[×]

Publikasi

: Artikel buletin
[×]

Kawasan

: Eropa/Inggeris
Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin ›

Eropa/Inggeris

Komitmen perubahan iklim BP Tangguh menjadi sorotan

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Proyek gas BP Tangguh di Papua Barat sekarang sedang berjalan.

Tekanan atas REDD

Down to Earth No 79  November 2008

Tekanan internasional untuk mengedepankan skema rintisan bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara- negara berkembang (REDD) dan membuatnya terus bergulir sekarang ini hingga pertemuan puncak iklim Kopenhagen tahun 2009 bisa jadi berarti bahwa berbagai isu penting-termasuk hak atas tanah dan sumber daya di hutan- terkesampingkan.

Siapa yang Menanggung Perubahan Iklim?
Down to Earth No.78, Agustus 2008

Tambang MSM: perlawanan masyarakat berlanjut ketika investor mundur

Down to Earth No 76  May 2008

Archipelago Resources, sebuah perusahaan yang terdaftar di Australia dan Inggris, terus melanjutkan persiapan untuk menambang emas di Sulawesi Utara, meskipun mendapat tentangan kuat - baik dari masyarakat maupun Gubernur Sulawesi Utara. Dalam pada itu, para aktivis lingkungan menyambut baik keputusan bank Jerman, WestLB, untuk menarik diri dari proyek, dan mendesak investor lain untuk melakukan hal yang sama.

Perusahaan-perusahaan multinasional antri untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya di Papua Barat

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Dari tahun ke tahun Laba dari sumberdaya tambang terus meningkat

Kebijakan energi Uni Eropa mendorong produksi agrofuel

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa akan mendesakkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan agrofuel* sebagai sumber energi - meskipun terbukti sangat merusak iklim dan komunitas - karena kepedulian terhadap perubahan iklim, peningkatan harga bahan bakar fosil dan keamanan energi.1

Apakah Menteri Kehutanan serius dengan standar legalitas baru?

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Waktu sudah berjalan lebih dari setahun sejak draft Standar Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia diserahkan ke Departeman Kehutanan Indonesia untuk mendapat persetujuan. Sejak itu, kemajuan menuju implementasinya berjalan sangat lambat, yang menimbulkan pertanyaan apakah Menteri Kehutanan serius ingin mencegah laju kerusakan hutan Indonesia.