DTE Update LKI No 25 / Maret 2002

Bank Dunia sedang menyusun draft Strategi Pembangunan Pedesaan (RDS) yang baru. Strategi ini memaparkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran prioritas Bank Dunia dalam pembangunan pedesaan dan bagaimana mencapainya.

RDS yang baru ini perlu sangat mencerminkan komitmen Bank Dunia untuk menuntaskan kemiskinan, menitikberatkan proses partisipatori di tingkat lokal dan prioritas rakyat di tingkat nasional dan regional. Bidang-bidang kunci yang harus disikapi RDS yang baru:

Sebagai lembaga publik, Bank Pembangunan Asia (ADB) masih harus lebih transparan terhadap para pemegang sahamnya dan terhadap publik secara umum dengan menyediakan informasi tentang para anggota Dewan dan staf Manajemen. Hingga saat ini, Direktori ADB hanya tersedia di situs web Bank Information Center (BIC) di http://www.bicusa.org/mdbs/adb/adborg.htm. BIC adalah sebuah ORNOP independen yang mengupayakan transparansi lebih luas pada bank-bank pembangunan multilateral (MDB). Dibandingkan MDB lainnya, hanya Bank Dunia yang memberikan akses direktori mereka kepada publik.

Kelompok-kelompok warga didorong untuk menghubungi secara langsung pihak-pihak di Dewan dan Manajemen ADB untuk menyampaikan masalah-masalah yang harus diketahui dan/atau disikapi oleh ADB.

Karena pemakaian listrik di Indonesia diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2010, diasumsikan kebutuhan akan listrik berkembang sebesar rata-rata 8% per tahun selama periode 2000 - 2010. Untuk menghindari kekurangan pasokan listrik PLN membutuhkan investasi kelistrikan sebesar 10 hingga 15 milyar hingga lima tahun mendatang. Kebutuhan ini diperkirakan oleh Presiden Direktur PLN, Eddie Widiono.

PLN mengincar pinjaman dari badan-badan pembangunan seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Kerjasama Internasional Jepang (JBIC), dan Bank Pemulihan dan Pembangunan Internasional (IBRD atau Bank Dunia), serta dari para investor asing swasta. Namun demikian, para donor dan investor merasa agar pertama-tama Indonesia harus membuktikan diri layak menerima kredit dan mempunyai sistem legislatif yang kuat untuk menjamin agar investasi tidak merugi, sebagaimana dialami setelah krisis keuangan Asia memukul Indonesia pada 1997. Juga, tidak ada penilaian independen tentang apakah proyeksi pertumbuhan PLN tersebut realistis.

(Sumber: Dow Jones Newswires, 5 Februari 2002; Jakarta Post, 7 Februari 2002)

Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk koordinasi dan pembagian kerja antara kedua lembaga itu dalam operasi mereka di Asia-Pasifik. Kedua bank tersebut telah dikritik karena duplikasi peran dan persaingan dalam aktivitas mereka, yang menciptakan masalah dan kebingungan bagi pemerintah negara-negara peminjam dan kelompok-kelompok masyarakat warga. Kedua Bank tersebut mengaku bahwa MOU itu akan mempererat hubungan konsultatif kedua lembaga itu dan menyerasikan prosedur dan proses operasional guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang lebih tinggi di tingkat negara dan lembaga.

Indonesia merestrukturisasi Tim Negosiasi WTO dengan menyertakan beberapa pakar sebelum Putaran Diskusi WTO berikutnya pada Juni 2002. Sejumlah direktur jenderal dari beberapa departemen pemerintahan juga akan ikut serta. Tim tersebut akan diketuai oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M. Soewandi.

Dulu, tim negosiasi WTO Indonesia hanya terdiri dari pejabat pemerintah dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Belum pernah Indonesia menyertakan pakar dalam isu WTO. Tim tersebut sangat dikritik karena kinerjanya yang buruk selama pertemuan WTO. Mereka juga dipersalahkan karena gagal mengemukakan kepentingan rakyat banyak.

Tidak ada calon resmi untuk tim pakar ini. Namun demikian, sumber berita menyebutkan bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah mengusulkan ekonom Djisman Simanjuntak dan Mari Pangestu serta mantan duta besar Indonesia untuk WTO, Hasan Kartadjoemena.

KepPres No. 18/2001 yang menunjuk Tim WTO ini akan direvisi pada Juni 2002 untuk membentuk Tim secara resmi, nyaris bersamaan waktunya dengan acara Diskusi Juni 2002. WTO telah menetapkan bulan Juni tahun ini sebagai batas akhir bagi para anggotanya untuk menyatakan sikap mengenai sektor jasa, yang diusulkan untuk diliberalisasikan.

Para pemukim liar di propinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan menerima hibah Dana Pembangunan Sosial Jepang (JSDF) sebesar 2 juta USD. Uang tersebut tidak akan diberikan kepada pemerintah tapi akan langsung disalurkan kepada para pemukim liar. Pemerintah hanya akan membantu proses peningkatan taraf hidup mereka. Direktur Perumahan dan Pemukiman Kembali dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mengaku bahwa pemerintah tidak berhasil mengusir para penghuni liar di beberapa daerah terlarang karena mereka selalu kembali lagi.

Namun, pemerintah belum mengungkapkan rincian program JSDF dan bagaimana pembentukan mekanisme partisipasi, distribusi dan transparansi serta penerapan program tersebut.

Indonesia Law Center baru-baru ini meluncurkan situs web www.indonesialawcenter.com Situs yang dikelola oleh para praktisi hukum berpengalaman ini memberikan layanan informasi dan hukum secara online. Situs web ini menawarkan konsultasi online tentang isu-isu hukum Indonesia secara rinci, daftar kepustakaan online tentang undang-undang dan peraturan yang baru disyahkan serta yang sedang dipersiapkan, dan pendaftaran online untuk hak kekayaan intelektual.

Barangkali, situs web ini merupakan sumber informasi online paling komprehensif tentang isu-isu hukum Indonesia. Namun demikian, sebagian besar informasi yang ada masih ditulis dalam Bahasa Indonesia, yang menjadi kendala utama bagi para pengguna dari negara lain yang kemungkinan besar merupakan pihak yang paling memerlukan informasi semacam itu.

Laporan CIFOR Mengungkapkan Manipulasi Para Pengutang dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan Indonesia terhadap BPPN

Sebuah laporan baru dari CIFOR mengungkapkan manipulasi terhadap Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) oleh kelompok Barito Pasifik dan kelompok Salim, dua perusahaan besar kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Laporan itu berjudul "Hapuskan Utang Kami: Manipulasi terhadap BPPN oleh Para Pengutang Sektor Kehutanan dan Perkebunan; Bab Akhir dalam Ekonomi Rente Indonesia".

Selama era Suharto, sejumlah kelompok bisnis swasta yang berkiprah di sektor kehutanan dan perkebunan menerima modal uang dalam jumlah luar biasa besar dari pemerintah. Ketika Indonesia terpukul oleh krisis keuangan Asia, perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan dan tidak sanggup melunasi pinjaman mereka. Mereka semua mendatangi BPPN, - yang disokong IMF -, untuk meminta talangan utang. Pemerintah berjanji menagih piutangnya, meskipun dalam kenyataannya sebagian atau bahkan seluruh pinjaman telah diputihkan.

Laporan ini menyebutkan dua konsekuensi negatif atas keputusan pemerintah tersebut. Pertama, pengampunan pemerintah atas utang dalam jumlah besar (mencapai 5 milyar USD bagi Barito Pasifik dan Salim) pada dasarnya adalah pengalihan uang dari para pembayar pajak dan deposan kepada kedua kelompok ini. Dengan uang sebesar itu sebenarnya banyak manfaat bagi masyarakat yang dapat diperoleh, bukan sebaliknya, mencabut kesejahteraan masyarakat. Kedua, bila pinjaman, yang mulanya dipinjam oleh kedua kelompok itu, telah disimpan di rekening bank dan perusahaan induk di luar negeri (dtengarai berjumlah lusinan perusahaan) dan bukan dibelanjakan, maka sekurang-kurangnya sebagian modal tersebut pada akhirnya akan masuk kembali dan disalurkan dalam aktivitas-aktivitas kehutanan dan perkebunan yang merusak oleh kedua kelompok tersebut.

Laporan itu memberikan rekomendasi bagaimana merebut kembali uang tersebut dan upaya-upaya menanggulangi dampak merugikan pada sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia.

Penelitian Terbaru Oxfam Amerika: Ditemukan Hubungan Erat Antara Ketergantungan atas Minyak & Mineral serta Kemiskinan

Pada Oktober 2001, Oxfam Amerika menerbitkan laporan berjudul "Sektor Ekstraktif dan Kaum Miskin", ditulis oleh Profesor Michael Ross dari University of California, Los Angeles. Laporan ini menguraikan bagaimana negara-negara yang menggantungkan diri pada ekspor minyak dan mineral menyikapi masalah kaum miskin. Penemuan utamanya adalah bahwa ketergantungan pada minyak dan mineral berkaitan erat dengan kemiskinan, dan kinerja negara-negara miskin tersebut diwarnai oleh korupsi, pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang tidak efektif, belanja militer, dan perang saudara. Walau demikian, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia terus mempromosikan industri ekstraktif tersebut untuk tujuan mengurangi kemiskinan.

Untuk menyikapi masalah itu, Oxfam menyerukan kepada negara-negara yang tergantung pada ekspor minyak dan mineral untuk mendiversikasikan ekonomi mereka dan merencanakan sebelumnya pengelolaan pendapatan dari sumber daya alam agar digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Oxfam juga menyerukan kepada Kelompok Bank Dunia dan negara-negara OECD untuk mengambil langkah-langkah guna membantu proses ini dan hanya memberikan bantuan sektor ekstraktif kepada negara-negara yang telah demokratis serta menunjukkan komitmen memerangi kemiskinan.

Laporan ini tepat pada waktunya karena memberikan masukan dan analisis untuk Kajian Industri Ekstraktif (EIR - yang didukung Kelompok Bank Dunia) yang sedang berlangsung (lihat Factsheet 20 & Factsheet 21).

Update LKI diterbitkan oleh Down to Earth, Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia.

Update dan Factsheet tentang LKI tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda dapat memperolehnya melalui email (versi rtf) secara cuma-cuma. Edisi cetak tersedia sebagai suplemen newsletter DTE. Newsletter dapat Anda peroleh dengan cara berlangganan atau saling tukar dengan publikasi organisasi Anda. Bila Anda ingin menerima Update bulanan dan Factsheet via email, silakan kirim alamat email Anda ke dte@gn.apc.org. Cantumkanlah bahasa yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memilih kedua bahasa

Kantor: 59 Athenlay Rd, London SE15 3EN, England; email: dte@gn.apc.org tel/fax: +44 207732 7984; web:http://www.gn.apc.org/dte

Update Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional