Beranda › Kampanye › Kawasan: Kalimantan › Publikasi: Artikel buletin ›

Masyarakat Adat

Proyek CDC dikritik karena dampaknya

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Dibalik Kerusuhan di Kalimantan Tengah

Down to Earth Nr 49  Mei 2001

Kerusuhan etnis di Kalimantan Tengah berakar pada pelanggaran yang telah berlangsung selama beberapa dekade atas pelanggaran hak-hak masyarakat adat serta pengrusakan besar-besaran atas sumber alam di propinsi tersebut.

Tangguh di Papua Barat

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Meningkatnya ketegangan di Papua Barat yang ditandai oleh pembunuhan tahanan politik dan penangkapan terhadap pimpinan pejuang kemerdekaan, tidak menghentikan langkah TNC untuk melanjutkan rencana mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Rio Tinto: blokade dan mogok memukul pertambangan di Kalimantan

Down to Earth Nr 47  November 2000

Beberapa bulan belakangan terlihat aksi-aksi yangtidak pernah terjadi sebelumnya yang langsung dilakukan masyarakat setempat dan para pekerja pertambangan untuk memprotes ketidakadilan di PT KEM milik Rio Tinto dan Kaltim Prima.

Kontrak dan Masyarakat

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Hutan: Masyarakat Berhadapan Dengan Penebang Kayu

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Masyarakat Adat yang hutannya sudah dijarah oleh perusahaan penebang kayu kini menuntut ganti rugi kerusakan. Dengan dicabutnya perlindungan yang mereka nikmati di bawah Presiden Suharto, kini perusahaan tersebut harus menghadapi hal ini dengan serius.

Perlawanan Terhadap UU Kehutanan yang baru

Down to Earth No. 42, August 1999

Sebelum DTE menerbitkan artikel ini, DPR telah mengesahkan UU kehutanan yang baru. Meskipun disertai dengan janji-janji reformasi, UU kehutanan ini ternyata masih bertumpu pada pengawasan bersifat top-down dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, kalangan LSM, akademisi kehutanan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menuntut agar UU tersebut dicabut kembali karena mengingkari hak-hak adat dan dirancang tanpa proses konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.