Beranda › Tema › Tema: Masyarakat Adat › Kawasan: Indonesia ›

Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan

DTE berkampanye untuk keadilan iklim. Kami menginginkan jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi. Kami percaya pengelolaan masyarakat atas sumber-sumber daya alam yang mendukung penghidupan menawarkan kemungkinan yang lebih baik untuk adanya keberlangsungan jangka panjang daripada skema-skema pembangunan dari para pemimpin ke rakyat biasa (top-down) yang lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Spanduk keadilan iklim di dua Bahasa

Wawancara dengan Frank Momberg, Fauna and Flora International: “Sebuah program REDD+ hutan masyarakat yang digulirkan di penjuru negeri akan memiliki pengaruh besar dalam mengurangi deforestasi dan memberdayakan masyarakat lokal”

Bagian kesembilan dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 19 April 2012

Wawancara dengan Frank Momberg, Fauna and Flora International, di Jakarta, Maret 2012.

Wawancara dengan Budhi Sayoko, Laksmi Banowati dan Rogier Klaver, UN-REDD Indonesia: “REDD+ adalah hal yang cukup menjanjikan untuk mengatasi deforestasi”

Bagian kesepuluh dari sepuluh wawancara dengan pelaku REDD oleh REDD Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Oleh Chris Lang, 21 April 2012

Wawancara dengan Budhi Sayoko (Asisten Direktur Negara, Kepala Unit Lingkungan, UNDP), Laksmi Banowati (Manajer Program Nasional, UN-REDD) dan Rogier Klaver (Petugas Program UN-REDD Indonesia, FAO). Maret 2012.*

Kebijakan satu peta - 'One Map policy' - di Indonesia

DTE 93-94, Desember 2012

Wawancara dengan Kasmita Widodo, Direktur Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Gagal menghargai hak, melindungi penghidupan dan mendukung keadilan iklim

Arahan DTE menyongsong kunjungan Presiden SBY ke Inggris, Oktober - November 2012

Arahan lengkap dengan kontribusi oleh DTE dan organisasi masyarakat sipil lainnya (hanya dalam Bahasa Inggris), klik di sini.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.

Buku terbaru DTE: Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan Jilid II

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.

Pengetahuan tradisional – sebuah alat penting untuk adaptasi perubahan iklim

DTE 91-92, Mei 2012

Pandangan Pribadi terhadap KMAN IV oleh Clare McVeigh 

Pada bulan April tahun ini, saya merasa beruntung diundang mewakili DTE sebagai pengamat di KMAN IV dan Temu Nasional  Perempuan Adat Nusantara  di Tobelo. Sebuah pengalaman berharga untuk dapat menyaksikan langsung salah satu pergerakan masyarakat adat yang terbesar dan paling beragam dalam berkonsolidasi dan mengupayakan usaha bersama untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat adat.

Pertemuan Perempuan Adat – dari sudut pandang pribadi

DTE 91-92, Mei 2012

Oleh Clare McVeigh, DTE