DTE mendukung penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan ekologis di Papua. Pekerjaan kami mencakup penyebaran informasi, advokasi dan pemberian dukungan untuk pengembangan kapasitas para mitra kami dalam membantu masyarakat setempat membangun penghidupan yang lestari di tengah situasi yang pelik akibat perubahan iklim global, adanya kebijakan investasi dan proyek-proyek pembangunan yang diinstruksikan dari atas...[baca lebih lanjut]
Oleh Yuliana Langowuyo, Direktris SKPKC Fransiskan Papua, yang mengunjungi buruh dan masyarakat di Kampung Suskun minimal satu kali dalam sebulan sejak 2011.
DTE mewawancarai Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat)[1], mengenai pengalamannya terkait hal gender dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama komunitas adat di Indonesia.
Sebuah laporan terbaru menegaskan adanya keterkaitan antara pengerukan sumber daya alam dan kekerasan terhadap perempuan Papua. Enough is Enough! atau Stop Sudah! adalah sebuah gagasan yang dimulai sejak tahun 2009, untuk merekam kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Papua selama 4 dekade terakhir.
Dalam edisi khusus buletin kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan,
Insiden yang baru-baru ini terjadi di Papua – kekerasan di tambang Freeport-Rio Tinto, penyerangan brutal terhadap kebebasan berpendapat di Abepura – memperlihatkan bahwa orang Papua masih terus menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM yang ekstrim.
gn [dot] apc [dot] org
