Beranda › Tema › Publikasi: Artikel buletin › Tema: Hak asasi manusia ›

Internasional

Tekanan atas REDD

Down to Earth No 79  November 2008

Tekanan internasional untuk mengedepankan skema rintisan bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara- negara berkembang (REDD) dan membuatnya terus bergulir sekarang ini hingga pertemuan puncak iklim Kopenhagen tahun 2009 bisa jadi berarti bahwa berbagai isu penting-termasuk hak atas tanah dan sumber daya di hutan- terkesampingkan.

Masyarakat mendesak Wilmar untuk menghapus praktik kotor

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Masyarakat di Kalimantan Barat, dengan didukung oleh Ornop nasional dan internasional, telah mengambil langkah yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan yaitu menentang dampak sosial dan lingkungan yang merusak dari perusahaan minyak sawit terbesar di dunia, dengan memakai prosedur pengaduan resmi Kelompok Bank Dunia. Wilmar International dan International Finance Corporation (IFC) telah menarik klaim mereka tentang produksi 'minyak sawit lestari.'

Debat seputar REDD, hak adat dan kontrol terhadap funding

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Ada banyak arus perdebatan internasional mengenai perubahan iklim yang tengah berlangsung. Di sini, kami akan fokus pada tiga isu perdebatan yang cukup menonjol antara masyarakat sipil dan pemerintah dan antara Utara dan Selatan: pencegahan deforestasi atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD); hak adat; dan kontrol terhadap dana perubahan iklim internasional.

Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia

Down to Earth No 74  Agustus 2007

Kelompok adat menyambut terobosan deklarasi

Down to Earth No 70  August 2006

Masyarakat adat menyambut dengan hangat diterimanya Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Council yang baru dibentuk.

Standar IFI gagal memenuhi hak-hak adat

Down to Earth No 70  August 2006

ADB akan mendanai Proyek Gas Tangguh Milik BP

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Meskipun protes mengalir dari kalangan LSM, Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pemberian pinjaman untuk proyek gas raksasa milik BP di Tangguh, Papua Barat.

Pada bulan Desember 2005, ADB telah memutuskan memberikan dana sebesar US$350 juta untuk proyek ekstrasi gas dan pabrik pengolahan gas alam cair senilai US$5,5 milyar. Pengelolaannya sekarang dikerjakan oleh perusahaan multinasional Anglo-Amerika BP, di Teluk Bintuni, di bagian barat Papua Barat.