Hukum

DTE 96-97, Desember 2013

Sebuah pemungutan suara yang menentukan tentang bahan bakar hayati di Parlemen Eropa pada 11 September 2013 telah gagal memperbaiki kebijakan yang cacat yang mendorong deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia, seraya menggerogoti kedaulatan pangan masyarakat di negara-negara produsen seperti Indonesia.

DTE 96-97, Desember 2013

Bondan Andriyanu dari Sawit Watch berkunjung ke Berlin, Brussels dan Strasbourg pada September 2013. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada para pembuat kebijakan Eropa mengenai kebutuhan yang mendesak untuk mereformasi kebijakan Uni Eropa (UE) tentang bahan bakar nabati karena dampak-dampaknya yang merugikan di Indonesia.

Sebelum kunjungan Bondan ke Eropa tersebut, DTE mewawancarainya tentang organisasinya dan tujuannya ke Eropa.

Briefing oleh DTE, 11.11.11. Sawit Watch, WALHI, Friends of the Earth Europe, Watch Indonesia! dan Misereor

2 September 2013

Emisi karbon melonjak drastis; hutan dibakar atau diratakan dengan tanah dan habitat margasatwa dirusak; penghidupan masyarakat yang bergantung kepada hutan dihancurkan, tanah leluhur diambil tanpa ijin mereka. Di Indonesia kerugian yang menghancurkan akibat revolusi agrofuel Uni Eropa adalah jelas dan kini saatnya Eropa bertanggungjawab.

Surat DTE berikut ini mendesak Menteri Energi Inggris untuk mengecualikan minyak sawit dan ‘cairan hayati’ lainnya dari skema insentif pembangkit listrik terbarukan pemerintah.

Buku Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
dan
Down to Earth

Versi Inggris: April 2009

Versi Bahasa Indonesia: April 2013


Hutan untuk Masa Depan
Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia

 

Para Editor:

Emilianus Ola Kleden
Liz Chidley
Yuyun Indradi

DTE 93-94, Desember 2012

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh).

DTE 93-94, Desember 2012

Wawancara dengan Kasmita Widodo, Direktur Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).