Beranda › Tema › Kawasan: Internasional ›

Hak asasi manusia

Debat seputar REDD, hak adat dan kontrol terhadap funding

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Ada banyak arus perdebatan internasional mengenai perubahan iklim yang tengah berlangsung. Di sini, kami akan fokus pada tiga isu perdebatan yang cukup menonjol antara masyarakat sipil dan pemerintah dan antara Utara dan Selatan: pencegahan deforestasi atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD); hak adat; dan kontrol terhadap dana perubahan iklim internasional.

Masyarakat mendesak Wilmar untuk menghapus praktik kotor

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Masyarakat di Kalimantan Barat, dengan didukung oleh Ornop nasional dan internasional, telah mengambil langkah yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan yaitu menentang dampak sosial dan lingkungan yang merusak dari perusahaan minyak sawit terbesar di dunia, dengan memakai prosedur pengaduan resmi Kelompok Bank Dunia. Wilmar International dan International Finance Corporation (IFC) telah menarik klaim mereka tentang produksi 'minyak sawit lestari.'

Festival Kehutanan Adat Indonesia Pertama

Down to Earth No 75  November 2007

Pada bulan Agustus 2007, KpSHK organisasi berbasis di Bogor menyelenggarakan pertemuan masyarakat adat seluruh Indonesia untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Laporan ini yang dikumpulkan dari sejumlah bahan membuka wawasan kita tentang perkembangan yang positif dan masalah yang berlanjut di tingkat akar rumput pada kawasan hutan adat.

Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia

Down to Earth No 74  Agustus 2007

Standar IFI gagal memenuhi hak-hak adat

Down to Earth No 70  August 2006

Kelompok adat menyambut terobosan deklarasi

Down to Earth No 70  August 2006

Masyarakat adat menyambut dengan hangat diterimanya Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Council yang baru dibentuk.

ADB akan mendanai Proyek Gas Tangguh Milik BP

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Meskipun protes mengalir dari kalangan LSM, Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pemberian pinjaman untuk proyek gas raksasa milik BP di Tangguh, Papua Barat.

Pada bulan Desember 2005, ADB telah memutuskan memberikan dana sebesar US$350 juta untuk proyek ekstrasi gas dan pabrik pengolahan gas alam cair senilai US$5,5 milyar. Pengelolaannya sekarang dikerjakan oleh perusahaan multinasional Anglo-Amerika BP, di Teluk Bintuni, di bagian barat Papua Barat.