Beranda › Kampanye › Kawasan: Indonesia ›

Masyarakat Adat

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia: Tidak cukup dengan kata-kata

 

Down to Earth No 73  May 2007

Setelah melalui proses panjang, akhirnya tim kecil standar legalitas menuntaskan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Bagaimana dampaknya di lapangan, di mana hutan Indonesia terus digunduli dengan cepat, masih harus dilihat.

Perkembangan Kebijakan Kehutanan Indonesia: Penyakit Kronis dan Akut

Down to Earth No 70  Agustus 2006

Kelompok adat menyambut terobosan deklarasi

Down to Earth No 70  August 2006

Masyarakat adat menyambut dengan hangat diterimanya Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Council yang baru dibentuk.

Tanah Damai Bagi Papua: Landasan membangun kembali Papua

Down to Earth Nr 66  Agustus 2005

Dalam kunjungannya belum lama ini ke Inggris dan Irlandia, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua Barat, menyerukan dilangsungkannya pembicaraan damai di Papua Barat. Ia menunjuk kasus perundingan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia, termasuk penarikan pasukan dan amnesti umum terhadap GAM. Sofyan Yoman menyatakan bahwa langkah yang sama diharapkan dapat berlangsung di Papua. Namun, pemerintah Indonesia telah menolak usulan seperti itu di Papua Barat.

RSPO[1] menuju minyak sawit lestari?

Down to Earth No 66  Agustus 2005

Wawancara dengan Marcus Colchester

Laporan terbaru Proyek Tangguh 2005

Down to Earth No 65  Mei 2005

Situasi proyek: 'keputusan terakhir investasi' untuk melanjutkan Tangguh datang pada tanggal 7 Maret, setelah terjadi banyak penundaan. Tahap konstruksi senilai 5 milyar dollar Amerika menurut rencana akan dimulai akhir tahun 2005. Tangguh akan beroperasi tahun 2008, dengan dua unit produksi atau 'kereta' (Reuters 7/Mar/05, TIAP 2004)

Tangguh - Membutakan diri atas kenyataan

Down to Earth No 65  Mei 2005

Pada bulan Februari 2004, DTE telah mengulas secara rinci tentang proyek gas kontroversial BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu tahun setelah ulasan itu, kami mencoba melihat kembali sejauh mana persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia, keamanan dan hak-hak masyarakat lokal diatasi.