DTE mendukung penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan ekologis di Papua. Pekerjaan kami mencakup penyebaran informasi, advokasi dan pemberian dukungan untuk pengembangan kapasitas para mitra kami dalam membantu masyarakat setempat membangun penghidupan yang lestari di tengah situasi yang pelik akibat perubahan iklim global, adanya kebijakan investasi dan proyek-proyek pembangunan yang diinstruksikan dari atas...[baca lebih lanjut]
Situasi proyek: 'keputusan terakhir investasi' untuk melanjutkan Tangguh datang pada tanggal 7 Maret, setelah terjadi banyak penundaan. Tahap konstruksi senilai 5 milyar dollar Amerika menurut rencana akan dimulai akhir tahun 2005. Tangguh akan beroperasi tahun 2008, dengan dua unit produksi atau 'kereta' (Reuters 7/Mar/05, TIAP 2004)
Memburuknya konteks politik dan meningkatnya militerisasi Papua Barat membuat komitmen BP untuk penegakan HAM dan kebijakan keamanan berbasis komunitas menjadi semakin rentan.
Kami, seluruh peserta Kongres Kedua Masyarakat Adat Nusantara yang diselenggarakan tanggal 19-25 September 2003 di Desa Tanjung - Lombok Utara, menyadari bahwa selama lebih dari 4 tahun sejak berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah terjadi perubahan-perubahan berbagai kebijakan Negara yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak dasarnya.
Dua penelitian yang ditugaskan oleh BP mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap dampak proyek pembangunan gas Tangguh yang direncanakan di Papua Barat.
Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.
April tahun ini pemerintah Indonesia dan Inggris menanda-tangani kesepakatan untuk memberantas penebangan kayu dan perdagangan internasional produk kayu secara liar. Apa yang sudah ditindak-lanjuti sejauh ini?
gn [dot] apc [dot] org