Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin ›

Masyarakat Adat

Masyarakat adat dan Kendali Demokrasi

Down to Earth Nr 46  Agustus 2000

Hak dari puluhan juta masyarakat adat tidak mendapatkan pengakuan secukupnya dalam hukum Indonesia dan penduduk hutanlah yang paling dirugikan. Walaupun hukum adat sudah mendapat perhatian dalam Undang-undang Kehutanan 1999 dan produk hukum lainnya, hak tanah adat masih tidak diakui di wilayah hutan karena hutan digolongkan sebagai milik pemerintah.

Otonomi daerah, masyarakat dan sumber daya alam

Down to Earth Nr 46  Agustus 2000

Hutan: Masyarakat Berhadapan Dengan Penebang Kayu

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Masyarakat Adat yang hutannya sudah dijarah oleh perusahaan penebang kayu kini menuntut ganti rugi kerusakan. Dengan dicabutnya perlindungan yang mereka nikmati di bawah Presiden Suharto, kini perusahaan tersebut harus menghadapi hal ini dengan serius.

Kontrak dan Masyarakat

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Perusahaan kayu berebut menggunduli Siberut

Down to Earth Nr 44   Februari 2000

Perusahaan Pertambangan : Tunggu dan Lihat

Down to Earth Nr 44   Februari 2000

Perusahaan-perusahaan memberikan signal bahwa mereka akan menunda pengembangan investasi bila kondisi tidak membaik.

Tuntutan Perubahan Masyrakat Adat

Down to Earth No 43  November 1999

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, dibentuk pada bulan Maret lalu di Jakarta sebagai hasil Kongres Masyarakat Adat. Sejak saat itu, organisasi masyarakat adat yang berskala bernasional untuk pertama kalinya itu terus membuat kehadirannya terasa dengan berbagai cara.