Keadilan iklim

Keadilan iklim artinya adanya jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi.

Keadilan iklim dan penghidupan berkelanjutan sangat terkait erat, karena pengelolaan masyarakat atas sumber-sumber daya alam yang mendukung penghidupan menawarkan kemungkinan yang lebih baik untuk adanya keberlangsungan jangka panjang daripada skema-skema pembangunan dari para pemimpin ke rakyat biasa ('top-down') yang lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Kelompok masyarakat madani Indonesia melakukan protes di Kopenhagen, Desember 2009

Down to Earth 87, Desember 2010

DTE sudah mulai memutakhirkan kegiatannya secara singkat agar masyarakat mengetahui lebih banyak tentang kampanye, pembangunan kapasitas dan kegiatan informasi kami. Umpan balik sangat diharapkan: harap hubungi dte@gn.apc.org.

Down to Earth No.85 - 86, Agustus 2010

Indonesia kini merupakan pengekspor terbesar batubara termal di dunia - dengan memasok stasiun pembangkit tenaga listrik di India, Cina, Eropa dan banyak negara lainnya di seluruh dunia.

Down to Earth No.85 - 86, Agustus 2010

Seperti apa hubungan batubara antara Indonesia dan Inggris? Bagaimana hubungannya dengan masyarakat biasa-mulai dari konsumen dan pemegang saham di Inggris hingga masyarakat yang menderita karena terimbas dampak penambangan batubara di Indonesia? Artikel ini merupakan hasil investigasi awal terhadap hubungan itu.

Oleh Carolyn Marr, DTE

Down to Earth No.84, March 2010

Oleh: Pang Yuriun, Koordinator Dewan Adat Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

Bila kita menerima skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) sebagai satu keharusan untuk mencegah pemanasan global, maka ada sejumlah konsekuensi yang harus kita jalankan bersama.

Down to Earth No.84, March 2010

Menteri Kehutanan Indonesia telah mengumumkan bahwa jutaan hektar 'hutan baru' bakal ditanam.

Tujuannya adalah untuk membantu negara memenuhi komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY] untuk memangkas tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020.

Down to Earth No.83, Desember 2009

Di bulan Agustus, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengumumkan hasil draf penelitian termasuk serangkaian perkiraan dari pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan membandingkannya dengan skenario ‘beraktivitas seperti biasa (business as usual).’

Down to Earth No.83, December 2009

Oleh M. Riza Damanik dan Abdul Halim