Pemerintah Indonesia menandatangani 63 butir Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau Kesepakatan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan yang akan diajukan kepada Dewan IMF di Washington, Amerika Serikat pada akhir bulan Agustus. MEFP yang sebelumnya dikenal sebagai LoI merupakan kesepakatan ketiga yang dibuat selama masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Indonesia sepakat atas kaji-ulang dan perjanjian baru IMF setiap dua bulan sekali. Apabila dewan direktur menyetujui 400 juta dolar cicilan pinjaman akan dicairkan pada akhir Agustus. MEFP yang baru memuat sedikitnya tujuh agenda reformasi ekonomi antara lain kebijakan makro-ekonomi; desentralisasi fiskal; reformasi sistem perbankan; restrukturisasi korporasi, reformasi hukum, dan kepemerintahan; reformasi dan kepemerintahan sektor publik.

Penasihat ekonomi Gus Dur, Faisal Basri menyatakan bahwa Presiden lebih suka berhenti menerima bantuan dari IMF dan bersikap sangat kritis terhadap IMF. "Di lubuk hatinya, beliau berpendapat akan lebih baik bagi Indonesia untuk keluar dari (program) IMF secepat mungkin," kata sang penasihat. Penuturan Dr Faisal ini penting karena menegaskan pandangan luas bahwa Jakarta sudah letih dikendalikan oleh IMF. Satu-satunya alasan mengapa tokoh yang sangat nasionalis dan menentang beban IMF ini masih menerima bantuan IMF adalah tiadanya alternatif pendanaan bagi Indonesia untuk program pemulihan (Antara Juli 14; Business Times Juli 14).

Kesepakatan baru mencakup beberapa isu kontroversial seperti:

• Pengurangan subsidi bahan bakar - Kesepakatan menyatakan "penyesuaian pertama akan dilaksanakan bulan Oktober, dengan didukung oleh perlindungan bagi konsumen yang miskin." IMF tidak melihat bahwa kaum termiskin tidak akan terlindungi, sama halnya dengan JPS yang tidak sampai kepada kelompok termiskin. Hal ini terjadi karena mereka yang berhak mendapat subsidi harus membuktikan diri dengan KTP atau kartu KB, yang tidak terjangkau harganya oleh kelompok termiskin.

• Percepatan Dogma Swastanisasi - Kesepakatan berbunyi Pemerintah Indonesia akan "mempercepat swastanisasi dan pencairan aset. Program swastanisasi tahun anggaran 2000 sekarang mencakup 19 perusahaan". Hal ini akan berarti pemangkasan tenaga kerja besar-besaran. Pertamina baru-baru ini memPHK 19.000 pekerja, dalam suatu "langkah efisiensi" menuju swastanisasi dalam waktu 5 tahun.

• Membuka pintu untuk korporasi transnasional - Kesepakatan menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan "mengurangi jumlah sektor-sektor yang tertutup bagi investasi luar negeri".

• Menambah tabungan mata uang asing - dana ini dapat digunakan untuk program-program sosial

• Kredit untuk petani KUT akan dilepas kepada pasar - yang dapat membuat petani miskin menderita "dari bulan Oktober, modal kerja untuk petani akan disalurkan hanya melalui bank-bank komersial, yang akan membuat keputusan kredit secara mandiri dan menanggung semua risiko pelunasan kembali".

Isi kesepakatan seutuhnya dapat dilihat di http://www.thejakartapost.com:8890/imf_loi_3.htm

Bankrut-kan Bank Dunia!

80% uang Bank Dunia yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman sebenarnya berasal dari penjualan surat-surat obligasi kepada investor kelembagaan (dana pensiun, universitas, kotapraja, dlsb). Sebuah kampanye yang dicetuskan oleh para aktivis di Haiti dan Afrika Selatan menuntut Bank Dunia untuk sesegera mungkin menghentikan program-program penyesuaian strukturalnya. Mereka menghimbau mereka yang membeli dan menjual surat-surat obligasi tersebut untuk menunda bisnis mereka dengan Bank Dunia, sampai tuntutan tersebut dipenuhi. Lihat http://www.worldbankboycott.org

Peran IMF yang baru?

Menanggapi meningkatnya keraguan atas perannya dalam mengurangi penderitaan negara-negara termiskin, IMF telah memaparkan strategi untuk mengatasi kemiskinan global. Dalam suatu rapat ahli-ahli kebijakan pembangunan di Berlin, Wakil Direktur Pelaksana IMF Eduardo Aninat menyatakan bahwa IMF akhirnya telah menemukan suatu resep yang akan menelurkan hasil, dari milyaran dolar (pinjaman) yang dijanjikan untuk membantu negara-negara miskin. Dimasa mendatang, kata Aninat , target-target makroekonomi yang ditentukan IMF untuk negara-negara miskin akan dikaitkan secara eksplisit dengan peningkatan keadaan sosial. Resep-resep IMF seperti biasanya, yaitu inflasi rendah, pengurangan defisit dan stabilitas mata uang - akan ditetapkan dengan sasaran semata-mata pada manfaat potensial untuk kaum miskin. Eduardo Aninat menyatakan, kuncinya terletak pada konsep "Poverty Reduction Strategy Papers" atau "Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan", yang mulai sekarang harus disusun oleh negara-negara miskin yang membutuhkan pinjaman IMF dan Bank Dunia. Ia juga menyatakan bahwa "semua donor" - tidak hanya pemberi pinjaman dari kelompok Bretton Woods - akan mengacu pada dokumen strategi tersebut dalam pemberian bantuan untuk negara-negara miskin dimasa yang akan datang. Lebih jauh Aninat memaparkan bahwa cetak-biru ekonomi dan kebijakan sosial ini akan memiliki kelebihan tambahan yang berperan sebagai penyalur masukan dari kelompok masyarakat sipil dan LSM, menyusul kelahiran mereka sebagai kelompok lobi potensial melalui protes-protes di Seattle dan Washington dalam tujuh bulan belakangan.

Website ADB yang baru

ADB atau Bank Pembangunan Asia telah meluncurkan website baru dengan homepage untuk setiap negara. Sayangnya website ini belum tersedia dalam Bahasa Indonesia!

ADB Web-site   http://www.adb.org

Misi ADB di Indonesia   http://www.adb.org/irm/about.htm

Aktivitas ADB di Indonesia   http://www.adb.org/irm/activities.htm

Publikasi Email LKI gratis

The Globalization Challenge Initiative (Prakarsa Menantang Globalisasi) membagikan publikasi kwartalan secara gratis "News & Notices for IMF and World Bank Watchers". Publikasi kwartalan ini menghapus "dongeng" di sekitar peran kedua institusi dalam proses globalisasi dan menawarkan proposal nyata untuk mengubah IMF dan Bank Dunia. Untuk berlangganan hubungi email: conf_moderator@coc.org

Pergi ke Praha?

Baca Factsheet bulan ini.

Bank Dunia dan IMF sekarang menerima permohonan untuk akreditasi untuk hadir dalam Rapat Umum Tahunan di Praha. Rapat akan berlangsung mulai tanggal 24 sampai dengan 27 September (Rapat Komite IMF pada tanggal 24 dan Komite Pembangunan pada tanggal 25). Tidak ada tenggat waktu untuk permohonan status pengunjung, akan tetapi semua permohonan harus diperiksa oleh Direktur Eksekutif, yang berarti ada kemungkinan kelambatan dalam menerima akreditasi. Maka jangan mengajukan permohonan terlalu lambat. Permohonan sebaiknya diajukan selambat-lambatnya awal September. LSM dapat mendaftar sebagai pengunjung atau pers LSM. Akses sebagai pengunjung akan sedikit terbatas, yaitu Anda tidak mendapat akses untuk fasilitas pers atau untuk mengikuti setiap seminar, walaupun banyak seminar penting digolongkan sebagai fora kebijakan publik sehingga setiap orang yang memiliki akreditasi dapat menghadiri. Akreditasi pers LSM memberi akses ke ruang pers dan semua seminar, tetapi akses ke ruang LSM hanya dimungkinkan dengan pendamping "akreditasi pengunjung". Untuk mendapatkan akreditasi pers Anda harus dapat membuktikan bahwa publikasi LSM yang Anda tulis juga disebarkan diluar anggota, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam organisasi. Tenggat waktu untuk akreditasi pers LSM adalah 11 Agustus. Tahun ini Anda akan menerima sepucuk surat (setelah 1 September) menyatakan apakah permohonan Anda diterima atau tidak. Untuk akreditasi pengunjung kirimkan permohonan ke (lihat website Bank Dunia: http://www.worldbank.org) dengan fax atau surat ke:

Thelma A. Guerra, Officer for Special Guests and Visitors
Joint Secretariat, IMF - World Bank Group
Washington, DC 20431, USA
Fax: (202) 623-4100
Tel: (202) 458-0264

Untuk akreditasi pers dan keterangan lengkap tentang pengaturan dan acara-acara pers, lihat di http://www.imf.org/external/AM/2000/prague.htm