[×]

Publikasi

: Artikel buletin
[×]

Kawasan

: Eropa/Inggeris
Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin ›

Eropa/Inggeris

Tidak, belum cukup adil!

DTE 99-100, Oktober 2014

“…ketika perempuan diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif, perempuan akar rumput menganalisis, mempertimbangkan dengan serius persoalan sosial ekonomi budaya dan politik yang mereka alami dan rasakan hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi yang jelas dan kuat…”(Siaran Pers Kongres Perempuan Poso, Maret 2014)

Bisnis, hak-hak asasi manusia dan iklim dalam hubungan Inggris-Indonesia

Bagaimana dorongan pemerintah Inggris terhadap perdagangan dan investasi berisiko memperburuk keadaan bagi masyarakat yang tertindas

DTE 98, Maret 2014

Kebuntuan bahan bakar hayati berlanjut hingga 2014

DTE 98, Maret 2014

Keragu-raguan dan ketidakpastian terhadap kebijakan bahan bakar hayati Uni Eropa (UE) terus berlangsung, sementara masyarakat di Indonesia terus menderita akibat berbagai dampak dari ekspansi kelapa sawit.

Info Terkini aktivitas DTE – 2013

Potret dari satu tahun kampanye

DTE 98, Maret 2014

Memfokuskan perhatian publik pada dampak-dampak yang menghancurkan dari tambang batu bara dan bahan bakar nabati terhadap masyarakat, lingkungan hidup dan iklim menjadi sorotan utama dalam pekerjaan DTE selama setahun belakangan.

Buletin DTE 96-97 edisi lengkap tentang bahan bakar nabati untuk diunduh

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar nabati: dampak di Indonesia, saatnya perubahan kebijakan di Eropa

Buletin DTE Edisi Khusus

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

Perbaiki kebijakan!

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar hayati – yang pernah digadang-gadang sebagai obat mujarab bagi perubahan iklim – ternyata terbukti sebagai salah satu kekeliruan kebijakan terbesar Uni Eropa

OMS minta UE untuk ‘menghentikan perampasan tanah Indonesia untuk bahan bakar hayati’

DTE 96-97, Desember 2013

Sebuah pemungutan suara yang menentukan tentang bahan bakar hayati di Parlemen Eropa pada 11 September 2013 telah gagal memperbaiki kebijakan yang cacat yang mendorong deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia, seraya menggerogoti kedaulatan pangan masyarakat di negara-negara produsen seperti Indonesia.