Papua

DTE mendukung penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan ekologis di Papua. Pekerjaan kami mencakup penyebaran informasi, advokasi dan pemberian dukungan untuk pengembangan kapasitas para mitra kami dalam membantu masyarakat setempat membangun penghidupan yang lestari di tengah situasi yang pelik akibat perubahan iklim global, adanya kebijakan investasi dan proyek-proyek pembangunan yang diinstruksikan dari atas...[baca lebih lanjut]

DTE 91-92, Mei 2012

Sebuah laporan terbaru menegaskan adanya keterkaitan antara pengerukan sumber daya alam dan kekerasan terhadap perempuan Papua. Enough is Enough! atau Stop Sudah! adalah sebuah gagasan yang dimulai sejak tahun 2009, untuk merekam kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia  terhadap perempuan di Papua selama 4 dekade terakhir.

DTE 91-92, Mei 2012

Dalam edisi khusus buletin  kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan,

19 April 2012

Rekaman suara dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Rio Tinto di London: DTE mendesak dewan komisaris perusahaan serta menerangkan kepada para pemegang saham tentang masalah yang masih terus terjadi di tambang Grasberg dan di tambang Kelian (yang sudah ditutup) di Kalimantan Timur.

DTE 89-90, November 2011

Tanah Papua: perjuangan yang berlanjut untuk tanah dan penghidupan

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

DTE 89-90, November 2011, Special Papua Edition

Insiden yang baru-baru ini terjadi di Papua  –  kekerasan di tambang Freeport-Rio Tinto, penyerangan brutal terhadap kebebasan berpendapat di Abepura – memperlihatkan bahwa orang Papua masih terus menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM yang ekstrim.

Masyarakat Adat Mpur dan Pembangunan

Sebuah film dari Mnukwar dengan dukungan DTE

Film baru ini memaparkan pandangan masyarakat Mpur di Papua Barat mengenai rencana pembangunan di daerah mereka yang akan berdampak terhadap tanah, penghidupan dan budaya mereka.

DTE 89-90, November 2011

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Persatuan Bangsa-bangsa telah menyurati pemerintah Indonesia guna menyampaikan kekhawatiran mengenai berbagai dampak dari proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) terhadap masyarakat adat yang terkena dampak megaproyek agroindustri ini.