan perbankan.
(Sumber: Inter Press Service, 26 Oktober 2001. Situs web CIFOR: http://www.cifor.cgiar.org/)