• Mendorong investasi, ekspor non-migas, dan menciptakan lapangan kerja;
• Mendukung sustainability fiskal untuk mengatasi utang dalam dan luar negeri;
• Mempersiapkan strategi yang dibutuhkan bagi Indonesia yang akan mengakhiri kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF setelah menyelesaikan program sampai akhir tahun 2003;
• Mengelola rekapitalisasi utang;
• Memelihara, merehabilitasi dan membangun prasarana vital.

• Membentuk Tim Nasional untuk Investasi dan Ekspor Non-migas yang berada di bawah Presiden.
• Membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk menyusun exit strategy setelah menyelesaikan program pemulihan ekonomi dengan IMF pada akhir 2003.
• Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti telah menyatakan pada dunia bisnis mengenai pembentukan tim-tim tersebut untuk meminta dukungan dan kepercayaan agar tim tersebut dapat lebih efektif di dalam mengatasi persoalan mikro dan operasional.

Komentar INFID terhadap Pertemuan CGI di Bali

INFID sebagai salah satu ornop Indonesia yang terlibat dalam pertemuan CGI di Bali memberikan komentar atas pertemuan CGI di Bali yang membahas utang Indonesia, sebagai berikut :

• Kemiskinan di Indonesia hanya dapat diatasi jika CGI mengubah model analisisnya mengenai situasi utang dan ekonomi Indonesia, dan juga mengubah struktur dan kebijakan CGI sendiri
• Persoalan di Indonesia diakibatkan oleh ketidaktepatan kebijakan IMF dan Bank Dunia yang malah memperbesar jumlah utang Indonesia, contohnya program rekapitalisasi perbankan, divestasi aset, dan privatisasi.
• Untuk mengatasi persoalan utang, Pemerintah Indonesia perlu independensi di dalam negosiasi utang dengan CGI.
• Persoalan utang tidak dapat diatasi kecuali jika program privatisasi yang diminta oleh IMF dibatalkan atau paling tidak direvisi.
• Keputusan yang dikeluarkan oleh BPPN dan Komite Kebijakan Sektor Finansial untuk merestrukturisasi utang perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan justru menolong perusahaan besar (konglomerat) yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Karena itu industri berbahan baku hutan lebih baik dimatikan saja daripada direstrukturisasi.

Rencana Pertemuan Extractive Industrial Review 24-29 Maret 2003 di Bali

EIR dibentuk tahun 2000 oleh Presiden Bank Dunia dalam upayanya merespon kritik ornop mengenai dampak negatif dalam bentuk masalah sosial dan lingkungan dari adanya proyek pertambangan dan migas. Tujuan EIR ini adalah untuk menilai syarat yang harus dipenuhi jika Bank Dunia ingin terus mendukung proyek industri ekstraktif tersebut. (Lihat juga Factsheet DTE No. 20, Factsheet No. 21mengenai EIR dan Update No. 29.

Untuk mencapai tujuan tersebut, EIR merancang lima Lokakarya Konsultasi Regional dihadiri perwakilan pemerintah, industri, masyarakat sipil yang berasal dari Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur dan Asia Tengah, Afrika, Asia Pasifik, serta Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Bank Dunia. Workshop ini merupakan dialog terbuka yang membahas mengenai proyek-proyek dalam sektor minyak, gas, dan pertambangan yang disponsori oleh Bank Dunia. Lokakarya yang didominasi oleh ornop ini meminta Bank Dunia untuk mundur dari proyek-proyek industri ekstraktif tersebut. Hasil workshop ini dapat dlihat dalam EIR report (www.eireview.org).

Lokakarya yang sudah berlangsung:
1. Untuk Amerika Latin dan Karibia di Rio de Janeiro, Brazil, April 2002;
2. Untuk Eropa Timur dan Asia Tengah di Budapest, Hongaria, Juni 2002;
3. Untuk Afrika di Maputo, Mozambik, Januari 2003.

Pertemuan keempat di Bali untuk Asia-Pasifik direncanakan diadakan pada 24-29 Maret 2003 tetapi akhirnya ditunda menyusul meletusnya pertikaian di Irak*, dan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara belum diputuskan tanggal dan tempat. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan "Apakah industri minyak, gas, dan pertambangan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan, dan apakah hal itu sejalan dengan misi Bank Dunia mengenai pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan? Jika ya, bagaimana hal itu dapat dicapai?"

Selain pertemuan-pertemuan konsultasi, juga akan diselenggarakan kunjungan lapangan ke berbagai proyek industri ekstraktif di tiap region dimana Kelompok Bank Dunia terlibat/pernah terlibat. Di Indonesia, terdapat dua kunjungan lapangan yaitu ke Freeport McMoRan dan Pama (PT. Pamapersada Nusantara, perusahaan kontraktor pertambangan). (Sumber: www.walhi.or.id).

Menanggapi masuknya Bank Dunia dan badan-badan di bawahnya ke dalam industri ekstraktif, kalangan organisasi non-pemerintah bereaksi keras menolak hal tersebut. Di tingkat internasional, Jaringan Friends of The Earth (FoE) menolak kehadiran Bank Dunia dalam industri ekstraktif dengan kampanye "World Bank Out of Mining, Oil, and Gas". Sementara itu di Indonesia, JATAM dan WALHI menolak utang baru dan dukungan Bank Dunia dalam industri pertambangan mineral. Sumberdaya mineral seharusnya dapat dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia untuk kesejahtaraan rakyat banyak.

Lokakarya global yang independen akan diselenggarakan di Oxford (UK) pada bulan April 2003 untuk memberikan kesempatan pada Kelompok Masyarakat Adat mempresentasikan pengalaman mereka mengenai proyek industri ekstraktif yang dibiayai Bank Dunia yang ada di wilayah mereka.

Hubungi: info@fppwrm.gn.apc.org.

STOP PRESS: Pertemuan EIR di Bali ditunda terkait dengan kekhawatiran terhadap keselamatan perwakilan Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional berkenaan dengan penyerangan Amerika dan sekutunya terhadap Irak. Berita terakhir menyebutkan pertemuan itu direncanakan akan berlangsung di Bali pada 26 - 30 April 2003 .

Sumber dan kontak lebih lanjut:
www.eireview.org
Prof. Dr. Emil Salim, Eminent Person: esalim@eireview.org Tel: +62 21 831 0574
Bernard Salomé, Head of Secretariat: bsalome@eireview.org Tel: +62 21 831 0574; +1 202 473 4432

Pertemuan Forum Air Dunia ke-3 di Kyoto 16-23 Maret 2003

Forum Air Dunia yang diselenggarakan tanggal 16-23 Maret 2003 di tiga kota di Jepang yaitu Kyoto, Shiga, dan Osaka membahas tentang krisis air yang melanda dunia. Saat ini, satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum dan satu dari tiga orang tidak mendapat sarana sanitasi yang layak. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Air Dunia (World Water Council), Pemerintah Jepang, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia ini dihadiri oleh lebih dari 8.000 peserta yang terdiri atas pejabat pemerintah, ilmuwan, organisasi non-pemerintah, dan akademisi dari lima benua.

Kondisi tersebut melahirkan aksi global yang diprioritaskan pada empat hal yaitu membangun etika baru soal air, menetapkan pendanaan, meningkatkan pengelolaan air untuk keamanan dan perdamaian dunia, serta memprioritaskan perhatian pada negara-negara berkembang. Selain krisis air, masalah yang dibahas dalam pertemuan ini juga menyangkut masalah-masalah lain yang terkait seperti pangan, pertanian, lingkungan hidup, sanitasi, dan kemiskinan.

Presiden World Water Council Dr. Mahmoud Abu-Zeid mengatakan bahwa WWC akan mengupayakan penyediaan dana sebesar 800 milyar dolar AS selama tiga tahun untuk penghematan air, sanitasi, pertanian, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, serta mengelola cadangan air. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama untuk mendapat perbaikan akses air dan sanitasi.

Dalam pertemuan ini pula, Wouter Lincklaen Arriens dari ADB meminta negara-negara berkembang agar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, sektor air perlu dimasukkan ke dalam prioritas. Namun, untuk itu pemerintah sebaiknya tidak menggantungkan pembiayaan penanganan air tersebut pada bantuan dana dari lembaga donor dan investasi asing.

ADB sendiri menyatakan akan menyediakan dana hibah sebesar 10 juta dolar AS untuk mengatasi kelangkaan air di perkotaan di Asia, yang dilaksanakan oleh UN Habitat. Selain itu ada juga dana 500 juta dolar AS dalam bentuk pinjaman proyek sanitasi dan air untuk kota-kota di Asia selama lima tahun mendatang. Di luar program-program tersebut, Prof John Soussan, Koordinator Program Inisiatif Kemiskinan dan Air ADB menjelaskan bahwa ADB memiliki program inisiatif yang lebih berfokus untuk membantu rakyat miskin air di pedesaan.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai peran sektor swasta dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dan finansial dan sistem tarif untuk menjamin pengembalian biaya dan investasi. Pemerintah Indonesia sendiri dalam "The Indonesian Country Report" yang dipresentasikan pada pertemuan ini membenarkan perlunya privatisasi manajemen SDA.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada:
www.kompas.com/
www.bisnis.com
www.thejakartapost.com