Beranda › Kampanye ›

Bahan bakar nabati

Agrofuel: pendorong utama dalam gelombang baru perampasan tanah

DTE 93-94, Desember 2012

Agrofuel atau bahan bakar nabati seringkali dipromosikan oleh industri bahan bakar nabati, investor dan pejabat pemerintah sebagai cara untuk menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan, tetapi bagaimana hal ini cocok dengan kenyataan bahwa bahan bakar nabati adalah bagian dari masalah perampasan tanah di negara-negara seperti Indonesia?

DTE menyerukan Inggris untuk mencabut subsidi listrik minyak sawit

Surat DTE berikut ini mendesak Menteri Energi Inggris untuk mengecualikan minyak sawit dan ‘cairan hayati’ lainnya dari skema insentif pembangkit listrik terbarukan pemerintah.

Analisis DTE tentang perkembangan penting dalam kebijakan agrofuel Eropa – latar belakang

Info Terkini DTE tentang Agrofuel, April 2013, Bagian I

Agrofuel atau bahan bakar nabati berbasis lahan (bahan bakar nabati dari tanaman yang membutuhkan area yang luas untuk tumbuh) buruk untuk masyarakat dan planet.

Analisis DTE terhadap proposal Oktober 2012 dari Komisi Eropa

Info Terkini DTE tentang Agrofuel, April 2013, Bagian II

Ornop mendesak Indonesia memperhatikan seruan moratorium terhadap MIFEE

Terjemahan Juni 2013 dari DTE Update, November 29, 2011

Submisi bersama kepada Tinjauan Periodik Universal (UPR) PBB tentang HAM oleh 10 Ornop nasional dan internasional

Gagal menghargai hak, melindungi penghidupan dan mendukung keadilan iklim

Arahan DTE menyongsong kunjungan Presiden SBY ke Inggris, Oktober - November 2012

Arahan lengkap dengan kontribusi oleh DTE dan organisasi masyarakat sipil lainnya (hanya dalam Bahasa Inggris), klik di sini.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.

Buku terbaru DTE: Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan Jilid II

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.