Politik & demokrasi

Down to Earth No 58  Agustus 2003

Oleh Erma S.Ranik

Sepanjang tahun 2002, Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar) mengadakan serangkaian lokakarya khusus untuk kaum perempuan Dayak di 6 kabupaten di Kalimantan Barat. Rangkaian lokakarya ini adalah untuk lebih melibatkan perempuan Dayak dalam berbagai bidang.

Down to Earth No 56  Februari 2003

Rencana menjadikan Sulawesi sebagai tempat eksploitasi minyak dan gas yang baru, menimbulkan keprihatinan terhadap gangguan atas kehidupan penduduk setempat, hutan, satwa liar dan ekosistem laut yang rentan.

Down to Earth Nr 55  November 2002

Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.

Down to Earth No 53/54  Agustus 2002

LSM-LSM Papua Barat di Manokwari mengeluarkan sebuah seruan kepada BP, yang meminta penangguhan kegiatan proyek penambangan gas BP di Tangguh. Seruan tersebut dikeluarkan menyusul pendudukan selama sehari di base-kamp proyek tersebut yang terjadi pada bulan Mei. Persoalan utamanya tetap berkisar pada campur tangan polisi dalam proyek tersebut.

Down to Earth Nr 52  Februari 2002

Begitu M. Prakosa menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan yang keempat dalam empat tahun ini, arah kebijakan kehutanan menjadi semakin jelas

Down to Earth Nr 51  November 2001

Pada bulan April 2001, ICRAF dan AMAN menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang adat dan hutan-kebun (agroforestry). Rangkaian lokakarya tersebut difasilitasi oleh Dr. Marcus Colchester, direktur Forest Peoples Programme yang juga merupakan anggota Komite Manajemen DTE. Program tersebut didanai oleh BSP-Kemala. Berikut ini adalah draft laporannya, yang berjudul: "Adat dan Agroforestry: sejumlah refleksi".

Down to Earth Nr 51  November 2001

Di bawah presiden Megawati Sukarnoputri, pemerintahan baru itu menegaskan bahwa ancaman disintegrasi nasional menjadi alasan terlambatnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang telah berjalan sebelumnya.