Kawasan

Beranda › Publikasi › Publikasi: Artikel buletin › Kampanye: bahan bakar nabati dan perkebunan sawit ›

Perkebunan skala besar

Sawit dan Perempuan di Wilayah Investasi

DTE 99-100, Oktober 2014

Sebuah Pandangan dari Kampung Suskun, Papua

Oleh Yuliana Langowuyo, Direktris SKPKC Fransiskan Papua, yang mengunjungi buruh dan masyarakat di Kampung Suskun minimal satu kali dalam sebulan sejak 2011.

Keadilan gender di perkebunan?

DTE 99-100, Oktober 2014

Wawancara dengan Helena Trie, Staf komunikasi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).[1]

Kebuntuan bahan bakar hayati berlanjut hingga 2014

DTE 98, Maret 2014

Keragu-raguan dan ketidakpastian terhadap kebijakan bahan bakar hayati Uni Eropa (UE) terus berlangsung, sementara masyarakat di Indonesia terus menderita akibat berbagai dampak dari ekspansi kelapa sawit.

Perjuangan panjang petani memutar balik perampasan lahan sawit di Indonesia

Oleh GRAIN www.grain.org

DTE 98, Maret 2014

Sudarmin Paliba berdiri di sebuah lereng bukit, memandang ke bawah melalui baris demi baris kelapa sawit.“Di sinilah dahulu kami menanam buah-buahan, dan di bawah sana kami menanam padi,” katanya.

Suatu pagi di tahun 1994, Sudarmin dan petani-petani lain dari Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Indonesia, sedang berjalan ke lahan pertanian mereka ketika bertemu sekelompok pekerja, yang dijaga oleh tentara, tengah menebangi pepohonan di hutan-hutan sekelilingnya.

Buletin DTE 96-97 edisi lengkap tentang bahan bakar nabati untuk diunduh

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar nabati: dampak di Indonesia, saatnya perubahan kebijakan di Eropa

Buletin DTE Edisi Khusus

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

Perbaiki kebijakan!

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar hayati – yang pernah digadang-gadang sebagai obat mujarab bagi perubahan iklim – ternyata terbukti sebagai salah satu kekeliruan kebijakan terbesar Uni Eropa

OMS minta UE untuk ‘menghentikan perampasan tanah Indonesia untuk bahan bakar hayati’

DTE 96-97, Desember 2013

Sebuah pemungutan suara yang menentukan tentang bahan bakar hayati di Parlemen Eropa pada 11 September 2013 telah gagal memperbaiki kebijakan yang cacat yang mendorong deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia, seraya menggerogoti kedaulatan pangan masyarakat di negara-negara produsen seperti Indonesia.