Beranda › Publikasi › Tema: Ekonomi & Utang › Publikasi: Artikel buletin › Kawasan: Internasional ›

Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan

DTE berkampanye untuk keadilan iklim. Kami menginginkan jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi. Kami percaya pengelolaan masyarakat atas sumber-sumber daya alam yang mendukung penghidupan menawarkan kemungkinan yang lebih baik untuk adanya keberlangsungan jangka panjang daripada skema-skema pembangunan dari para pemimpin ke rakyat biasa (top-down) yang lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Spanduk keadilan iklim di dua Bahasa

Seruan akan keadilan iklim kembali membahana

Down to Earth No 78  Agustus 2008

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu bagi proses antar pemerintah untuk menyetujui kesepakatan iklim pasca protokol Kyoto tahun 2009, pertemuan kelompok masyarakat sipil Asia di Bangkok bulan Juli kembali menyerukan keadilan iklim. Aktivis anti-kemiskinan global juga mengecam negara-negara terkaya atas kegagalan mereka menepati janji untuk memberikan komitmen penuh terhadap perubahan iklim pada pertemuan G8 bulan Juni di Hokkaido.

Debat seputar REDD, hak adat dan kontrol terhadap funding

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Ada banyak arus perdebatan internasional mengenai perubahan iklim yang tengah berlangsung. Di sini, kami akan fokus pada tiga isu perdebatan yang cukup menonjol antara masyarakat sipil dan pemerintah dan antara Utara dan Selatan: pencegahan deforestasi atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD); hak adat; dan kontrol terhadap dana perubahan iklim internasional.

Kemiskinan dan harga beras

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Keprihatinan mengenai keamanan pangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga beras lebih dari dua kali lipat di beberapa negara pada tahun lalu, dan stok beras dunia mencapai angka terendah dalam beberapa dekade terakhir ini. Sementara itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga pasokan pangan bagi masyarakat miskin.