Kampanye

Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin › Tema: Ekonomi & Utang ›

Kalimantan

Warisan Suharto

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Bulan Mei ini merupakan peringatan ke sepuluh tahun jatuhnya Suharto dari kursi kekuasaan. Mantan presiden, yang memimpin rezim militer yang memerintah Indonesia selama 32 tahun tersebut meninggal di usianya yang ke 86 pada bulan Januari tahun ini.

TNI Tidak lagi menjaga proyek-proyek vital

Down to Earth Nr 62  Agustus 2004

Kepentingan Batubara BP: Kaltim Prima

Down to Earth No 52  Februari 2002

Sekarang ini, BP mengelola dan memiliki usaha bersama pertambangan terbesar di Indonesia. Mereka memegang saham sejumlah 50% di PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ini merupakan operasi besar yang membuka wilayah-wilayah pertambangan dekat Sanggata, Kalimantan Timur. Pemilik 50% saham lainnya adalah Rio Tinto, sebuah perusahaan milik Anglo-Australia.

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.

Hutan: Masyarakat Berhadapan Dengan Penebang Kayu

Down to Earth Nr 45  Mei 2000

Masyarakat Adat yang hutannya sudah dijarah oleh perusahaan penebang kayu kini menuntut ganti rugi kerusakan. Dengan dicabutnya perlindungan yang mereka nikmati di bawah Presiden Suharto, kini perusahaan tersebut harus menghadapi hal ini dengan serius.

Krisis Sumber Daya Sekitar Pantai

Down to Earth Nr 45   Mei 2000

Perlawanan Terhadap UU Kehutanan yang baru

Down to Earth No. 42, August 1999

Sebelum DTE menerbitkan artikel ini, DPR telah mengesahkan UU kehutanan yang baru. Meskipun disertai dengan janji-janji reformasi, UU kehutanan ini ternyata masih bertumpu pada pengawasan bersifat top-down dan eksploitasi komersial. Oleh karena itu, kalangan LSM, akademisi kehutanan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menuntut agar UU tersebut dicabut kembali karena mengingkari hak-hak adat dan dirancang tanpa proses konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.