Beranda › Kawasan › Tema: Penanaman modal asing ›

Eropa/Inggeris

Hutang najis Indonesia kepada Inggris untuk pembelian senjata

Down to Earth No 64  March 2005

Indonesia meminjam sekitar 1,76 milyar Dollar Amerika dari pemerintah Inggris. Memang ini hanya sebagian kecil dari seluruh pinjaman luar negeri yang berjumlah 132 milyar Dollar Amerika, tapi cukup besar dan jauh melebihi, misalnya, 96 juta Dollar yang dijanjikan oleh pemerintah Inggris untuk membantu korban Tsunami.

Proyek Gas Tangguh: Merosotnya perlindungan HAM dalam iklim politik yang memburuk

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Memburuknya konteks politik dan meningkatnya militerisasi Papua Barat membuat komitmen BP untuk penegakan HAM dan kebijakan keamanan berbasis komunitas menjadi semakin rentan.

Protes terhadap bencana fatal di tambang Freeport/Rio Tinto Papua Barat

Down to Earth Nr 59  November 2003

Longsor besar yang melanda tambang emas dan tembaga Freeport/Rio Tinto di Grasberg, yang mengakibatkan tewasnya delapan orang dan melukai lima lainnya telah membangkitkan gelombang kemarahan dan protes.

Keraguan Lainnya Terhadap Proyek Tangguh BP

Down to Earth No 57  Mei 2003

Dua penelitian yang ditugaskan oleh BP mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap dampak proyek pembangunan gas Tangguh yang direncanakan di Papua Barat.

Rio Tinto Diserang Di Tiga Benua

Down to Earth No 57  Mei 2003

Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan terbesar di dunia, sekarang ini tengah menuai badai kritik dari berbagai penjuru dunia. Sumbernya berpusar pada masalah hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, keselamatan dan upah kerja.

Perusahaan pulp dan pelanggaran HAM: Laporan Human Rights Watch

Down to Earth Nr 56  February 2003

Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan Inggris di Kalimantan

Down to Earth Nr 55  November 2002

Ketegangan antara perusahaan perkebunan HSL dan masyarakat adat di daerah Manis Mata, Kalimantan Barat terus meningkat. Pada bulan Juli, perusahaan milik Inggris tersebut mulai membebaskan tanah adat penduduk desa Terusan, walaupun masyarakat telah berulang kali menyatakan penolakan mereka secara bersungguh-sungguh terhadap kelapa sawit. Sengketa tanah ini berlanjut menjadi perkara terhadap hak atas tanah adat.