Setelah bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Direktur baru IMF, Horst Köhler, mematahkan spekulasi bahwa Indonesia siap menerapkan kontrol modal untuk menyelamatkan Rupiah.

Kunjungan Köhler ke Jakarta dilakukan ditengah laporan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan semacam kontrol modal guna membantu memperkuat Rupiah yang tengah sempoyongan. Tahun ini Rupiah telah anjlok 18% dan semua bank internasional besar meramalkan angka 10.000 Rupiah untuk satu dollar AS. Komentar dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, tampaknya mendukung pemberlakuan semacam regulasi arus Rupiah keluar dan masuk Indonesia.

Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia berkisar pada fakta bahwa, walaupun ekspor melonjak sebesar 29% pada April (tahun takwim), para eksportir Indonesia memarkir devisa mereka di bank-bank luar negeri ketimbang menanamkannya kembali di Indonesia. Padahal bila mengalir masuk, uang tersebut bisa membantu pemulihan ekonomi. Selain itu, utang Indonesia juga semakin bertambah. Empat puluh persen dari total utang Indonesia dalam mata uang asing. Bank Dunia memperkirakan bahwa jatuhnya Rupiah terhadap Yen sebesar 20% akan menambah utang sebesar US$ 5 milyar. Jumlah ini sama dengan jumlah total pinjaman baru IMF untuk tiga tahun. Saat ini setiap warga negara Indonesia berutang US$ 670 (sedangkan untuk membayar kembali pinjaman penyelamatan dari krisis adalah US$ 250 per orang) dan angka ini terus bertambah seiring jatuhnya Rupiah.

Walaupun dengan berat hati, sejumlah pejabat IMF mengakui keberhasilan penerapan kontrol modal oleh Malaysia selama Krisis Asia. Akan tetapi 'kontrol' tetap dipandang sebagai sikap kaku anti-IMF, karena dianggap sebagai bertentangan dengan pergerakan modal bebas. Dalam pidatonya pada Konferensi Internasional ke enam tentang Masa Depan Asia di Tokyo, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan bahwa kontrol modal bisa diterapkan dan menguntungkan Indonesia sebagaimana terbukti di Malaysia. Kritik menyatakan bahwa kontrol modal tidak akan berhasil karena perbatasan negara Indonesia yang besar. Akan tetapi, kenyataannya sebagian besar modal mengarus keluar secara elektronik.

Masih ada lagi ganjalan dengan IMF yang membayang, yaitu isu pemangkasan subsidi bahan bakar yang penuh perdebatan. Tindakan tersebut, yang merupakan bagian penting dalam kesepakatan Indonesia dengan IMF, ditunda pada menit terakhir sebelum 1 April di tengah kemarahan publik. Pemerintah Indonesia lantas mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar akan ditunda hingga Oktober, lebih lama daripada yang diharapkan para pejabat IMF. (AFP, June 5; Dow Jones Newswires June5; Asiaweek June16;Channel NewsAsia, June 9)

Rekening Modal Indonesia

Indonesia memiliki satu dari rekening modal paling terbuka sedunia untuk arus keluar. Hal ini tidak menjadi masalah besar bila juga ada arus masuk yang besar, tetapi anggaran tahun ini saja memperkirakan arus keluar modal netto sebesar US$ 4,4 milyar. Pada puncak krisis 1997/8 puluhan milyar dollar mengalir keluar Indonesia. Bahkan pada masa-masa pertumbuhan cepat, modal mengalir keluar bentuk repatriasi keuntungan dari investasi perusahaan-perusahaan multinasional dan bunga dalam utang jangka panjang.

Tabel 1. Arus Modal Masuk dan Keluar Indonesia

		1994	1995	1996	1997	1998
Arus masuk (US$milyar)	PMA Langsung (PMAL) Pinjaman/utang jangka panjang Investasi Ekuitas Portfolio Luar Negeri (FPEI)#	2.1 3.6 3.7	4.3 3.4 4.9	6.2 6.1 3.1	4.7 6.4 0.3	-0.3 -1.0 0.3
Arus keluar (US$milyar)	Pembayaran keuntungan atas PMAL Bunga pinjaman/utang jangka panjang Pembayaran keuntungan atas FPEI	2.8 4.1 T/A*	3.0 4.9 T/A	3.4 5.1 T/A	3.3 5.1 T/A	2.8 5.6 T/A
Netto (US$milyar)	PMAL Pinjaman/Utang jangka panjang FPEI	-0.7 -0.5 T/A	1.3 -1.5 T/A	2.8 1.0 T/A	1.4 1.3 T/A	-2.5 -4.6 T/A

# FPEI: Foreign Portfolio Equity Investment
* T/A: data tidak tersedia

Sumber: Bank Dunia (2000) Keuangan Pembangunan Global.
Lihat http://www.marketdirect.org/gdf2000/indonesia.pdf

Washington akhirnya menyetujui pengucuran pinjaman IMF sebesar US$ 372 juta untuk pemerintah Indonesia

Pada 3 Juni, IMF di Washington akhirnya menyetujui pencairan pinjaman sebesar US$ 372 juta untuk Indonesia. Keputusan itu, yang dibuat oleh 24 anggota dewan eksekutif IMF, menyusul suatu tinjauan terhadap program ekonomi Indonesia selama tiga tahun untuk memenuhi persyaratan-ekonomi yang ditentukan oleh IMF. Dari total pinjaman US$ 5 milyar, yang tercakup dalam program fasilitas pinjaman, jumlah yang dicairkan untuk Indonesia sudah mencapai mencapai $ 715 juta (sudah termasuk $372 juta yang dicairkan terakhir). Pada bulan April pencairan pinjaman ditunda karena keprihatinan IMF terhadap kemajuan program reformasi ekonomi. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyerukan agar konsep Letter of Intent (LoI) ditulis dalam bahasa Indonesa, dipublikasikan dan diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum ditandatangani. (Jakarta Post, 3 Juni)

IMF menghendaki Kabinet Indonesia tetap tenang

Perwakilan IMF untuk Indonesia, John Dodsworth, memperingatkan kabinet Indonesia bahwa para menteri kabinet seyogyanya tidak mengungkapkan opini mereka secara terbuka. Menteri EKUIN, Kwik Kian Gie, menanggapi dengan keras seruan IMF tersebut. Ia mengatakan "Selama ini saya telah bersabar terhadap IMF, tapi kali ini IMF telah membuat pernyataan yang tak berdasar." Para wartawan menyebutkan bahwa Kwik tampak sangat marah.

Grup Reformasi Baru IMF dibentuk: beralih dari isu Kemiskinan

Direktur baru IMF, Horst Köhler, telah membentuk sebuah grup khusus yang menitikberatkan pada reformasi lembaga pemberi pinjaman yang sering dikritik itu. Dalam konferensi persnya yang pertama, sejak diangkat pada 1 Mei, Köhler juga mengatakan bahwa ia berencana untuk bertemu dengan para anggota Kongres AS. Beberapa waktu yang lalu, sebuah komite penasihat yang dikepalai oleh Profesor (ekonomi) Allan Meltzer mengajukan usulan perubahan besar-besaran LKI kepada Kongres AS. Köhler menyarankan peran yang lebih tegas untuk IMF, bahwa lembaga keuangan itu sebaiknya berkonsentrasi pada isu moneter dan keuangan. Berbeda dengan sikap para pendahulunya yang cenderung mendorong IMF pada upaya penghapusan kemiskinan, Köhler mengatakan bahwa ia akan mengupayakan pemisahan peran bagi IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga ini dulu dibentuk untuk membangun kembali sistem keuangan global setelah Perang Dunia II.

Direktur baru IMF menyambut baik debat tentang Dana Moneter Asia

Direktur baru IMF mengatakan bahwa ia menyambut baik diskusi tentang sebuah Dana Moneter Asia. Ide ini dulu ditolak oleh banyak pejabat IMF dan negara-negara anggotanya. "Saya siap mendiskusikan segala sesuatunya ... keputusan untuk membentuk dana moneter Asia terserah kepada kawasan itu sendiri," ujar Köhler. Pada awal krisis ekonomi Asia, yang diawali oleh ambruknya baht Thailand pada Juli 1997, para pejabat Jepang menyarankan sebuah dana moneter Asia (Asian Monetery Fund -- AMF) bisa membantu perekonomian Asia Timur yang terancam ambruk dan mencegah penularan 'virus' keuangan tersebut di kawasan Asia. Negara-negara barat, termasuk AS dan negara-negara penyandang dana utama lainnya, menentang ide AMF tersebut karena dianggap bisa melemahkan pengaruh IMF di Asia. (AFP, 1 Juni)