Beranda › Publikasi › Tema: Otonomi daerah ›

Eropa/Inggeris

Masyarakat Teluk Bintuni menginginkan akuntabilitas dalam proyek Tangguh

DTE 95, Maret 2013

Komunitas mengkritik kurangnya transparansi dan janji-janji yang tidak dipenuhi dalam proyek gas Tangguh di Papua Barat yang dioperasikan oleh BP, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris. 

Buku terbaru DTE: Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan Jilid II

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.

Tangguh - Membutakan diri atas kenyataan

Down to Earth No 65  Mei 2005

Pada bulan Februari 2004, DTE telah mengulas secara rinci tentang proyek gas kontroversial BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu tahun setelah ulasan itu, kami mencoba melihat kembali sejauh mana persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia, keamanan dan hak-hak masyarakat lokal diatasi.

Proyek Gas Tangguh: Merosotnya perlindungan HAM dalam iklim politik yang memburuk

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Memburuknya konteks politik dan meningkatnya militerisasi Papua Barat membuat komitmen BP untuk penegakan HAM dan kebijakan keamanan berbasis komunitas menjadi semakin rentan.

Keraguan Lainnya Terhadap Proyek Tangguh BP

Down to Earth No 57  Mei 2003

Dua penelitian yang ditugaskan oleh BP mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap dampak proyek pembangunan gas Tangguh yang direncanakan di Papua Barat.

Penebangan Kayu di Papua Barat

Down to Earth Nr 55  November 2002

Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.

Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar

Down to Earth No 53/54  Agustus 2002

April tahun ini pemerintah Indonesia dan Inggris menanda-tangani kesepakatan untuk memberantas penebangan kayu dan perdagangan internasional produk kayu secara liar. Apa yang sudah ditindak-lanjuti sejauh ini?