Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin › Kawasan: Eropa/Inggeris ›

Masyarakat Adat

Kenapa jangan Wilmar?

DTE 96-97, Desember 2013

Nama Wilmar tampak besar dalam urusan bahan bakar nabati Eropa-Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini menjual biodiesel buatan Indonesia ke Eropa serta menjual bahan baku kelapa sawit untuk membuat biodiesel di Eropa.

Masyarakat Teluk Bintuni menginginkan akuntabilitas dalam proyek Tangguh

DTE 95, Maret 2013

Komunitas mengkritik kurangnya transparansi dan janji-janji yang tidak dipenuhi dalam proyek gas Tangguh di Papua Barat yang dioperasikan oleh BP, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris. 

Inisiatif Hak dan Sumber Daya Dialog Kesembilan tentang Hutan, Tata Pemerintahan dan Perubahan Iklim

DTE 88, April 2011

Area kunci perdebatan dalam COP16 dan REDD+

Pada 8 Februari 2011, DTE bergabung dengan 140 peserta yang berkumpul di London untuk Dialog Kesembilan Inisiatif Hak dan Sumber Daya (RRI) tentang Hutan, Tata Pemerintahan dan Perubahan Iklim.[1]

Kekhawatiran mengenai REDD kian mendalam

Down to Earth No.82, September 2009

Sementara Indonesia terus mendesak maju dengan rencananya mengenai REDD, Bank Dunia dan pihak-pihak lain membuat perjanjian yang tidak dipersiapkan dengan baik mengenai pendanaan proyek di Indonesia.

Tekanan atas REDD

Down to Earth No 79  November 2008

Tekanan internasional untuk mengedepankan skema rintisan bagi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara- negara berkembang (REDD) dan membuatnya terus bergulir sekarang ini hingga pertemuan puncak iklim Kopenhagen tahun 2009 bisa jadi berarti bahwa berbagai isu penting-termasuk hak atas tanah dan sumber daya di hutan- terkesampingkan.

Perusahaan-perusahaan multinasional antri untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya di Papua Barat

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Dari tahun ke tahun Laba dari sumberdaya tambang terus meningkat

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia: Tidak cukup dengan kata-kata

 

Down to Earth No 73  May 2007

Setelah melalui proses panjang, akhirnya tim kecil standar legalitas menuntaskan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Bagaimana dampaknya di lapangan, di mana hutan Indonesia terus digunduli dengan cepat, masih harus dilihat.