Rakyat Mamberamo menentang pembangunan proyek waduk

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Masyarakat adat di wilayah Mamberamo, Papua Barat menyerukan agar mega-proyek Mamberamo seluas 7,7 juta hektar dihentikan. Pelaksanaan proyek yang diresmikan saat mantan Presiden Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, memasukan pula kegiatan pembangunan waduk air (hydro-dam) yang akan berpengaruh secara permanen terhadap ekosistem yang labil di hutan bakau rawa yang terletak di sebelah hilir. Rencana lainnya adalah pengembangan agribisnis, kehutanan dan industri berat, termasuk baja, nikel dan batubara serta pabrik minyak (lihat DTE No. 32,34,35,37 dan 49 sebagai latar belakang)

Setelah krisis ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 1997, pembangunan proyek tersebut terhenti. Namun, sampai sekarang ini masih tak terbayangkan apabila pemodal besar mengalirkan dana mereka terhadap proyek yang berpotensi merusak lingkungan yang potensinya lebih besar dibandingkan mega proyek di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta, mereka menunjukkan keinginan untuk meneruskan proyek Mamberamo setelah pembahasan masalah otonomi khusus dituntaskan (lihat DTE 49). Pada bulan Mei lalu, mantan menteri lingkungan menjanjikan bahwa apabila orang-orang Papua terus melakukan perlawanan, maka pembangunan proyek tersebut akan ditunda kembali.

Menyadari kemungkinan-kemungkinan terampasnya tanah dan kehancuran sumber mata pencaharian mereka, pertemuan masyarakat adat di Mamberamo memutuskan menolak proyek tersebut. Kemudian serombongan delegasi datang ke Jakarta pada bulan Mei lalu untuk memberikan hasil keputusan tersebut kepada menteri dan meminta agar pembangunan di wilayah mereka seharusnya bertujuan meningkatkan kehidupan rakyat lokal, dan bukan sekedar menarik kehadiran industri berat. "Kita tidak ingin Sungai Mamberamo dihancurkan oleh orang-orang yang tak bertganggungjawab," ujar Wempi Bilsi, Ketua organsiasi Rakyat Adat Mamberamo. "Jika ikan-ikan kita musnah, kami khawatir akan mati kelaparan."

Delegasi itu juga keberatan terhadap kesimpulan sebuah survey yang dilakukan pemerintah pada tahun 1995 yang menyatakan "bahwa tidak ada orang yang menghuni wilayah tersebut." Dalam kenyataannya, terdapat kurang lebih 20.000 orang menghuni wilayah di batas air Mamberamo.

Namun nampaknya pemerintah tetap bersikeras untuk menjalankan terus proyek tersebut. Menurut Made Astawa Rai, pejabat senior Pembangunan Wilayah Timur Indonesia, penilaian dampak lingkungan masih belum siap. Namun, meskipun studi tersebut memberikan kesimpulan negatif "pemerintah masih tetap akan membujuk penduduk setempat menerima rencana pembangunan itu," ujarnya dalam wawancara yang diterbikan oleh majalah mingguan Tempo.

(Tempo 12-18/Jun/01; www.walhi.or.id/BERITA/Masy_memberamo_menolak_dam.htm)