Pada 19 Mei Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan dengan IMF mengenai Letter of Intent (LoI) yang baru dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari kantor pusat IMF di Washington. John Dodsworth, perwakilan IMF untuk Indonesia, mengatakan bahwa ia memperkirakan Dewan IMF akan menyetujui pemberian cicilan pinjaman $400 juta sekitar 31 Mei. Dana bisa dicairkan pada awal Juni. Pemerintah Indonesia membutuhkan persetujuan eksekutif IMF atas penilaian terbaru kira-kira pada 5 Juni guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Paris Club, lembaga payung bagi para kreditor utama Indonesia.

Pada awal April, IMF mengatakan akan menunda pencairan cicilan pinjaman karena prihatin akan kemajuan program reformasi ekonomi Indonesia. IMF mempersoalkan 42 dari 118 butir reformasi yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia dalam LoI Januari 2000. Stanley Fischer, Pejabat sementara Direktur IMF , bertemu Presiden Abdurrahman Wahid pada awal Mei dan mendesaknya untuk mempercepat reformasi ekonomi. Tidak lama setelah pertemuan itu, Abdurrahman Wahid mencopot dua orang menteri bidang ekonomi dari kabinetnya.

Program baru yang disepakati menetapkan sejumlah tenggat waktu baru untuk bulan Juni, terutama yang berkenaan dengan debitor swasta dan desakan untuk menjual aset senilai US$ 80 milyar yang diperoleh pemerintah sebagai bagian dari paket penyelamatan bank. Implementasi langkah-langkah tersebut akan berarti kebangkrutan bagi sejumlah besar perusahaan swasta Indonesia serta pengurangan pengeluaran dana pemerintah dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyerukan agar LoI baru antara pemerintah Indonesia dan IMF diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat. INFID menghendaki agar LoI tersebut dibuka untuk umum dan dipublikasikan dalam bahasa Indonesia sebelum ditandatangani.

Dodsworth, Perwakilan IMF untuk Indonesia, menekankan bahwa pemerintahan presiden Wahid harus mematuhi agenda tersebut, apa pun dampaknya. Terutama status penundaan kenaikan harga bahan bakar yang kontroversial, yang masih tidak jelas. Kenaikan BBM ditunda tanpa batas waktu yang jelas, dengan persetujuan IMF, karena khawatir akan munculnya kerusuhan baru. Meski demikian, langkah-langkah tersebut tercantum dalam LoI baru. (Sumber: Dow Jones Newswires, 15 Mei; Antara, 5 Mei; Asia Pulse, 6 Mei; Indonesian Observer, 21 Mei)

Isi kesepakatan baru (Mei) dengan IMF dapat lihat di http://www.thejakartapost.com:8890/imf_loi_2.htm
Untuk LoI Januari lihat http://www.thejakartapost.com:8890/imf_loi.htm

Bank Pembangunan Asia mendapat tekanan

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengakhiri pertemuan tahunannya yang tidak seperti biasanya diwarnai berbagai gangguan pada 8 Mei di Thailand. Para demonstran menuduh kebijakan ADB merugikan kaum miskin. Selain itu pertemuan terhambat oleh penolakan pemerintah AS atas rencana penambahan modal bank tersebut. Pemerintah AS mengkhawatirkan pengaruh Jepang yang terlalu besar di ADB. Sekitar 4000 demonstran mendobrak barikade penghalang dan menantang polisi pengendali huru-hara dalam sebuah protes menentang ADB. Mayoritas demonstran adalah kalangan LSM atau kalangan masyarakat yang kehilangan tanah atau mata pencaharian mereka akibat hadirnya proyek-proyek yang didanai ADB. (Sumber: Washington Post, 7 Mei; AP, 7 Mei)

Laporan internal berisi kecaman atas peran Bank Dunia terhadap sektor kehutanan Indonesia

Departemen Evaluasi Operasi (OED) Bank Dunia menerbitkan laporan yang mengecam keterlibatan Bank Dunia dalam masalah kehutanan Indonesia. Laporan itu memberi nilai 'sangat tidak memuaskan' atas kinerja Bank Dunia dan memberi catatan bahwa 'laju penggundulan hutan yang begitu cepat dan distribusi hasil hutan yang sangat tidak adil telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang sangat berarti.' Laporan OED itu merupakan satu dari studi kasus enam negara, yang menjadi bahan masukan untuk Tinjauan Bank Dunia tentang Strategi Kehutanan 1991. Suatu konsultasi regional yang dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia, diselenggarakan di Singapura pada 26-28 April.

Tinjauan OED bisa dilihat di http://wbln0018.worldbank.org/essd/forestpol-e.nsf/MainView?OpenView
Kritik Down to Earth atas Tinjauan tersebut dapat dilihat di http://www.gn.apc.org/dte/caoed.htm

Bank Dunia Menyiapkan Strategi Lingkungan Baru

Kelompok Bank Dunia sedang menyiapkan strategi lingkungan baru untuk mengintegrasikan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup kedalam upaya-upaya penuntasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi mereka. Konsep strategi dipresentasikan kepada Dewan Fasilitas Lingkungan Hidup Global (the Council of the Global Environment Facility) pada tanggal 8 Mei. Selama enam bulan ke depan, akan diadakan konsultasi bersama pemerintah negara-negara klien, LSM, dan para mitra lain di seluruh dunia. (World Bank News, 9 Mei).

Berita selengkapnya pada http://www.worldbank.org/environment

Pinjaman baru LKI melayang untuk membayar utang era Suharto

Laporan Bank Dunia yang baru "Indonesia: Public Spending in A Time of Change", diterbitkan pada awal Mei, mencatat utang pemerintah Indonesia yang melonjak tinggi - dari 24 persen GDP pra-krisis menjadi lebih dari 90 persen akhir-akhir ini. Akibatnya, kata Laporan itu, pemerintah akan menghadapi kesulitan fiskal selama masa pemerintahannya, yang berakhir pada 2004.

Total utang pemerintah pusat telah meningkat menjadi US$ 147 milyar, di mana US$ 62,87 milyar adalah utang kepada pihak asing. Setengah dari defisit anggaran terakhir merupakan pembayaran utang. Ini masalah besar dan sangat menguras anggaran. Pada Februari 2000, kelompok negara donor CGI menjanjikan pinjaman sebesar US[$]4,7 milyar, di mana US$ 3,3 milyar digunakan sesuai anggaran. Namun begitu, uang CGI (disebut juga sebagai Official Capital Movements) sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang tahun anggaran 2000 (!). Dengan kata lain, pinjaman baru habis digunakan untuk membayar bunga utang pinjaman lama (gali lubang tutup lubang).

Bukannya mencari cara mengurangi beban pembayaran utang raksasa ini, diskusi justru berpusat pada pengurangan subsidi pangan, bahan bakar, pupuk dan listrik untuk mengurangi biaya. Kenyataannya, jumlah anggaran untuk pembayaran utang adalah dua kali lipat jumlah yang dialokasikan untuk subsidi, dan tindakan pengurangan subsidi akan sangat menghantam kehidupan rakyat Indonesia. Halangan untuk pengurangan pelunasan utang atau penghapusan utang barangkali adalah keengganan IMF dan kreditor lain untuk memicu suatu preseden yang dianggap berbahaya. Penghapusan utang akan sama artinya dengan menerima dosa korupsi Suharto dan tindakan ini dapat memicu negara-negara lain (dengan pemerintahan yang korup) akan menuntut pembatalan utang LKI mereka pula. (Banyak negara dalam kategori ini!)

Selain itu, perlu dipertanyakan apakah Indonesia memang membutuhkan uang LKI. Kontrol kapital (seperti yang dilakukan Malaysia dalam krisis keuangan 1998) lebih dari memadai untuk menutup defisit. Pelarian modal (atau "uang yang diekspor") diproyeksikan sebesar $4,4 milyar untuk tahun anggaran 2000.

Untuk Data Anggaran lihat www.thejakartapost.com:8890/budget2000.htm

Anggaran	Tahun Anggaran 2000
Total Pembayaran Bunga Utang	US$ 7,8 milyar
Total Subsidi Dalam Negeri	US$ 4,4 milyar
Pembayaran Utang (pokok)	US$ 3,3 milyar
Official Capital Movement - Uang CGI/donor	US$ 3,4 milyar
Pelarian Modal	US$ 4,4 milyar
Anggaran Militer (Estimasi Dep. Pertahanan AS)	US$ 1,7 milyar

Pinjaman ADB untuk deregulasi dan liberalisasi Industri di Indonesia

ADB telah mengumumkan sebuah pinjaman sebesar US$ 200 juta yang akan digunakan untuk reformasi kebijakan meluas guna menderegulasi dan meliberalisasikan industri di Indonesia. Selain itu, ADB memberikan dua hibah bantuan teknis: US$ 1,5 juta untuk satuan tugas untuk Mempromosikan Deregulasi dan Kompetisi dan US$ 2 juta untuk satuan tugas lain, yakni untuk mengembangkan strategi bagi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
(Sumber: ADB News Release No. 23/00, 16/3/00)

Informasi selanjutnya tentang pinjaman ini bisa dibaca pada
http://www.adb.org/News/2000/pi023-00.asp?news=023
Informasi: Rita R. Festin Tel: (63-2) 632-5881 E-mail: rfestin@adb.org
ADB Indonesia News pada http://www.adb.org/News/newsctry.asp?ctry=INO