Bisnis, hak-hak asasi manusia dan iklim dalam hubungan Inggris-Indonesia

Bulan ini DTE dan AMAN menulis surat terbuka kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris David Cameron, menyerukan agar segera diambil tindakan nyata untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat Indonesia terhadap hutan adat mereka, sebagaimana ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting tahun lalu.[1]

Kami menyerukan peninjauan kembali kebijakan pemerintah Inggris terhadap Indonesia supaya kebijakan-kebijakan yang bertentangan mengenai investasi dan kerja sama pembangunan diamendemen untuk mendukung hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah Inggris memiliki enam wilayah prioritas, sebagaimana disampaikan untuk konsumsi publik di laman https://www.gov.uk/government/world/indonesia: mendukung warga negara Inggris di Indonesia; menjunjung hak-hak asasi manusia di Indonesia; melindungi keamanan nasional Inggris dari Indonesia; bekerja sama dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN); menangani perubahan iklim dan mendukung Indonesia untuk mencapai pertumbuhan dengan karbon rendah; dan meningkatkan bisnis dengan Indonesia. Prioritas terakhir inilah yang lebih penting ketimbang yang lainnya dan khususnya bertentangan dengan agenda-agenda hak-hak asasi manusia dan perubahan iklim. Ketidakseimbangan ini dan kontradiksi-kontradiksi ini perlu disikapi.

Ada satu masalah besar dengan pendekatan Inggris terhadap Indonesia: di satu sisi pemerintah Inggris memperkenalkan diri sebagai pendukung hak-hak asasi manusia dan penanganan perubahan iklim, di sisi yang lain sebagai pendukung bisnis dengan Indonesia. Sementara itu, sistem pengaman lintas isu tidak memadai. Ini berarti bahwa badan pemerintah Inggris sedang mempromosikan investasi oleh perusahaan-perusahaan Inggris dalam pembangunan infrastruktur dan industri berbasis sumber daya alam, yang memiliki dampak negatif terhadap hak-hak dan sumber penghidupan masyarakat serta tingkat emisi gas rumah kaca. Halaman web pemerintah Inggris bertajuk “Meningkatkan bisnis dengan Indonesia” menyatakan bahwa sektor bisnis yang menawarkan peluang yang cukup bagus untuk perusahaan Inggris termasuk infrastruktur, pertahanan dan keamanan, barang-barang konsumsi, energi, pendidikan, solusi karbon rendah dan jasa keuangan. Brosur-brosur yang dibuat oleh UKTI memang mengidentifikasi berbagai peluang dalam industri-industri karbon rendah, bangunan hijau dan energi terbarukan, tetapi pada saat yang sama mereka menyoroti infrastruktur, minyak dan gas, pertambangan dan agribisnis sebagai sektor-sektor yang khususnya potensial bagi perusahaan-perusahaan Inggris.

Dalam brosur UKTI  bertajuk ‘Berbisnis di Indonesia: Sebuah Perspektif Bisnis Inggris’, misalnya, manajer regional dari konsultan desain dan rekayasa Scott Wilson menyarankan, “Ada banyak peluang dalam produk khusus teknologi (niche technologies) dan berbagai proyek infrastruktur, seperti sistem transportasi batu bara, transportasi publik dan skema pembangkitan listrik. Ada kebutuhan yang sangat besar terhadap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dan berbagai peluang dapat bersaing dengan proyek-proyek serupa di Brasil, Rusia, India dan Cina.”[2]

Semua ini adalah sektor-sektor yang melibatkan pengalokasian lahan, penggunaan mesin berat untuk membabat hutan, lahan pertanian dan apapun lainnya yang menghalangi jalannya, dan/atau mengeruk kekayaan alam yang dikandungnya. Sektor-sektor ini juga terkait erat dengan konflik, pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan hidup, dan emisi gas rumah kaca yang meningkat akibat kerusakan hutan dan lahan gambut. Dalam hal bisnis yang terkait bahan bakar fosil, dampak-dampak iklim itu meluas hingga ke masa depan karena pada akhirnya terjadi pembakaran bahan bakar tersebut, selain emisi dari ekstraksi, pemrosesan dan pengapalan.

Jenis pembangunan industri primer ini secara mencolok menjadi bagian penting dalam rencana induk ekonomi pemerintah Indonesia untuk 2025 – dikenal sebagai MP3EI – yang telah memperoleh kritik keras karena mengabaikan hak-hak dan kepentingan dari jutaan orang – termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang tinggal di wilayah sasaran (lihat kotak).

Perusahaan-perusahaan Inggris yang berinvestasi di sektor-sektor ini di Indonesia memiliki sejarah panjang keterkaitan dalam dampak-dampak sosial, lingkungan hidup dan iklim yang serius – DTE secara berkala telah mengangkat keprihatinan terhadap perusahaan-perusahaan sektor ekstraktif Rio Tinto, BP, BHP-Billiton, dan yang baru-baru ini Bumi Plc[3], sebagai bagian dari kampanye kami untuk meminta perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap dampak-dampak mereka di Indonesia.[4] Saat ini, London Mining Network (di mana DTE adalah anggota pendirinya) menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang tercatat di Bursa Saham London, sebagai bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menuntut tanggung gugat korporasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang berbasis di London (lihat tulisan terpisah).

Bisnis, bisnis, bisnis...

Keseimbangan di antara prioritas-prioritas yang saling bersaing dalam kebijakan Inggris terhadap Indonesia telah beralih sejak pemerintahan koalisi David Cameron berkuasa pada 2010. Melakukan lebih banyak bisnis dengan Indonesia telah menjadi prioritas utama karena Indonesia diidentifikasi sebagai satu dari 17 pasar prioritas dengan pertumbuhan tinggi[5] dan bagian dari rencana keseluruhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Inggris dengan cara meningkatkan ekspor. Saat ini, Inggris dan Indonesia memiliki kurang dari 1% bagian dari pasar masing-masing, dengan Inggris menduduki peringkat ke-20 pengekspor terbesar ke Indonesia.[6] Sebaliknya, Inggris adalah salah satu dari investor asing terbesar Indonesia, dengan peringkat kelima pada tahun 2013 (lihat kotak). Hubungan ini tetap dipelihara melalui kunjungan resmi secara berulang kali. Menteri Luar Negeri Inggris mengunjungi Indonesia pada Januari tahun ini, sedangkan Menteri Perdagangan dan Investasi serta Menteri Pertahanan mengunjungi Indonesia pada saat yang berbeda di tahun 2013. Hal ini didahului oleh kunjungan Perdana Menteri, David Cameron, pada April 2012, dengan disertai oleh 30 'pemimpin bisnis'. Cameron dikritik oleh organisasi-organisasi hak-hak asasi karena menyerukan Inggris untuk menjual lebih banyak persenjataan[7], tetapi selain itu relatif hanya sedikit perhatian yang telah diberikan terhadap ‘perlombaan bisnis’ ini di Indonesia.[8] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diundang untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris kemudian pada tahun itu, di mana beliau dianugerahi gelar kesatriaan kehormatan oleh Sang Ratu (dan juga disambut oleh para pemrotes hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup).[9] Dalam kunjungannya termasuk sebuah pertemuan dengan para eksekutif BP di mana Cameron mengumumkan perluasan proyek gas Tangguh yang dioperasikan BP, proyek ekstraksi dan pencairan gas yang sangat besar dan berdampak tinggi yang dibangun di lahan masyarakat adat di Teluk Bintuni, Papua Barat. "Perjanjian mengenai pembangunan senilai £7,5 miliar ini adalah berita yang sangat bagus bagi BP, salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Hal itu adalah dorongan yang sangat hebat terhadap perdagangan dan investasi Inggris yang terus bertumbuh di pasar Indonesia yang baru muncul," kata Cameron.[10]

Perhatian khusus terhadap Indonesia sebagai pasar prioritas berarti bahwa bisnis yang melonjak dengan Indonesia memperoleh sumber daya yang diperkuat, dalam hal staf, layanan dan pendanaan. Badan pemerintah Inggris 'Perdagangan & Investasi Inggris di Indonesia (UKTI Indonesia)' membantu perusahaan-perusahaan berbasis di Inggris untuk mengakses peluang-peluang bisnis di Indonesia, dengan menawarkan informasi, kontak, saran dan dukungan untuk memasuki pasar yang baru, sebagaimana disampaikan dalam laman uk.gov. Lembaga itu juga membantu misi-misi perdagangan dari Inggris ke Indonesia dan sebaliknya; dan bekerja sama dengan Utusan Dagang Cameron untuk Indonesia, Richard Graham, untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk mendukung bisnis Inggris yang ingin memasuki pasar Indonesia. Perundingan dagang bilateral telah dimulai pada 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, dengan putaran ketiga dari perundingan tersebut dijadwalkan pada November 2013; sebuah “Kelompok Visi 2030” yang dipimpin pebisnis sedang dibentuk untuk melaporkan kepada kedua menteri perdagangan tentang aspirasi-aspirasi bagi hubungan dagang dan investasi bilateral pada tahun 2030 dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapainya.[14] Di tingkat regional, ada juga sebuah ‘Gugus Tugas Asia’ yang bertujuan untuk “mengumpulkan para pakar dari bidang industri, pendidikan dan pemerintah untuk fokus pada mendorong ekspor Inggris, dan investasi, ke negara-negara Asia.” Gugus Tugas itu bertemu dua kali setahun untuk mendiskusikan apa yang secara praktis dapat mereka lakukan untuk membantu mencapai tujuan ini.[15]

Prioritas-prioritas pemerintah Inggris yang bertabrakan di Kalimantan Timur

Salah satu layanan yang tersedia untuk komunitas bisnis diberikan oleh Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran (Foreign & Commonwealth Office, FCO), yang menerbitkan Info Terkini Negara tentang Indonesia. Info terkini pada Oktober 2013, Indonesia: Land, Coal, People and Power in East Kalimantan (Indonesia: Tanah, Batu Bara, Masyarakat dan Kekuasaan di Kalimantan Timur) menjadi bacaan yang mengguncang karena ia secara apik menangkap konflik antara prioritas bisnis, hak-hak asasi manusia dan perubahan iklim. Laporan itu menyusul sebuah kunjungan ke Kalimantan Timur oleh Deputi Kepala Misi Kedutaan di Jakarta dan sebuah tim dari Unit Perubahan Iklim (Climate Change Unit, CCU) yang didanai Inggris. Laporan itu memaparkan secara terbuka tentang dampak dari industri batu bara yang sangat besar di provinsi itu. “Tambang-tambang terbuka mengelilingi kota, bahkan berbatasan dengan jalan-jalan utama. Selama pertemuan antara Kedutaan dengan pemerintah provinsi, tim tersebut menyaksikan kapal-kapal tongkang batu bara yang sangat besar melintasi Sungai Mahakam setiap beberapa menit.”

Laporan itu menggambarkan dampaknya terhadap masyarakat:

“Sebagaimana terjadi pada banyak perekonomian yang mengandalkan sumber daya, masyarakat lokal bergelut untuk memperoleh manfaat dari lonjakan ekonomi tersebut. Hanya sekitar 5% dari populasi Kalimantan Timur yang dipekerjakan dalam sektor ekstraktif tersebut... Masyarakat asli Dayak tetap terpinggirkan, berjuang untuk pengakuan hak-hak tanah tradisional, sementara keturunan para petani pendatang yang asli Jawa telah terjepit. Tim tersebut bertemu dengan satu desa yang dikelilingi oleh tambang-tambang (yang dimiliki oleh walikota saat ini dan yang sebelumnya). Dengan terputusnya pasokan air mereka secara permanen, dan sedikitnya prospek terhadap rehabilitasi lahan, para penduduk desa menggambarkan bagaimana para tetangga dan kerabat telah diadu domba satu sama lain.”

Laporan itu juga menyebutkan dampak-dampak yang tak disengaja dari program desentralisasi Indonesia:

“Desentralisasi telah memajukan akuntabilitas lokal dan dapat mempromosikan satu generasi baru para pemimpin nasional yang reformis. Tetapi pengambilan keputusan yang dilimpahkan ke pemerintah lokal terhadap isu-isu seperti izin kehutanan dan pertambangan juga telah memberi insentif pada korupsi dan pengambilan keputusan yang buruk.”

Lalu laporan itu menunjuk pada ketidakkonsistenan dalam pendekatan pemerintah daerah dan nasional terhadap penggunaan sumber daya:

“Gubernur [Kalimantan Timur] Awang telah membuat pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah prioritas, dengan menguatkan moratorium empat tahun dari Presiden Yudhoyono terhadap konsesi hutan dan izin pertambangan yang baru. Strategi hijau tingkat provinsi sudah siap sedia; sebelumnya pada tahun ini beliau mengumumkan satu tahun pelarangan terhadap perusakan hutan. Awang sedang bekerja sama secara erat dengan Unit Kerja Presiden, UKP4. Tetapi kemitraan antara Awang dan Yudhoyono menggambarkan kekuatan yang bertentangan yang sedang bermain. Hingga April tahun ini, Awang sedang menghadapi dakwaan korupsi terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya sebagai pemimpin daerah yang mengawasi tambang KPC.[17] Dan baik dia maupun Yudhoyono sedang mempromosikan proyek-proyek infrastruktur utama di provinsi tersebut; sebuah pengembangan sawit 6 juta hektare baru saja diumumkan.”

Setelah menyajikan secara detail tantangan-tantangan yang sangat besar secara ekonomi, lingkungan hidup, lahan, tata kelola dan iklim, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh para investor Inggris (yang mencakup BP, Rio Tinto, Churchill dan Bumi Resources yang bernasib buruk)[18], laporan FCO tersebut menjelaskan bagaimana proyek 4 tahun CCU itu ditujukan untuk mendukung “perbaikan tata kelola dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur.”

“Bekerja sama dengan UKP4[19] inisiatif Presiden Yudhoyono, pemerintah provinsi dan organisasi masyarakat sipil setempat, proyek itu bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan akuntabilitas dalam pemberian izin dan situasi penerbitan izin-izin penebangan kayu, perkebunan kelapa sawit dan industri pertambangan, melalui transparansi anggaran lokal, UU kebebasan informasi yang efektif dan dukungan bagi inisiatif-inisiatif antikorupsi.”[20]

Ini cukup masuk akal bagi sebuah unit perubahan iklim – jika gagasan umum dari meningkatnya ketaatan dan akuntabilitas adalah untuk mencegah lebih banyaknya izin dikeluarkan, karena ini akan membantu membatasi kerusakan terhadap hutan, dan dengan sendirinya iklim, di wilayah pertambangan batu bara yang merajalela dan pembangunan infrastruktur yang terkait.

Sebagaimana ditulis dalam laporan tersebut, konflik kepentingan dalam kebijakan Inggris terhadap Indonesia menjadi semakin tampak jelas:

“Sementara itu, kami terus mendorong perusahaan-perusahaan Inggris – yang secara historis lamban melakukan tindakan berisiko ke Indonesia, apalagi ke daerah pedalaman – untuk mengambil keuntungan dari infrastruktur dan peluang-peluang lain yang ditawarkan tempat-tempat seperti Kalimantan Timur. Pelimpahan wewenang telah menghasilkan sebuah gambaran kompleks di tingkat lokal dalam hal penguasaan lahan dan pengambilan keputusan. Tetapi laju pertumbuhan dan sejumlah besar proyek mega infrastruktur yang baru (termasuk sebuah pelabuhan peti kemas internasional di Balikpapan, beberapa bandara daerah baru, dan sebuah zona pelabuhan dan industri baru di Maloy) memberikan peluang nyata bagi para investor Inggris.”

Ini menimbulkan beberapa pertanyaan: apakah FCO mencoba mendorong lebih banyak investasi Inggris di suatu wilayah di Indonesia di mana perusahaan-perusahaan seperti Rio Tinto, BP dan Bumi telah melakukan sebegitu banyak kerusakan terhadap iklim dan sumber penghidupan masyarakat? Apakah FCO berpesan kepada para investor untuk tidak terlalu khawatir terhadap risiko korupsi karena CCU akan membantu memuluskan jalan untuk mereka dengan program perbaikan tata kelolanya? Apakah mendukung investasi Inggris dalam proyek-proyek infrastruktur di “daerah pedalaman” Indonesia tampaknya sesuai dengan tujuan dari Climate Change Unit untuk “mendukung orang-orang di komunitas terpencil untuk mempunyai pilihan dan kontrol terhadap pembangunan mereka sendiri dan untuk meminta para pembuat keputusan bertanggung jawab”?[21]

Jelaslah bahwa ada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dalam kebijakan Inggris terhadap Indonesia. Ini membutuhkan perhatian segera supaya prioritas bisnis yang dominan dari pemerintah Inggris saat ini tunduk pada penyelidikan yang lebih kuat dan sistem pengaman yang lebih ketat. Langkah ini perlu mengakui dan melindungi sepenuhnya hak-hak asasi manusia dari komunitas-komunitas rentan yang tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari investasi, sejalan dengan kewajiban-kewajiban traktat hak-hak asasi internasional dari Inggris. Sistem pengaman juga dibutuhkan untuk memastikan intervensi Inggris di Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca, bukan meningkatkannya.