Switch to English |
Namun demikian, sebagian besar penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Selama beberapa dasawarsa, penguasa militer Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat yang berkelanjutan.
Sikap ini tidak lepas dari dukungan pemerintah negara-negara Utara, program bantuan internasional dan perusahaan-perusahaan asing.
Atas nama pembangunan hutan dirusak dan laut, sungai dan tanah tercemar. Masyarakat diusir dari lahannya sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan hutan, lahan perikanan dan pertanian. Masyarakat harus mengalah kepada HPH, HTI, pertambangan, pembangkit listrik dan proyek berskala besar lainnya.
Ironisnya, keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, kelompok elit yang kaya dan penanam modal internasional.
"Kami mempertanyakan apakah ini pembangunan bagi kalian atau pembangunan
bagi kami?"
(Masyarakat Adat Kepulauan Mentawai)
|
Di bawah tekanan internasional pemerintahan baru didorong untuk meningkatkan ekploitasi kekayaan alam Indonesia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi. Hak masyarakat atas lahan mereka dan akses ke sumber daya alam masih kurang diperhatikan dalam banyak UU, PP dan kebijakan pemerintah.
"Kata mereka, pabrik ini mengutungkan masyarakat setempat. Kenyataannya
kami bahkan tidak lagi bisa minum air."
(Masyarakat korban pabrik bubur kertas dan rayon PT IIU)
|
"Pertama kali kami mengetahui mengenai proyek ini adalah ketika buldoser
mulai bekerja."
(Masyarakat korban tambang emas PT KEM)
|
Mohon diperhatikan: DtE bukanlah lembaga penterjemah ataupun penyandang dana.
DTE adalah sebuah proyek APPEN - the Asia-Pacific People's Environment Network
publikasi lain
advokasi
buletin
link