Dalam sidang CGI 22-23 Januari 2003, Jepang menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung upaya reformasi di Indonesia dengan :

1. Mendukung usaha untuk melakukan reformasi struktural dalam sektor energi. Selain memberikan Pinjaman Yen Khusus (Special Yen Loan) untuk "Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Sumatra Selatan - Jawa Barat", yang nota diplomatiknya ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2003 (sekitar US $ 400 juta), delegasi Jepang juga mengumumkan tiga proyek pinjaman Yen baru senilai sebesar US$ 730 juta.
   (1) Proyek Pembangunan Bandara Surabaya (II) sebesar US$ 120 juta
   (2) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang sebesar US$ 460 juta
   (3) Proyek Perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Tawar sebesar US$ 150 juta

2. Memberikan kontribusi hingga US $ 1,5 milyar untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan APBN berdasarkan hasil penilaian IMF selama tahun fiskal 2003 dan sesuai dengan kesepakatan bilateral Paris Club III. Di luar itu, Jepang akan memberikan kontribusi sekitar US $ 730 juta melalui pencairan (disbursement) dari pinjaman yen (yen loan), dan jalur pinjaman tidak mengikat (untied loan) serta bantuan hibah. Secara keseluruhan, Jepang akan memberikan kontribusi US$ 2,23 milyar; sepertiga dari total kebutuhan pembiayaan luar negeri (external financing) sebesar US$ 6,3 milyar pada tahun fiskal 2003.

Dana Jepang yang masuk ke Indonesia lebih terfokus pada program-program pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi di sektor swasta. Apakah ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut lebih melayani kepentingan Jepang daripada Indonesia?

Sumber:
Dokumen hasil CGI dapat diakses di www.worldbank.or.id atau
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/cgi0301.html
Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia: http://www.id.emb-japan.go.jp/news03_14.html

Penjadwalan ulang pertemuan tahunan ADB

Pertemuan tahunan ADB ke-36 yang semula direncanakan diadakan di Istanbul Turki tanggal 21-23 Mei 2003, akhirnya akan diselenggarakan di Manila, Filipina (Kantor Pusat ADB) tanggal 30 Juni 2003. Namun, terkait dengan penyebaran SARS yang menyebabkan diperketatnya kebijakan-kebijakan imigrasi, ADB memutuskan untuk tidak mengundang pengamat, Ornop, perwakilan sektor swasta, dan media.

Di luar pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh ADB, FoEI (Friends of the earth international) bersama-sama dengan Kelompok Kerja Jerman mengenai ADB dan difasilitasi oleh ASIENHAUS. Dalam rapat ini, partisipan dari Asia menyampaikan presentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap Kementerian Pembangunan Jerman. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 27 Mei dari pukul 11 –5 sore di Bonn, Jerman dan laporan mengenai pertemuan ini dapat diperoleh dengan menghubungi Dorothy Guerrero +49-0201-8303811 di Asienhaus di D.Guerrero@asienhaus.de.

Sumber:
Informasi lebih lanjut dapat diakses di website ADB http://www.adb.org
Informasi mengenai ASIENHAUS dapat diakses di website ASIENHAUS http://www.asienhaus.de
Buletin dari FoEI (Friends of The Earth International) mengenai institusi finansial keuangan no.23, Juni/Juli 2003 di http://www.foei.org

Kerangka Kerjasama Tripartit : ADB, Pemerintah dan Ornop

ADB telah menyetujui strategi jangka menengah dan rencana aksi untuk memperkuat kerjasama tripartit antara ADB, pemerintah dan Ornop yang dituangkan dalam dokumen “Kerjasama ADB-Pemerintah-Ornop: Kerangka Aksi 2003-2005”. Kekuatan utama dokumen ini menurut Rolf Zelius, (Chief Compliance Officer and Deputy Director General of ADB's Regional and Sustainable Development Department), adalah penekanan bahwa implementasi kebijakan ADB harus adaptif dan sensitif terhadap keragaman kondisi negara-negara anggotanya. Kerangka kerja tripartit ini didanai oleh ADB, pemerintah Australia dan Inggris.

Lebih dari 500 perwakilan dari kelompok masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta dan staf ADB berperan dalam mengembangkan ide-ide dan mengidentifikasi prioritas-prioritas kerjasama tersebut dalam 14 lokakarya di Asia dan Australia antara Mei-November 2002.

Visi kerjasama tersebut adalah meningkatkan kerjasama antara ADB, Ornop dan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Asia Pasifik dan melakukan upaya-upaya kolaboratif untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor sustainable growth), pembangunan sosial dan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan :

• Menguatkan partisipasi Ornop dalam kegiatan-kegiatan yang didukung ADB
• Mengembangkan transparansi dan interaksi melalui pembukaan akses terhadap berbagai jalur informasi.
• Membangun kapasitas ADB dalam bekerjasama dengan Ornop.
• Membangun kapasitas Ornop dan menyediakan dukungan institusi melalui pengembangan model-model pendanaan bagi Ornop, menyediakan pendampingan teknis, dan memberikan insentif bagi Ornop yang melakukan kerja-kerja inovatif yang relevan bagi ADB.
• Menguatkan kerjasama dan kolaborasi pemerintah-Ornop dengan mendorong dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung interaksi tersebut termasuk membangun kapasitas staf pemerintah untuk berinteraksi dengan Ornop.

Informasi atau pertanyaan lebih lanjut dapat dilihat pada www.adb.org/media atau menghubungi Ayun Sundari, External Relations/Civil Society Liaison Officer, ADB Indonesia Resident Mission di 62 21 2512721, email: asundari@adb.or.id atau adbirm@adb.org

Pernyataan sikap WALHI: Utang APP

Tanggal 12 Mei 2003 di Jambi (Indonesia), Walhi dan Elemen Masyarakat Korban Industri Pulp-Paper, Ornop, pemerhati masalah kehutanan, dan jurnalis mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa negosiasi restrukturisasi industri pulp-paper harus melibatkan masyarakat. Pernyataan sikap ini terkait dengan rencana negoisasi 11 negara kreditor Asia Pulp-Paper (APP) yang mengutus Kanselir Jerman, Schroeder, ke Indonesia untuk membicarakan restrukturisasi APP. Pernyataan sikap tersebut menyebutkan bahwa utang APP bukan hanya kepada 11 negara kreditor, tetapi juga kepada rakyat Indonesia.

BPPN sendiri tidak menyetujui keinginan para kreditor bahwa jika terjadi kegagalan pembayaran, maka 75% saham empat unit APP yang dijadikan jaminan dapat langsung menjadi milik kreditor. BPPN menolak usul tersebut karena diduga kreditor asing ingin menguasai perdagangan pulp and paper.

Pernyataan sikap dapat dilihat dalam situs http://www.walhi.or.id
Sumber berita lainnya dari http://www.tempo.co.id

Dukungan donor terhadap Aceh

Pertemuan Tokyo gagal dan melahirkan situasi darurat militer di Aceh melalui Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 yang diterbitkan sehari setelah perundingan gagal yaitu pada tanggal 18 Mei 2003.

Pemerintah AS, Uni Eropa, Jepang, Inggris dan Selandia Baru menyesali kegagalan pertemuan tersebut, tetapi memahami keputusan Pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pemerintah Jepang sendiri menyatakan kesediaannya untuk kembali memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara GAM dan pemerintah RI. Selain itu, Jepang memberikan bantuan untuk (1) pangan senilai US$ 5 juta melalui Program Pangan Dunia (WFP), (2) proyek-proyek yang dengan cepat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal di Aceh, (3) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di Aceh, dan (4) memulai kembali proyek-proyek yang tertunda pelaksanaannya. Belum jelas perkembangan proyek-proyek tersebut dalam masa operasi militer di Aceh sekarang ini.

Sementara itu, Program Pengembangan Kecamatan dari Bank Dunia melalui pemerintah RI masih berjalan di Aceh.

Sumber:
The Jakarta Post, Mei 2003.
Kompas, Mei 2003
Bisnis Indonesia, Kamis 8 Mei 2003

Tinjauan Industri Ekstraktif (EIR)

Di luar empat lokakarya konsultasi Tinjauan Industri Ekstraktif yang telah direncanakan, sebagai tambahan akan diselenggarakan lokakarya kelima untuk mengevaluasi peran Kelompok Bank Dunia dalam Industri Ekstraktif di Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa / MENA). Lokakarya akan bertempat di Marrakech, Maroko, 29 Juni - 2 Juli 2003.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Roberta Lovatelli (telp. + 1 202 473 5839) atau dapat dilihat di website http://www.eireview.org/eir/eirhome.nsf

Berkaitan dengan aksi keluarnya masyarakat sipil dari proses konsultasi Asia Pasifik di Bali bulan April lalu (lihat DTE Update LKI No 32), Emil Salim selaku Eminent Person EIR telah mengirimkan surat tanggapan yang secara rinci (5 halaman) berisi penjelasan atas setiap poin keberatan yang diajukan masyarakat sipil dalam surat pengunduran dirinya dari proses konsultasi EIR di Bali tersebut.

Secara lengkap, surat Emil Salim tersebut dapat dilihat pada
http://www.eireview.org/eir/eirhome.nsf/EnglishOtherLinks/Correspondence

Pencairan Pinjaman IMF

Tanggal 11 Juni 2003, Pemerintah Indonesia yang diwakili Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan Boediono, dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menandatangani suplemen perjanjian kerjasama atau Letter of Intent (LoI) yang berisi kemajuan pelaksanaan kebijakan program ekonomi yang menjadi prasyarat pencairan pinjaman IMF. Suplemen ini berisi kemajuan program ekonomi yang telah disepakati dalam Memorandum Kebijakan Ekonomi (MEFP) tanggal 18 Maret 2003. Dalam suplemen tersebut dirinci keberhasilan pemulihan kepercayaan pasar dan peningkatan prospek pertumbuhan, penguatan rupiah, penurunan tingkat inflasi, bertambahnya cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Data-data mengenai indikator kemajuan ekonomi makro dapat dilihat pada http://www.depkeu.go.id atau http://www.dmo.or.id/ atau http://www.ekon.go.id

Suplemen yang ditujukan kepada Direktur IMF Horst Köhler tersebut telah disetujui dewan pimpinan IMF, sehingga pinjaman berikutnya sebesar US$ 450 juta dapat dicairkan akhir Juni atau awal Juli 2003.

Selain kemajuan fiskal dan moneter, untuk menekankan komitmen melakukan reformasi bidang hukum, pemerintah akan meneruskan pembentukan Komisi Anti Korupsi sampai akhir tahun ini dan amandemen UU Yayasan (Foundations Law) yang sudah diserahkan ke DPR. Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas perdebatan mengenai adanya audit terhadap militer dan yayasan lain yang menerima dana dari pemerintah atau memberikan dana untuk aktivitas pemerintah.

Setelah ini, masih akan ada lagi dua tahap monitoring dan pencairan dana yang dilakukan IMF pada bulan September dan Desember 2003 sebelum diakhirinya program Fasilitas Dana Perpanjangan IMF di Indonesia pada akhir 2003 ini.

Suplemen LoI secara lengkap dapat dilihat pada http://www.depkeu.go.id/

Sumber:
www.depkeu.go.id
www.ekon.go.id/berita

Hasil Pertemuan CGI

Tanggal 2 Juni 2003, Pemerintah Indonesia dan perwakilan CGI mengadakan pertemuan setengah hari di Jakarta. Pertemuan awal sebelum pertemuan tahunan November 2003 ini diikuti oleh perwakilan 30 negara kreditur dan lembaga multilateral bertemu dengan 17 perwakilan pemerintah, perwakilan masyarakat sipil dan sektor swasta.

CGI menekankan bahwa walaupun perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan namun pemerintah masih harus melakukan berbagai tindakan untuk memperbaiki kondisi investasi, pertumbuhan yang kuat, dan pengurangan kemiskinan. Peserta pertemuan bersepakat bahwa pertumbuhan yang telah dicapai selama ini dapat berbalik arah jika pemerintah tidak serius menangani korupsi, reformasi di bidang hukum, kualitas prasarana, dan ketidakpastian aturan dan pajak yang muncul karena desentralisasi.

CGI yang terdiri dari 21 negara kreditur dan 11 lembaga multilateral, seperti Bank Dunia dan ADB, merupakan sumber utama Indonesia di dalam menutup defisit APBN selain dari penjualan aset yang dilakukan BPPN dalam kerangka privatisasi. Tahun ini, CGI menyetujui pinjaman sebesar US$ 2,7 milyar dalam bentuk dana segar untuk menutup defisit APBN sebesar 1,8% PDB (Produk Domestik Bruto).

Dalam laporannya, pemerintah Indonesia menyertakan juga kemajuan reformasi sektor kehutanan, tetapi isu penting yang justru tidak dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan ini adalah kelanjutan restrukturisasi utang sektor kehutangan sebesar Rp 22 triliun atau US$ 2,5 milyar oleh BPPN, yang disetujui dalam sidang CGI Februari 2002. Menurut perjanjian, BPPN harus menginformasikan penjualan utang kepada publik dan IMF, tetapi hal itu tidak dilakukan. Bahkan, dalam akhir 2002 BPPN menjual utang sebesar US$ 1,3 milyar kepada Bank Mandiri yang merupakan bank milik pemerintah. Artinya, pemerintah Indonesia tidak akan mendapatkan aliran dana masuk dari penjualan utang BPPN karena utang tersebut justru dibeli oleh pemerintah sendiri.

Pernyataan pers Pemerintah Indonesia pada pertemuan CGI sama dengan isi suplemen LoI yang disampaikan pada IMF. Intinya, Indonesia akan meneruskan program reformasi di bidang ekonomi dan hukum untuk menjamin kepercayaan pasar yang dapat memperbaiki iklim investasi. Kepercayaan pasar ini penting baik sebagai stimulan menarik investasi asing maupun memperlihatkan kemampuan Indonesia membayar utang. Penilaian tersebut sangat dibutuhkan Indonesia terutama setelah berakhirnya kontrak dengan IMF pada Desember 2003, dimana Indonesia akan tergantung pada pinjaman bilateral dan multilateral. Sejauh ini, permintaan Indonesia untuk melakukan debt swap –yaitu penggantian pembayaran utang dengan program yang disetujui negara kreditur, seperti pemeliharaan hutan, pendidikan, dan kesehatan—belum disetujui oleh negara-negara kreditur.

Sumber :
Press release Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengenai hasil pertemuan CGI dapat dilihat pada www.ekon.go.id/berita

Contact person untuk pertemuan CGI adalah :
Kantor Menteri Koordinator Perekonomian
Mahendra Siregar telp (021) 352-8384 atau email msiregar@centrin.net.id
Bahris Paseng telp (021) 352-1974

Bank Dunia
Ms. Rajashree S. Paralkar (country officer)
Telp. (202) 458-9050 atau fax (202) 522-1671
Email : rparaikar@worldbank.org

Keterangan mengenai kasus restrukturisasi utang sektor kehutanan dapat dilihat pada situs http://www.worldlogging.com/s/forestrytoday/companies1.html atau menghubungi Christopher Barr and Bambang Setiono, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor www.cifor.cgiar.org/

Dukungan Bank Dunia terhadap Pengurangan Kemiskinan

Walaupun kontrak Indonesia dengan IMF akan berakhir pada Desember 2003, Bank Dunia tetap akan memberikan dukungan pada Indonesia, khususnya pada program-program yang berkaitan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Andrew Steer, Director Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan bahwa Bank Dunia akan memperbanyak pinjaman untuk kota dan kabupaten. Di masa lalu pinjaman ke kota dan kabupaten tidak cukup banyak karena ketidakjelasan kebijakan otonomi daerah.

Steer mengatakan bahwa dalam dua bulan ke depan, Bank Dunia akan menyetujui pinjaman baru untuk proyek energi sebesar US$ 140 juta, US$ 220 juta untuk proyek pengurangan kemiskinan, US$ 70 juta untuk proyek kesehatan, dan US$ 60 juta untuk air bersih. Sejak Juli 1996 hingga Februari 2003, Bank Dunia telah menyalurkan US 2,04 milyar pinjaman untuk proyek, bantuan teknis, dan program yang berkaitan dengan lingkungan, pendidikan, pengurangan kemiskinan dan sektor energi. Steer mengatakan bahwa nantinya akan ada lebih dari 100 kota dan kabupaten (dari 400) yang dapat menerima pinjaman Bank Dunia. Syaratnya, kota dan kabupaten tersebut dalam penilaian Bank Dunia telah menjalankan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Sumber: The Jakarta Post, 28 Mei 2003