Pada 29 November 2001 Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui hibah sebesar USD 100 juta untuk sebuah proyek pendidikan guna menolong sekitar 1,26 juta anak miskin. ADB menyatakan bahwa hibah itu akan mendukung berlanjutnya desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia dan akan diterapkan oleh pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan sekolah-sekolah di kawasan pedesaan di Propinsi Nusa Tenggara Barat, daerah-daerah miskin di Bali, dan kelompok masyarakat miskin di Jakarta.

Pada 4 Desember 2001, ADB menyetujui pinjaman sebesar USD 400 juta untuk Program Pengelolaan dan Privatisasi BUMN. Program ini bertujuan meningkatkan alokasi sumber daya sektor publik, menjadikan BUMN lebih mampu menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam aktivitas komersial BUMN.

Menko EKUIN, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengatakan bahwa Indonesia sedang mencari pinjaman sebesar USD 1,2 milyar dari ADB untuk tahun anggaran 2002. Menteri Dorodjatun mengatakan bahwa pinjaman itu akan dipakai untuk menciptakan lapangan kerja. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Megawati, Presiden ADB Chino mengatakan bahwa ADB mempertahankan tingkat pinjaman kepada Indonesia antara USD 600 juta hingga 1,2 milyar per tahun. Lebih jauh Presiden Chino mengatakan bahwa pemberian pinjaman akan bergantung pada kebutuhan Indonesia serta kesanggupan pemerintah Indonesia dalam menyerap bantuan ADB secara efektif. Jelaslah Indonesia berharap dapat memperoleh jumlah tertinggi yang mungkin atas dana pinjaman asing yang relatif murah tersebut. Persoalannya, Indonesia masih harus membuktikan bagaimana pinjaman tersebut dapat digunakan secara efektif.

Sumber:
ADB News Release http://www.adb.org/Documents/News/2001/nr2001179.asp
ADB Project Profile http://www.adb.org/Documents/Profiles/GRNT/35178012.ASP
Associated Press (AP), 4 Desember 2001
AFP, 1 Desember 2001
AFX-Asia, 29 Oktober 2001

Pertemuan Klub Paris Berikutnya Dijadwalkan Pada Februari 2002

Klub Paris akhirnya menjadwalkan pertemuan untuk merestrukturisasi utang Indonesia. Pada Februari 2002, Indonesia akan berupaya meminta penjadwalan kembali utang sekurang-kurangnya USD 2,6 milyar guna meringankan beban anggaran belanja negara 2002. Utang dalam dan luar negeri pemerintah Indonesia berjumlah sekitar USD 132 milyar, atau 100% Pendapatan Domestik Brutto. 42% anggaran belanja tahunan negara terpakai untuk untuk membayar cicilan utang tersebut. Pemerintah Indonesia gagal memenuhi target pemasukan USD 650 juta dari penjualan aset-aset dan privatisasi, sebagaimana dijanjikan kepada IMF. Merosotnya harga minyak membuat anggaran belanja 2002 terancam "berlubang" sebesar USD 880 juta, yang hanya akan menambah beban pemerintah yang masih bergulat memenuhi target pemasukannya.

Sementara itu, pemerintah berencana menjadwalkan kembali utang pokok sekitar USD 6 milyar yang jatuh tempo antara tahun 2002 dan 2004.

(Sumber: Jakarta Post, 15 November 2001)

Bank-bank Belanda Menyetop Pendanaan Perkebunan Kelapa Sawit

Tiga dari empat bank Belanda terkemuka - ABN AMRO Bank, Rabbobank, dan Fortis Bank- telah memutuskan menghentikan atau membatasi kucuran dana untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang menghancurkan hutan hujan tropis. Ini buah dari kampanye bersama Sawit Watch Indonesia, Friends of the Earth Netherlands, dan Greenpeace Netherlands.

Pada 31 Oktober 2001, ketiga bank tersebut mengumumkan bahwa mereka hanya akan mendanai perusahaan perkebunan yang (a) tidak terlibat dalam pembakaran lahan hutan dan penggundulan hutan hujan tropis, dan (b) menghormati hak-hak dan harapan komunitas setempat, hukum Indonesia, dan konvensi internasional yang relevan.

Informasi lebih lanjut lihat: www.focusonfinance.org/Dutchbanks2.htm

Draft Kebijakan Lingkungan ADB Melemah

ADB sedang dalam proses menuntaskan draft kerja Kebijakan Lingkungan - yang pertama sejak lembaga ini dibentuk pada 1966. Beberapa versi draft kerja telah diedarkan untuk memperoleh masukan dan konsultasi publik. Draft terbaru-Desember 2001- mencakup lebih banyak isu penting daripada draft sebelumnya. Namun masih tidak jelas bagaimana ADB akan menerapkan dan bertanggung jawab terhadap isu-isu yang muncul dalam diskusi.

Kekurangan serius tersebut mendorong 40 kelompok dari 15 negara menyurati Presiden Chino, dan mendesaknya untuk memperbaiki draft kerja tersebut dengan memperkuat implementasi, penegakan, dan akuntabilitas soal lingkungan sebelum draft tersebut diserahkan kepada Dewan untuk disetujui. Draft terakhir ini akan dikaji oleh manajemen pada Januari 2002. Belum ada tanggal kapan persetujuan Dewan akan keluar.

(Sumber: http://www.bicusa.org/mdbs/adb/adbenvpo.htm)

Indonesia Mempertimbangkan Debt-for-Nature Swaps (DNS)

Menurut Menteri Keuangan Boediono, Indonesia sedang mempertimbangkan debt-for-nature swaps (DNS) atau 'hutang-dibayar-perbaikan lingkungan' sebagai alternatif pembayaran utang. Beberapa negara kreditur seperti AS dan Jerman tampak tertarik dengan kemungkinan tersebut.

Menteri Boediono mengatakan bahwa ia telah mendiskusikan masalah ini dengan Menteri Lingkungan Hidup tapi ia masih belum tahu bagaimana pelaksanaan teknisnya. Menurutnya hanya sebagian kecil utang yang dapat 'dipertukarkan' melalui mekanisme ini.

(Sumber: Detikcom, 9 November 2001)

Nota Kesepakatan Baru IMF dan Pengucuran Pinjaman pada Akhir Tahun

Awal November Menteri Keuangan Boediono mengatakan bahwa ia berharap IMF akan mencairkan pinjaman baru sebesar USD 400 juta kepada Indonesia pada akhir tahun. Nota Kesepakatan (LoI) baru akan ditandatangani awal Desember. Tim IMF, dipimpin oleh Penasihat Senior untuk Departemen Asia Pasifik, Daniel Citrin, berada di Jakarta pada pertengahan November 2001.

Diskusi dengan IMF berpusat pada anggaran belanja tahun ini, yang kemungkinan besar melampaui defisit yang ditargetkan. Pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan IMF untuk memangkas belanja negara agar defisit tetap berkisar pada angka yang ditargetkan.

(Sumber: Dow Jones Newswires, 12 November 2001).

Database Baru Mencatat USD 20 Milyar Dana Bank Dunia dalam Proyek Energi 'Kotor'

Institute for Policy Studies di Washington telah meluncurkan database global tentang investasi Bank Dunia dilebih dari 200 proyek yang menggali, memindahkan, atau membakar bahan bakar fosil sejak 1992. Jumlah dana yang terlibat mencapai angka lebih dari USD 20 milyar. Database ini tersedia di www.seen.org. Database IPS mendaftar seluruh proyek bahan bakar fosil yang didanai Bank Dunia dilengkapi dengan peta, dan perkiraan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sepanjang berlangsungnya setiap proyek. IPS menemukan bahwa jumlah emisi selama berlangsungnya proyek yang didanai Bank Dunia dari 1992 hingga sekarang akan melampaui 40 milyar ton karbon dioksida (CO2). Angka tersebut hampir dua kali lipat dari seluruh emisi global dari pembakaran bahan bakar fosil pada tahun 1998.

Pada 29 Oktober 2001, negosiasi iklim global dimulai di Marrakech, berbarengan dengan Pengkajian baru Bank Dunia atas Industri-industri Ekstraktif, dipimpin oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Dr. Emil Salim di Brussels. Ketika para pemimpin dunia diharapkan berbuat semaksimal mungkin untuk mengurangi pemanasan global yang dapat berdampak bencana dahsyat, database ini justru memperlihatkan bahwa investasi bahan bakar fosil oleh Bank Dunia memberi kontribusi besar dalam masalah ini. Bank Dunia adalah penyokong Fasilitas Lingkungan Global atau Global Environmental Facility (GEF), lembaga kunci yang bertugas mendanai proyek energi alternatif dan proyek efisiensi energi yang dibentuk pada Konvensi Iklim di Pertemuan Rio tahun 1992 (Lihat Factsheet DTE Desember 2001 tentang GEF).

(Sumber: Sustainable Energy and Economy Network (SEEN) www.seen.org)

Investasi IFC di Indonesia Masih Dibekukan

Korporasi Keuangan Internasional (IFC), tangan sektor swasta Kelompok Bank Dunia, mengatakan bahwa mereka akan terus membekukan investasinya di Indonesia hingga terlihat ada perbaikan nyata dalam sistem hukum Indonesia. Pembekuan ini berlaku sejak Maret 2001. Investasi IFC di Indonesia berjumlah sekitar USD 720 juta.

IFC terlibat dalam persengketaan hukum yang melibatkan dua perusahaan yang memperoleh pinjaman IFC di Indonesia. Salah satu kasus menyangkut PT Panca Overseas Finance Indonesia (POFI). IFC mengajukan tuntutan bangkrut terhadap POFI tahun lalu atas dasar perusahaan tersebut tidak sanggup membayar utang menumpuk sebesar USD 13 juta. Tuntutan itu ditolak oleh pengadilan niaga Januari 2001. IFC menduga alasannya adalah ulah para kreditur fiktif yang memihak POFI.

Meskipun IFC mengakui bahwa reformasi hukum membutuhkan waktu bertahun-tahun, IFC hanya perlu melihat adanya langkah awal menuju perbaikan untuk mengaktifkan kembali investasi mereka di Indonesia. Indonesia adalah negara ketujuh terbesar yang memperoleh dana pinjaman IFC.

(Sumber: Jakarta Post, 9 November 2001)

Indonesia - Norwegia Meluncurkan Program Pembangunan Bernilai USD 2,2 juta

Pada November 2001 pemerintah Indonesia dan Norwegia meluncurkan program terpadu untuk mempertahankan kelangsungan pertumbuhan sekaligus memenuhi kebutuhan atas perlindungan lingkungan di propinsi Riau. Melalui program ini, kebutuhan industri dan lingkungan bisa dipertimbangkan. Program ini memiliki tiga komponen proyek:

• Proyek A untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di dalam dan di sekitar taman Nasional Bukit Tigapuluh di Kabupaten Indragiri Hulu, yang juga melibatkan industri-industri di sepanjang Sungai Indragiri.
• Proyek B berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati kawasan pantai dan laut di pulau-pulau Batam, Rempang, Galang, dan Bintan.
• Proyek C berfokus pada pembangunan kapasitas di tingkat pemerintahan lokal.

(Sumber: Jakarta Post, 14 November 2001)

Konsultasi Kaji Ulang Bank Dunia atas Industri Ekstraktif Berlangsung di Lombok, Februari 2002

Menanggapi kritik terhadap aktivitas Kelompok Bank Dunia dalam industri ekstraktif (sektor minyak, tambang, gas), Presiden Bank Dunia Wolfensohn membentuk tim Kaji Ulang yang dipimpin oleh Dr. Emil Salim. Menurut Bank Dunia, Kaji Ulang Industri Ekstraktif (EIR) adalah proses untuk membahas peran masa depannya dalam industri ekstraktif bersama para pihak terkait. Tujuannya untuk menghasilkan rangkaian rekomendasi yang akan mengarahkan keterlibatan Kelompok Bank Dunia dalam sektor minyak, gas dan tambang. Beberapa kelompok masyarakat independen telah mengikuti proses tersebut, perkembangan kerangka berpikir (terms of reference), pemilihan para penasihat untuk Ketua (Dr. Emil Salim), dan implementasi kaji ulang.

Setelah menyelenggarakan Lokakarya Perencanaan di Brussels pada 29-30 Oktober 2001, Tim Kaji Ulang sekarang merencanakan tiga Lokakarya Konsultasi regional. Lokakarya pertama diadakan di Lombok pada 13-15 Februari 2002. Kelompok pihak yang terlibat diundang untuk memilih-sendiri partisipasinya dalam hingga 31 Desember 2001. Dr. Emil Salim masih belum mengumumkan prosedur proses pemilihan-sendiri tersebut dan cara menghubungi tim EIR.

(Sumber: www.eireview.org)

Proyek/Program Bank Dunia yang Antri

Di bawah ini adalah rangkuman proyek/program yang didanai Bank Dunia untuk Indonesia yang masih dalam tahap persiapan. Masyarakat didorong untuk melihat lebih dekat proyek/program yang sedang dalam tahap persiapan itu untuk meminta lebih banyak informasi, memberi komentar, atau menuntut konsultasi. Rangkuman untuk tiap proyek dapat dilihat di http://www.worldbank.or.id, cari "Bank Operations" dan klik "projects in pipeline".

Nama Proyek	Sektor	Biaya Total Proyek (USD juta)	Kategori Lingkungan
Proyek Pendidikan Dasar (04)	Pendidikan	66	C
Proyek Pembangunan Perkotaan inisiatif Masyarakat	Pembangunan Perkotaan	180	B
Proyek Pembangunan Jalan Kawasan Indonesia Timur	Transportasi	264	B
Proyek Energi	Tenaga Listrik dan Energi Lain	230	A
Proyek Pembelajaran Pembangunan Global (LIL)	Pendidikan	2.5	C
Proyek Layanan dan Angkatan Kerja Kesehatan	Kesehatan, Nutrisi & Kependudukan	108	C
Proyek Administrasi Tanah (02)	Pengelolaan Sektor Publik	90	A