Eropa/Inggeris

Down to Earth No.78, Agustus 2008

Down to Earth No 76  May 2008

Archipelago Resources, sebuah perusahaan yang terdaftar di Australia dan Inggris, terus melanjutkan persiapan untuk menambang emas di Sulawesi Utara, meskipun mendapat tentangan kuat - baik dari masyarakat maupun Gubernur Sulawesi Utara. Dalam pada itu, para aktivis lingkungan menyambut baik keputusan bank Jerman, WestLB, untuk menarik diri dari proyek, dan mendesak investor lain untuk melakukan hal yang sama.

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Dari tahun ke tahun Laba dari sumberdaya tambang terus meningkat

Down to Earth No 70  November 2006

Freeport McMoRan Copper and Gold, operator dari tambang emas dan tembaga Freeport-Rio Tinto di Papua, telah kehilangan investasi mereka sebesar US$240 milyar akibat penarikan diri dana pensiun pemerintah Norwegia dengan alasan etis. Langkah Norwegia tersebut telah memunculkan reaksi tidak senang dari pemerintah AS, namun dipandang sebagai langkah berani oleh para manajer keuangan yang bertanggung jawab menerapkan investasi dengan tanggung jawab sosial untuk dana masyarakat di mana pun di seluruh dunia.

Down to Earth No 65 Mei 2005

Surat berikut ini, yang agak dipersingkat, telah dikirimkan kepada Lord John Brown, pemimpin perusahaan BP, dan tertanggal 8 Desember 2004.

Sebagai perseorangan dan organisasi di Papua Barat dan internasional yang terus mengikuti secara dekat Proyek LNG Tangguh di Papua Barat, kami menulis untuk menyatakan kegelisahan kami yang menggunung dan memohon keterlibatan anda segera...

Kekhawatiran kami berpusat pada:

Down to Earth No 65  Mei 2005

Pada bulan Februari 2004, DTE telah mengulas secara rinci tentang proyek gas kontroversial BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu tahun setelah ulasan itu, kami mencoba melihat kembali sejauh mana persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia, keamanan dan hak-hak masyarakat lokal diatasi.

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Memburuknya konteks politik dan meningkatnya militerisasi Papua Barat membuat komitmen BP untuk penegakan HAM dan kebijakan keamanan berbasis komunitas menjadi semakin rentan.