Sidang kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kotopanjang yang didanai ODA Jepang telah dibuka pada 5 September di Pengadilan Distrik Tokyo. Sidang ini menandai untuk pertama kalinya ODA Jepang dituntut secara hukum oleh masyarakat yang terkena dampak merugikan dari proyek yang didanainya. Sebanyak 3861 warga desa mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 165 juta dolar US atas kerugian yang ditimbulkan oleh proyek waduk. Walau demikian ganti rugi itu bukanlah persoalan utama bagi para warga tersebut. Mereka menghendaki Pemerintah Jepang agar mengambil tindakan untuk membantu mengembalikan taraf hidup mereka seperti sebelum dipindah-mukimkan. Para tergugat adalah Tokyo Electric Power Services, Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Pemerintah Jepang.

Fumio Asano, pengacara Jepang yang mewakili masyarakat Kotopanjang, mengatakan bahwa para warga desa belum memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Para penggugat menyatakan bahwa sekitar 23.000 jiwa dipindah-mukimkan secara paksa atau kehilangan sebagian harta benda mereka akibat pembangunan waduk. Kepala kelompok pendukung para warga, Kazou Sumi, Profesor Hukum dari Universitas Nasional Niigata, mengatakan bahwa kasus ini menyoroti kerusakan yang diderita oleh warga setempat akibat proyek-proyek yang didanai Pemerintah Jepang yang selama ini hanya mengekspor proyek-proyek pekerjaan umum, menguntungkan para politikus Jepang, perusahaan-perusahaan konstruksi, dan para birokrat, serta para pejabat dari negara-negara yang menerima bantuan. Belum ada tanggapan berarti dari para tergugat. Sejauh ini mereka hanya berjanji untuk mempelajari klaim tersebut dengan seksama dan mempertimbangkan tanggapan mereka.

Sumber: The Yomiuri Shimbun, 1 September 2002; Agence France-Presse, 4 September 2002; Reuters, 5 September 2002

Jepang Memperkenalkan Skim Pinjaman Baru

Jepang memperkenalkan skim pinjaman baru yang disebut: "Special Term for Economic Partnership (STEP)" atau "Kondisi Khusus untuk Kemitraan Ekonomi" pada Juli 2002. Menurut Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dengan skim baru ini diharapkan ODA Jepang dapat lebih terlihat oleh negara-negara penerima bantuan dan di Jepang sendiri dengan mendayagunakan dan mentransfer teknologi dan pengetahuan perusahaan-perusahaan Jepang. STEP ditujukan bagi negara-negara berpenghasilan rendah, menengah-rendah, dan menengah.

Proyek-proyek yang dapat memperoleh STEP pada umumnya adalah proyek-proyek di bidang infrastruktur, seperti jembatan dan terowongan, pelabuhan laut dan udara, sistem transportasi massa di perkotaan, fasilitas transmisi dan penyimpanan minyak/gas, pengendalian banjir di perkotaan, sistem komunikasi, penyiaran/informasi publik, pembangkit listrik/jalur transmisi dan distribusi listrik, jalan, waduk dan proyek-proyek penanganan lingkungan(pencegahan polusi udara dan air, pengolahan limbah, dan daur ulang).

STEP dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan Jepang mengembangkan bisnis di luar Jepang. STEP merupakan bantuan mengikat, yang mensyaratkan penggunaan teknologi dan peralatan Jepang secara substansial dalam proyek-proyek yang didanai oleh STEP. Ketentuan pengadaan (procurement) mencakup syarat bahwa kontraktor utama haruslah perusahaan-perusahaan Jepang dan bahwa kerjasama dengan negara penerima bantuan hanya diterima dengan syarat pihak Jepang menjadi mitra unggulan. Total biaya barang yang dibeli dari Jepang tidak boleh kurang dari 30% total jumlah kontrak yang didanai oleh pinjaman STEP.

JBIC menyatakan bahwa tingkat suku bunga juga akan ditetapkan sedemikian rupa yang memungkinkan perluasan ikatan bantuan berdasarkan aturan OECD. Selain itu, procurement harus diaudit oleh pihak ketiga setelah selesai proses tender dengan menggunakan pinjaman ODA atau Fasilitas Bantuan Khusus JBIC.

Sumber: situs web JBIC www.jbic.go.jp/autocontents/english/news/2002/000034/index.htm

Disetujui Kebijakan Pendidikan ADB yang Baru

Dewan Direksi ADB telah menyetujui Kebijakan Pendidikan yang baru, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua anak dan orang dewasa di kawasan Asia-Pasifik yang akan memberdayakan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dokumen kebijakan sektor pendidikan ADB yang lama dari tahun1988 menekankan arti penting investasi pada pendidikan primer dan sekunder dalam konteks pembangunan manusia dan sosial yang lebih luas.

Dokumen kebijakan yang baru ini menekankan dukungan yang lebih besar bagi program-program inovatif dan responsif untuk pendidikan baca-tulis dan pendidikan nonformal serta perluasan program perkembangan balita yang menekankan pada pendidikan berbiaya rendah dan berbasis masyarakat. Dokumen itu juga memprioritaskan pendidikan dasar yang menjamin akses dan alokasi sumber daya yang adil, meningkatkan mutu dan memperkuat pembangunan komunitas. Investasi pada pendidikan sekunder akan menekankan penanggungan beban bersama (cost sharing), pengadaan pendidikan oleh sektor swasta, serta program-program khusus untuk meningkatkan akses bagi kaum miskin dan perempuan. Proyek-proyek pendidikan tinggi akan meningkatkan peran sektor swasta dan memperkuat kemampuan dasar pemerintah untuk memantau norma-norma pendidikan dan untuk mendukung Ornop dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk mendapatkan penghasilan bagi kaum perempuan miskin.

Masih belum jelas apakah telah dilakukan analisis kritis yang independen mengenai kebijakan ini - yang menganalisis terutama asumsi dasar dan dampak swastanisasi pelayanan dasar, termasuk pendidikan, serta pengalihan tanggung jawab pemerintah dari penyedia layanan menjadi penjamin norma dan mutu.

Berdasarkan kebijakan ini, ADB akan menyiapkan strategi-strategi sektor pendidikan dan 'peta' bagi tiap negara untuk menerjemahkan prinsip- prinsip kebijakan ke dalam strategi- strategi spesifik dan rencana-rencana investasi.

Sumber: www.adb.org/Documents/News/2002/nr2002143.asp

Korupsi dan Desentralisasi merupakan Tantangan Terbesar bagi Bank Dunia di Indonesia

Dalam pidato perpisahannya di Jakarta Foreign Correspondents Club pada Agustus 2002, Direktur Bank Dunia untuk wilayah Indonesia, Mark Baird, mengatakan bahwa disamping perbaikan yang telah dicapai Indonesia dalam empat tahun terakhir sejak krisis ekonomi Asia, lima sasaran pokok harus menjadi agenda Pemerintah Indonesia dalam tahun mendatang:

1. Meningkatkan pajak dan administrasi pabean untuk menambah pendapatan guna membiayai anggaran.
2. Mengembangkan kebijakan-kebijakan pasar tenaga kerja yang seimbang sehingga kepentingan baik pekerja maupun investor sama-sama terlindungi. Baird merujuk pada kenaikan tajam dalam upah minimum, paket pesangon yang berlimpah bagi pekerja, dan meningkatnya perselisihan kerja yang dapat menghalangi investor beroperasi di Indonesia.
3. Menghindari ekses-ekses desentralisasi yang dapat mengganggu pelayanan umum dan menciptakan tambahan ketidakpastian serta risiko bagi investor swasta. Pemerintah Pusat harus bertindak dan membatalkan keputusan-keputusan ilegal yang dibuat oleh pemerintah daerah dan kebijakan setempat yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
4. Mempercepat penjualan dan swastanisasi aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mendanai defisit anggaran dan mengembalikan aset produktif ke tangan sektor swasta.
5. Meningkatkan kerangka peraturan bagi investasi, terutama dalam sektor infrastruktur.

Tantangan kedua bagi program Bank Dunia adalah desentralisasi. Bekerja sama dengan lebih dari 350 pemerintah daerah adalah tantangan bagi Bank Dunia. Pekerjaan ini memegang kunci pemecahan masalah dalam sistem yang ada, yaitu dengan menyalurkan dana Bank Dunia kepada para pejabat daerah pro-reformasi demi terciptanya kebijakan ekonomi yang baik, penggunaan dana publik secara tepat, dan komitmen dalam pengurangan kemiskinan.

Dalam dua tahun terakhir, Bank Dunia hanya menyalurkan dana rata-rata sebesar 310 juta USD per tahun - kurang dari seperempat jumlah yang disalurkan pada dekade sebelumnya. Baird mengatakan bahwa Pemerintah lah yang harus memutuskan besarnya jumlah dana yang ingin dipinjam, dengan memperhitungkan tingkat utang, biaya dana dari sumber-sumber alternatif, dan keperluan mempertahankan belanja pokok untuk program-program pelayanan sosial dan anti-kemiskinan. Bank Dunia dapat memberikan dukungan keuangan yang lebih besar bila ada kemajuan yang lebih cepat pada perbaikan manajemen sumber daya publik dan pengembangan strategi pengurangan kemiskinan yang baru.

Baird meninggalkan Bank Dunia pada September 2002 dan pulang ke Selandia Baru. Penggantinya adalah Andrew Steer, dari Inggris dan mantan Direktur Bank Dunia untuk Vietnam sejak tahun 1997. Steer adalah sarjana ekonomi. Ia pernah ditempatkan sebagai utusan Bank Dunia di Indonesia dari tahun 1980 hingga 1983, kemudian menangani persoalan reformasi ekonomi di Thailand dan Bangladesh. Lalu ia menjadi kepala Country Risk Division Bank Dunia dan Penasihat Senior di Departemen Penelitian Ekonomi. Setelah itu, ia ditunjuk menjadi Direktur dan penulis utama Laporan Tahunan Pembangunan Dunia Bank Dunia (1992), "Pembangunan dan Lingkungan", yang menjadi sumber masukan utama Bank Dunia untuk Pertemuan Bumi di Rio. Tidak lama setelah itu, ia diangkat sebagai Direktur Departemen Lingkungan.

Sumber: www.worldbank.or.id
Pidato perpisahan Mark Baird, Direktur Bank Dunia untuk Wilayah Indonesia, di Jakarta Foreign Correspondents Club, 27 Agustus 2002.
Siaran pers Bank Dunia, 6 September 2002.

Pertemuan Tahunan Bank Dunia/IMF 2002: informasi latar belakang dan kalender kegiatan

Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF) dan Dewan Gubernur Kelompok Bank Dunia akan bertemu tahun ini pada 29 September 2002 di Washington, D.C., guna membicarakan pekerjaan lembaga masing-masing. Pertemuan Tahunan yang biasanya diselenggarakan pada bulan September-Oktober, telah menjadi kebiasaan diadakan di Washington selama dua tahun berturut-turut lalu di negara anggota lain tiap tahun ketiga.

Di tahun-tahun belakangan ini, Pertemuan Tahunan diawali oleh sejumlah pertemuan dari Komite Keuangan dan Moneter Internasional, Komite Pembangunan, Kelompok Sepuluh, Kelompok Dua Puluh Empat, dan berbagai kelompok anggota lainnya. Pada penutupan pertemuan, Komite Keuangan dan Moneter Internasional serta Komite Pembangunan, dan beberapa kelompok lain, mengeluarkan komunike. Biasanya, Pertemuan Tahunan mencakup 2 hari sidang pleno. Dalam waktu tersebut para Gubernur membicarakan masalah-masalah pokok, saling berkonsultasi, dan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap negara anggota untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai isu-isu mutakhir ekonomi dan keuangan internasional. Tahun ini, karena masalah keamanan, Pertemuan Tahunan hanya akan berlangsung satu hari.

Dalam Pertemuan Tahunan, Dewan-Dewan Gubernur membuat keputusan tentang bagaimana isu-isu mutakhir moneter internasional harus disikapi dan menyetujui resolusi-resolusi bagi isu-isu tersebut. Pertemuan Tahunan diketuai oleh Gubernur Bank Dunia dan IMF, dengan kedudukan ketua dijabat secara bergilir oleh anggota tiap tahun. Tiap tahun, Bank Dunia dan IMF menerima anggota baru.

Karena Pertemuan Tahunan dihadiri oleh banyak pejabat negara-negara anggota, maka disediakan kesempatan untuk konsultasi besar dan kecil, formal dan informal. Banyak seminar diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan-pertemuan, termasuk seminar yang diadakan oleh anggota staf bagi para wartawan. Program Seminar Pertemuan Tahunan (biaya tiket 700 dolar US untuk tiap peserta) ditujukan untuk membentuk dialog kreatif antara sektor swasta, delegasi pemerintah dan pejabat Bank Dunia serta IMF.

Organisasi-organisasi masyarakat madani yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia juga memanfaatkan Pertemuan Tahunan dengan mengadakan konsultasi bersama para delegasi negara dan para pejabat Bank Dunia. Sejumlah kegiatan paralel mengenai berbagai isu seputar pembangunan dan globalisasi juga diselenggarakan.

Berikut ini adalah daftar kegiatan yang diorganisasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat madani dan kegiatan-kegiatan Bank Dunia/IMF diseputar Pertemuan Tahunan tahun ini. Rincian waktu dan tempat dapat dilihat di situs web Bank Information Center serta situs web Kelompok Bank Dunia dan IMF.

Tanda * adalah untuk kegiatan resmi yang hanya ditujukan bagi para delegasi pemerintahan, ** kegiatan yang memerlukan pembayaran di muka (400 dolar US untuk Ornop), dan *** kegiatan yang diorganisasikan oleh IMF dan Kelompok Bank Dunia yang mengharuskan para Ornop memperoleh akreditasi dan mendaftar sebelumnya. Selebihnya terbuka bagi publik secara gratis.

5 - 25 September	Festival Film Keadilan Global (setiap hari, sore hari). Film yang diputar antara lain "Global Village or Global Pillage", "Two Trevors Go to Washington", "Another World is Possible: North American Voices at the World Social Forum".
23 September	Kebijakan Keberlanjutan dan Pengaman dari Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation). Diskusi bersama Joseph O'Keefe, Manajer Corporate Relations pada IFC, and Deborah Feigenbaum, Corporate Relation IFC. *** Diskusi pembahasan Kebijakan Pengaman Kelompok Bank Dunia ***
24 September	Kaji Ulang Industri-industri Ekstraktif Korporasi Keuangan Internasional (IFC) Diskusi Ornop dengan Direktur IFC Director Departemen Minyak, Gas dan Kimia , Rashad Kaldany *** Pertemuan Bank Dunia dan InterAction mengenai Prakarsa LICUS *** Proyek Pipanisasi Baku-Tbilisi-Ceyhan dari Korporasi Keuangan Internasional (IFC) di Azerbaijan, Georgia, and Turkey. Diskusi Ornop dengan Dimitris Tsitsiragos, IFC. ***
25 September	Demokratisasi Pembangunan: Tanggung-gugat (akuntabilitas) sosial melalui Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP=Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan). World Vision dan Bank Dunia menjadi penyelenggara bersama konperensi sehari untuk mengangkat debat tentang bagaimana PRSP dapat memainkan peran mendukung tanggung gugat sosial yang lebih besar.*** Proyek-proyek tambang Yanacocha, Cerro Quillish, dan Quellaveco dari IFC di Peru. Diskusi Ornop bersama Deema Fakhoury dan Chris Goss, IFC. *** Proyek Pipanisasi Chad-Cameroon dari IFC. Diskusi Ornop dengan Shahbaz Mavaddat, IFC. *** Konperensi pers World Economic Outlook oleh Kenneth Rogoff, Konselor dan Direktur, Departemen Riset IMF (untuk pers).
25-27 September	Akhir Kekuasaan Korporasi: Perjuangan Global melawan IMF & Bank Dunia – 'Kuliah' Konperensi.
September 26	World Development Report (WDR) 2004: Membuat Pelayanan yang Berfungsi untuk Kaum Miskin. Diskusi diselenggarakan oleh Bank Dunia dan InterAction.*** Konperensi Pers oleh Managing Director IMF Horst Koehler (untuk pers). Konperensi Pers oleh Presiden Bank Dunia James Wolfensohn (untuk pers). Pertemuan Ornop dengan Korporasi Keuangan Internasional (IFC) dan Compliance Advisor dan Ombudsman Office Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) (CAO).*** Diskusi Panel tentang Mekanisme Arbitrasi Hutang. Para peserta antara lain IMF, perwakilan Sektor Swasta, Parlemen Selatan dan masyarakat madani. Tanya Jawab Terbuka Korporasi Keuangan Internasional (IFC) dengan Peter Woicke, Eksekutif Presiden IFC. *** Doa Bersama Antar Kepercayaan Jubilee, diikuti oleh prosesi lilin dan renungan sepanjang malam di Departemen Keuangan AS.
27 September	Pertemuan G-24* Konperensi Pers Menteri-menteri G-24 (untuk pers). Acara Seminar Bank Dunia ** Briefing Negara I: Philippines Briefing Negara II: Tanzania Briefing Regional IV: Timur Tengah dan Afrika Utara Briefing Regional V: Iklim Investasi Afrika Diskusi Meja Bundar Utama "Dari Putaran Perdagangan ke Agenda Pembangunan" Mekanisme Restrukturisasi Hutang Pokok - Bahasan Utama dan Isu Rancangan Kemitraan Publik-Swasta dan Pembangunan Berkelanjutan Anti Pencucian Uang - Menuju Standar Global Baru Keuangan untuk Pertumbuhan: Mewujudkannya Standar dan Transparansi Pembangunan yang Berbuah: Keefektifan Bantuan dan Pendidikan untuk Semua Diskusi Meja Bundar: Menghargai Dunia yang Bersatu & Non-ekspansif (Global Compact) untuk Pertumbuhan dan Pembangunan Resepsi Malam Diskusi Meja Bundar Ornop tentang Kebijakan Energi Bank Dunia
28 September	Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) * Konperensi Pers oleh Chancellor UK Gordon Brown, Pimpinan Komite Moneter dan Keuangan Internasional, dan Managing Director IMF Koehler (untuk pers). Komite Pembangunan * Konperensi pers oleh Menteri Keuangan Afrika Selatan Travor Manuel, Pimpinan Komite Pembangunan, dan Presiden Bank Dunia Wolfensohn (untuk pers) Sesi briefing dan strategi tentang Koherensi Perdagangan/Keuangan, untuk masyarakat madani yang berkiprah advokasi kebijakan tentang perdagangan dan semua kebijakan keuangan.
29 September	Pertemuan Tahunan * Pertemuan pers penutupan oleh Ahmed bin Abdul Nabi Macki, Menteri Ekonomi Nasional dan Wakil pimpinan Bidang Keuangan, Oman, dan Pimpinan Pertemuan Tahunan ke-57, Managing Director IMF Koehler dan Presiden Bank Dunia Wolfensohn (untuk pers).
30 September	Konsultasi tentang Kebijakan Pinjaman Penyesuaian Struktural Bank Dunia. *** Lokakarya Perintis "Pelayanan untuk Semua": mendengarkan suara dari selatan; belajar perilaku perusahaan ketika dipercayakan mengerjakan pelayanan pokok; memahami kekuatan dibalik agenda swastanisasi; belajar seluk beluk GATS; menemukan bagaimana bank-bank mendahului agenda WTO. Perjuangan Internasional: mendengar langsung perjuangan melawan swastanisasi di Afrika, Asia dan Amerika Latin.
31 Oktober	Lokakarya "Pelayanan untuk Semua": sesi penyusunan strategi. Sebagai kelanjutan kegiatan-kegiatan tanggal 30 September, menyusun strategi bersama kelompok-kelompok dari seluruh dunia tentang bagaimana membuat suara rakyat didengar dan dihargai oleh pemegang kekuasaan.

Sumber: Situs web Bank Information Center http://www.bicusa.org/mdbs/wbg/fallcalendar2002.htm
Situs web Bank Dunia http://www.imf.org/external/am/2002/index.htm