Dalam pertemuan mereka di Tokyo 18 Oktober, para donor yang tergabung dalam Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (CGI) menyepakati permintaan pinjaman baru Indonesia sebesar 4,8 milyar dollar untuk tahun 2001. Sebagai tambahan juga dijanjikan hibah teknis $540 juta dan dukungan bagi organisasi non-pemerintah (LSM) Indonesia.

Dua pertiga (sekurangnya US$ 3 milyar) dari pinjaman baru akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman lama yang akan jatuh tempo tahun depan. Janji pinjaman itu sudah diduga kendati Bank Dunia dan donor-donor besar lain mengecam tindakan pemerintah Jakarta dalam mengatasi situasi di Timor Barat. Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan itu untuk menutup defisit anggaran sebesar $6 milyar tahun depan.

Beberapa kelompok donor utama - terutama Amerika Serikat dan Bank Dunia - secara gamblang mengaitkan janji bantuan itu dengan niat baik pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas milisi pro-Indonesia yang beroperasi di Timor Barat.

Uni Eropa mengemukakan laporan tentang meluasnya penebangan kayu ilegal yang masih terjadi di pelbagai pelosok kawasan "lindung". Selain itu Indonesia juga mendapat ultimatum dalam waktu satu bulan untuk menyampaikan rencana aksi secara rinci tentang isu-isu kehutanan yang mendesak dan secara bersama-sama mengkaji ulang kemajuan penerapannya pada April 2001.

Meski demikian, Jepang, donor terbesar bagi Indonesia, menolak untuk menekan Indonesia. Jepang memberikan sebagian besar pinjaman sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar minyak dan gas Jepang melewati jalur perkapalan Indonesia, sehingga mereka sangat berkepentingan dalam mempertahankan stabilitas. Jepang juga memberi tambahan US$540 juta dari jumlah kontribusinya sebesar US$1,66 milyar dalam paket CGI yang berjumlah total $4,8 milyar.

Media luput melaporkan sebuah persyaratan yang sangat aneh dalam Press Release Bank Dunia (no. 091, 18 Oktober) "Para donor setuju mengadakan pertemuan sementara tengah-tahunan CGI di Jakarta enam bulan dari sekarang, sementara itu pertemuan CGI berikutnya direncanakan diselenggarakan pada waktu yang sama tahun depan - juga di Jakarta. Ini berarti "Pemerintah Indonesia diikat dengan tali pendek", karena penerapan komitmen seringkali longgar.

Para aktivis dan anggota parlemen menyerukan kepada CGI untuk menghapus utang luar negeri RI yang sangat besar, yang sebagian besar warisan era Suharto. Suatu koalisi kelompok penekan dari Jepang dan Indonesia berdemonstrasi pada pertemuan CGI di Tokyo. Ketika mobil para anggota delegasi melewati gerbang, para aktivis mengacungkan spanduk bertuliskan "Mendukung pemerintah (RI) berarti juga mendukung militer" dan "Kaitkan bantuan dengan hak asasi manusia."

CGI terdiri dari 21 negara dan 13 lembaga. Dahulu CGI bernama IGGI dan dibentuk ketika Suharto mulai berkuasa untuk mendanai Orde Baru. Negara-negara anggota CGI yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss dan Amerika Serikat. CGI juga melibatkan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab, Dana Saudi untuk Pembangunan, Nordic Investment Bank, dan Bank Pembangunan Islam.

(Sumber: Jakarta Post, 18 dan 19 Oktober; Sydney Morning Herald, 21 Oktober; Inter Press Service, 19 Oktober)

Komitmen - Pinjaman CGI pada 2001

Jepang	US$ 1.7 milyar
Bank Dunia	US$ 1.1 milyar
Bank Pembangunan Asia (ADB)	US$ 1.3 milyar
AS	US$ 0.3 milyar
Lainnya	US$ 0.4 milyar

Website CGI 2000 bisa dilihat di:http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/2500ec5f1a2d9bad852568a3006f557d/0 c98f6a38d56cd554725696800137c13?OpenDocument

Sepuluh Alternatif untuk CGI, LKI dan utang yang semakin menumpuk - lihat factsheet bulan-bulan mendatang!

Perlukah pemerintah RI meminjam US$4,8 milyar pada 2001? Factsheet bulan depan (November) menyoroti 10 sumber alternatif dana sebesar US$4,8 milyar dari dalam negeri dan masing-masing keuntungan/kerugiannya. Factsheet juga akan membahas utang Indonesia dan dampak-dampaknya.

Berita Ringkas

IMF Mendesak Wahid untuk Menyetop Subsidi Beras pada 2002

Wakil Direktur Pertama IMF, Stanley Fischer, mendesak Presiden Wahid untuk menyetop subsidi harga beras mulai tahun 2002. Badan Urusan Logistik (BULOG) menetapkan harga dasar gabah melalui penyetokan persediaan gabah, biasanya dengan membeli 10% dari panen nasional. Wahid mengatakan harga beras akan dikembalikan kepada "mekanisme pasar" pada 2002, tapi ia tidak menjelaskan lebih rinci. Wahid mengatakan bahwa para petani, yang merupakan tulang punggung penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan, harus menyesuaikan diri dengan kondisi pasar bebas pada 2002 setelah mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan subsidi. IMF seperti biasanya mengecam subsidi sebagai distorsi terhadap pasar. Akan tetapi, isu subsidi masih sangat sensitif di Indonesia dan para petani, pada awal tahun ini, menyerukan pengawasan ketat terhadap barang impor guna melindungi harga dalam negeri.
(Dow Jones Newswires, 16 Oktober)

Menteri-menteri Perekonomian, Ramli dan Prijadi, berselisih dengan LKI

Dalam peristiwa terpisah bulan lalu Rizal Ramli, Menteri Ekonomi, dan Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo berbeda pendapat dengan LKI. Ramli, dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan, menyetujui lebih dari US$3,7 milyar untuk merestrukturisasi utang empat kelompok bisnis. Keputusan tentang perjanjian utang itu dibuat hanya dua hari setelah ia menerima surat dari perwakilan IMF dan Bank Dunia di Jakarta, yang menghendaki pembahasan lebih obyektif terhadap perjanjian itu sebelum tuntas disepakati. Perjanjian utang itu adalah dengan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Suharto yaitu Tirtamas, Texmaco, Kiani Lestari (dimiliki oleh Bob Hasan - sedang diperkarakan karena korupsi) dan Banten Java Persada Groups. Kesepakatan ini dikecam karena tidak transparan dan karena dipandang terlalu condong pada kepentingan pengutang.

Prijadi Praptosuhardjo, berbicara pada Pertemuan Tahunan Para Gubernur IMF dan Bank Dunia di Praha, mengatakan bahwa Indonesia sangat prihatin atas sikap Bank Dunia yang cenderung melibatkan diri pada masalah-masalah non-sosioekonomik negara-negara anggotanya. Prijadi mendesak Bank Dunia agar tidak ikut campur dalam masalah-masalah semacam itu dan sebaliknya harus berpegang teguh pada mandatnya. Ia tidak menjelaskan tindakan Bank Dunia yang tidak disukai oleh pemerintah Indonesia.
(Asia Pulse, 11 Oktober)

RI menunjuk seorang direktur eksekutif IMF

Indonesia akan mewakili negara-negara Asia Tenggara, di luar Filipina, di dewan direktur eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) mulai Desember 2000. Desas-desus menyebutkan bahwa Miranda Goeltom, wakil gubernur Bank Indonesia, terpilih menjadi direktur IMF dari Indonesia. Ada seruan terhadap pemerintah untuk menghentikan kesepakatannya bersama IMF, mengikuti jejak Thailand, yang juga menyetujui program ekonomi dukungan IMF setelah krisis keuangan 1997/8 tapi menghentikannya pada tahun ini. Awal tahun ini IMF sepakat memberikan pinjaman sebesar $5 milyar kepada pemerintah RI. Sejauh ini, IMF telah mencairkan sekitar $1 milyar.
(Jakarta Post, 22 September)

IFC tidak dapat menjamin surat berharga pemerintah Indonesia

Rencana pemerintah Indonesia untuk menerbitkan surat berharga internasional kembali terombang-ambing bulan ini, setelah Korporasi Keuangan Internasional (IFC) dari kelompok Bank Dunia mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin obligasi pemerintah Indonesia, termasuk surat berharga pemerintah, karena hal tersebut tidak didukung oleh anggaran dasar mereka. Laporan terdahulu mengutip pernyataan Menteri Rizal Ramli bahwa IFC siap menjamin surat berharga pemerintah. IFC berperan membantu pemerintah-pemerintah negara mengembangkan bursa efek dalam negeri. Jaminan IFC dimaksudkan untuk menaikkan peringkat efek (pada lembaga pemeringkat internasional seperti Standard and Poor) dan untuk menurunkan biaya modal karena terbebas dari ancaman pailit.

Rencana Indonesia untuk menaikkan nilai kupon pada sejumlah surat-surat jaminan utang bank yang besar untuk merangsang minat investor, barangkali bisa menenangkan kekhawatiran terhadap kemungkinan bencana fiskal ketika surat-surat berharga itu jatuh tempo dalam beberapa tahun mendatang. Menghadapi apa pun kemungkinan yang akan terjadi bulan depan, pemerintah akan mengizinkan bank-bank menukar sebagian dari surat berharga rekapitalisasi mereka, yang saat ini menanggung sekitar 12 persen kupon, dengan tingkat bunga setinggi-tingginya 15 persen. Penyelamatan utang oleh pemerintah terhadap 40 bank pailit, sebagai akibat krisis keuangan Asia, adalah salah satu kebijakan yang termahal ongkosnya di dunia. Setelah tuntas biayanya diperkirakan mencapai 650 triliun Rupiah ($73,16 milyar). Surat-surat berharga rekapitalisasi membebani pemerintah dengan biaya bunga raksasa, untuk tahun 2001 saja diperkirakan 55,79 triliun rupiah untuk tahun 2001 saja. Biaya ini diperkirakan akan meningkat tajam, apabila sebagian besar dari surat-surat berharga berjangka 5 - 20 tahun itu mulai jatuh tempo pada 2004. Suatu broker asing, misalnya, memperkirakan ketika surat-surat berharga mulai jatuh tempo tahun 2004, biaya total yang harus ditanggung pemerintah adalah 124 triliun pada tahun 2004 itu saja. Angka ini akan terus bertambah, dan cara paling mungkin digunakan oleh pemerintah untuk membayar surat-surat berharga yang jatuh tempo adalah dengan lebih banyak lagi menerbitkan surat-surat berharga tersebut.
(Reuters, 19 Oktober)