Laporan Kaji Ulang Industri Ekstraktif

Laporan yang ditulis oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim menyatakan Kelompok Bank Dunia telah gagal mendorong industri ekstraktif untuk berkontribusi terhadap upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Selama ini Bank Dunia selalu membenarkan keterlibatannya dalam sektor industri ekstraktif dengan keyakinan bahwa industri pertambangan dan migas dapat memberikan kontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan di negara-negara anggotanya. Kelompok Bank Dunia telah mengabaikan kenyataan bahwa industri ekstraktif ini justru menjadi penyebab pemiskinan, penyulut terjadinya perang sipil, memarjinalkan masyarakat adat dan lokal, serta merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, didalam laporan tersebut, Kaji Ulang Industri Ekstraktif menawarkan sejumlah rekomendasi untuk melakukan berbagai perubahan kebijakan, institusi dan kegiatan untuk menjamin pembangunan industri ekstraktif yang pro-kelompok miskin dan selaras dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Laporan ini juga menjelaskan sejumlah ukuran, batasan dan definisi dari industri ekstraktif yang lebih pro-kelompok miskin tersebut. Rekomendasi itu sendiri melingkupi berbagai isu yang saling terkait: ketatapemerintahan, HAM, Kebijakan dan Lingkungan.

Ketatapemerintahan (Governance)

Ketatapemerintahan yang baik adalah prasyarat institusi yang harus dipersiapkan supaya negara-negara dimana industri ekstraktif itu berada siap menghadapi berbagai resiko yang terjadi akibat keberadaan industri-industri tersebut. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menjamin ketatatapemerintahan yang baik adalah adanya institusi-institusi yang transparan dan menjamin partisipasi masyarakat sipil. Dalam salah satu rekomendasi disebutkan antara lain transparan dalam hal penerimaan perusahaan (keuntungan) dan mekanisme yang menjamin persetujuan tanpa paksaan (free prior informed consent) dari masyarakat adat/lokal yang terkena dampak dari industri ekstraktif. Seluruh negara harus memenuhi kriteria ketatapemerintahan ini sebelum investasi industri ekstraktif disetujui.

Kebijakan yang pro-kelompok miskin (Pro-poor Policy)

Bank Dunia harus menjamin negara-negara dimana industri ekstraktif itu berada supaya mampu melakukan sejumlah penilaian yang komprehensif terhadap dampak dari industri ekstraktif termasuk kemampuan menilai sendiri keuntungan dan kerugian dari sektor industri gas, minyak dan tambang. Ukuran penilaian yang digunakan adalah:

• Proyek tersebut harus menjamin manfaat bagi semua kelompok yang diperkirakan terkena dampak termasuk kelompok etnik minoritas, perempuan dan kelompok-kelompok yang termiskin.
• Menjamin pembagian hasil yang adil bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak.
• Menjamin proses relokasi yang layak bagi kelompok-kelompok yang tergusur akibat proyek tersebut. Relokasi tersebut haruslah tidak berbiaya, tidak dipaksa dan kelompok-kelompok yang tergusur harus mendapatkan tempat yang lebih layak.
• Melakukan penilaian terhadap dampak proyek bagi kesehatan penduduk dan menjamin penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan yang tepat dan baik.

Keberadaan industri ekstraktif harus berbasis pada penghargaan terhadap hak asasi manusia.

1. Bank Dunia harus membentuk unit HAM .
2. Pertimbangan persetujuan pembiayaan oleh IFC dan MIGA (lihat Factsheet LKI no.14,15 dan 16) harus berbasis pada catatan pelanggaran HAM yang dilakukan industri kliennya
3. Setiap proyek harus menjamin terlaksananya proses yang menjamin persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat yang terkena dampak (free, prior and informed consent (FPIC)) dan bahwa segala negosiasi yang dilakukan dengan kelompok masyarakat adat tercantum dalam kontrak sehingga memiliki kekuatan hukum.
4. Kelompok Bank Dunia tidak mendukung industri-industri ekstraktif yang berada di area konflik atau berpotensi konflik.

• Memberikan dukungan bagi pembangunan energi-energi terbarukan dengan meningkatkan pinjaman 20% per tahun dan menurunkan dukungan bagi industri-industri yang menghasilkan dan menggunakan bahan beracun seperti sianida.
• Melarang pendanaan proyek industri ekstraktif di semua kawasan perlindungan alam, termasuk suaka margasatwa, Taman Nasional dan areal yang dilindungi pemerintah pusat atau lokal.
• Tidak ada dana yang diberikan kepada proyek pertambangan yang membuang limbahnya di sungai, laut dan kawasan perairan lainnya.
• Mengembangkan panduan mengenai kondisi keuangan dan lingkungan untuk menutup pertambangan.

• Pemerintah dan perusahaan harus membuka informasi menyangkut segala pembiayaan proyek, kontrak dan perjanjian-perjanjian, studi-studi kelayakan, AMDAL, persyaratan tentang lingkungan dan masyarakat dan dokumen-dokumen lainnya.
• Segala dokumen tersebut harus ditulis dalam bahasa-bahasa lokal dan ditulis dengan cara yang bisa dimengerti oleh masyarakat lokal.
• Kelompok Bank Dunia harus menunjuk dan membentuk unit ombudsman) untuk menjamin segala kebijakan pengungkapan informasi (information disclosure) dan transparansi dilaksanakan secara benar. Unit ombudsman ditujukan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, biasanya dengan menyusun pengaduan masyarakat yang kemudian disampaikan pada institusi terkait.

• Menghapus dukungan untuk pertambangan batubara dengan segera dan untuk industri minyak sebelum tahun 2008.
• Memenuhi seluruh persyaratan penilaian Lingkungan dan Sosial termasuk dampak Kesehatan untuk semua pinjaman Bank di sektor industri ekstraktif.
• Semua industri ekstraktif harus menjadi kategori A. Didalam klasifikasi Bank Dunia, proyek kategori A adalah proyek yang memiliki risiko lingkungan terbesar. Dengan demikian, persetujuan atas proyek-proyek dalam kategori A haruslah melalui penilaian lingkungan yang lebih ketat dan lebih banyak konsultasi dengan masyarakat-masyarakat sipil.
• Meningkatkan jumlah spesialis hak asasi manusia, sosial dan lingkungan yang bertugas di Kelompok Bank Dunia.

Laporan ini menimbulkan sejumlah reaksi baik yang mendukung maupun tidak.

Dukungan: Dukungan-dukungan dalam bentuk pernyataan bermunculan dari berbagai institusi terhadap laporan tersebut dan menuntut Presiden Bank Dunia untuk sesegera mungkin mengimplementasikan seluruh rekomendasi yang tertulis dalam laporan tersebut. Dukungan tersebut diantaranya:

• 126 anggota legislatif dari sejumlah negara di Eropa dan belahan dunia lainnya seperti Uruguay, Peru, Brazil, Bolivia, Amerika, Kanada, Israel, termasuk juga 30 partai politik.
• GLOBE International, asosiasi parlemen non-partisan dari sejumlah negara.
• Parlemen Uni Eropa.
• Surat yang ditulis oleh 6 Peraih Nobel Perdamaian termasuk Jody Williams dan Desmond Tutu yang juga ditandatangani oleh lebih dari 300 Ornop.
• Lebih dari 100 pemimpin Yahudi dan Kristen yang diasosiasikan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang mendukung kerja-kerja Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
• Kelompok-kelompok Bisnis untuk Pembangunan yang Berkelanjutan dari Eropa, Amerika, Australia, dan Inggris.
• Berbagai asosiasi perdagangan energi terbarukan dari berbagai bagian dunia.
• CERES, koalisi bisnis yang mewakili lebih dari US$ 300 miliar kapital yang diinvestasikan.
• Surat-surat dari OXFAM Internasional, Mines Minerals and People (MMP), Masyarakat Adat dan asosiasi industri energi terbarukan.

Kelompok Ornop Indonesia sendiri tidak banyak memberikan sikap dan tanggapan secara tertulis terhadap laporan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kaji Ulang Industri Ekstraktif. Walaupun demikian, sebagian besar menolak terlibat didalam Kaji Ulang tersebut dari awal karena menurut mereka TOR dan cara kerja Kaji Ulang Industri Ekstraktif yang cacat.

Menolak: Disisi lain sejumlah 20 Bank besar termasuk Barclays dalam suratnya kepada Presiden Bank Dunia menyatakan tidak menyetujui seluruh aspek rekomendasi dalam laporan Kaji Ulang Industri Ekstraktif tersebut. Ke-20 Bank ini tidak menyetujui semua aspek EIR dan terutama menolak penghapusan segera dukungan untuk industri tambang dan industri minyak sebelum 2008. Menurutnya Bank Dunia harus tetap mendukung pembiayaan industri-industri ekstraktif tersebut. Surat dari kelompok itu yang menamakan dirinya “Bank-bank Equator” ini juga mendapat tanggapan balik dari kelompok lingkungan hidup. LSM-LSM internasional itu mempertanyakan komitmen “Bank-bank Equator” terhadap prinsip-prinsip Equator.

Bank-bank Equator adalah sejumlah Bank yang telah menandatangi prinsip-prinsip Equator. Prinsip Equator, yang dipublikasikan pada Juni 2003, bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kelompok-kelompok bisnis besar. Mereka menyatakan bahwa institusi keuangan swasta harus mengikuti kebijakan-kebijakan Pengamanan (Safeguard Policy) dari kelompok-kelompok Bank Dunia dan IFC.

Dr. Emil Salim selaku Eminent Person dari Kaji Ulang Industri Ekstraktif telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan.

Setelah pengiriman Laporan Final EIR ke Presiden Bank Dunia pada 15 Januari 2004, Dr. Salim dan tim EIR bertemu dengan James Wolfensohn di Washington DC dari 26-30 Januari 2004. Manajemen Bank Dunia menjanjikan untuk memberikan komentar terbuka setelah 25 Februari 2004.

Atas undangan berbagai pemerintah negara Eropa dan kelompok ornop Eropa untuk membicarakan mengenai laporan tersebut, Dr.Salim mengadakan kunjungan selama 2 minggu ke berbagai negara Eropa dimulai di Roma, 26 Februari dan berakhir di Oslo.

Selang beberapa minggu, Dr.Salim menghadiri Konferensi Internasional UNDP mengenai “Millenium Development Goals” di Beijing, China dari 24-28 Maret 2004. Pada pertemuan tersebut Dr.Salim membicarakan sejumlah isu yang terkait dengan rekomendasi EIR. Dr. Salim kemudian melanjutkan perjalanannya ke Australia untuk menjadi pembicara pada konferensi nasional “Sustainable Energy 2004” di Sydney. Presiden Bank Dunia sendiri tidak menepati janjinya pada pertemuan di Januari 2004 dengan menunda respon terhadap laporan tersebut dan menjanjikan pertemuan dengan Dr.Salim di April 2004.

Dr. Salim kemudian menyetujui undangan pertemuan dengan Wolfensohn dan pertemuan tersebut diadakan pada 19 April 2004. Pernyataan Bersama antara Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn dan Emil Salim yang dikeluarkan 19 April 2004 menyetujui pentingnya rekomendasi itu diimplementasikan tetapi Presiden Bank Dunia meminta waktu untuk mendiskusikan rekomendasi tersebut secara internal. Keduanya sepakat untuk bertemu kembali di Bulan Juni.

Dr. Salim diundang pula untuk mempresentasikan laporan EIR di Second World Renewable Energy Forum dari 29-31 May, 2004 di Bonn, Jerman. Ketua Umum Dewan Dunia untuk Energi Terbarukan atau World Council for Renewable Energy (WCRE), Dr. Hemann Scheer, telah menulis laporan mengenai "Renewable Energy for Poverty Alleviation" untuk mendukung rekomendasi EIR bagi energi-energi terbarukan. Selengkapnya laporan tersebut dapat diakses di http://www.wcre.org/.

Manajemen Bank Dunia telah menolak rekomendasi yang tercantum dalam laporan Kaji Ulang Industri Ekstraktif untuk menghentikan segera industri batubara dan minyak sebelum 2008. Hal ini jelas tercantum dalam laporan kelompok Bank pada 17 Juni yang menyatakan masih pentingnya industri minyak, gas dan batubara bagi negara-negara berkembang untuk mencapai sasaran pembangunan milenium. Dengan demikian, Bank Dunia tetap melanjutkan investasi di industri ekstraktif, walaupun harus dilakukan dengan lebih selektif dan lebih berfokus pada kebutuhan orang miskin, ketatapemerintahan yang baik dan menjamin pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah setiap keputusan ditunda sampai IFC selesai meninjau ulang kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial (social and enivorment safeguard policies) dan standar-standar polusi. Kaji Ulang ini sedang dalam proses awal yang baru dimulai akhir tahun ini. Bank juga menyatakan bahwa mereka akan meninjau ulang Industri ekstraktif dan implementasinya setelah 2 tahun.

Ada periode 30 hari untuk mengomentari rekomendasi Bank Dunia tersebut yang terbuka untuk seluruh pihak. Kelompok Bank Dunia diperkirakan akan menyetujui rekomendasi final sebelum Agustus 2004.

Referensi:
Website EIR, www.eireview.org
www.bicusa.org
http://brettonwoodsproject.org
http://www.wcre.org/
http://www.pelangi.or.id