Hubungan batubara Inggris - Indonesia

Down to Earth No.85 - 86, Agustus 2010

Seperti apa hubungan batubara antara Indonesia dan Inggris? Bagaimana hubungannya dengan masyarakat biasa-mulai dari konsumen dan pemegang saham di Inggris hingga masyarakat yang menderita karena terimbas dampak penambangan batubara di Indonesia? Artikel ini merupakan hasil investigasi awal terhadap hubungan itu.

Oleh Carolyn Marr, DTE

Sebagai salah satu investor langsung asing yang penting di Indonesia, tak mengherankan kalau Inggris terlibat dalam sektor batubara¹ di negara ini. Mulai dari perusahaan berbasis di Inggris yang mengembangkan dan menjalankan tambang batu bara di Kalimantan sampai investasi Inggris dalam pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di Jawa. Pemerintah Inggris dan Indonesia juga telah sepakat untuk bekerja sama dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) yang kontroversial dengan tujuan mengurangi emisi karbon dari pembakaran batubara di pembangkit tenaga listrik.

Dibandingkan dengan sektor lain, seperti minyak sawit dan kayu, rendah sekali kesadaran masyarakat akan dampak sosial dan lingkungan yang merusak di masa mendatang maupun yang sudah ada akibat dari promosi mengenai batubara oleh Inggris dan Indonesia.

Di Inggris, debat mengenai batubara terpusat pada perlunya mengurangi emisi karbon dan apakah batubara-bahan bakar fosil terkotor-dapat menjadi cukup 'bersih' sehingga dapat berperan dalam kombinasi pasokan energi di masa mendatang. Tetapi menyusul kegagalan konferensi tingkat tinggi iklim UNFCCC di Kopenhagen pada bulan Desember dalam mendorong para pemerintah untuk mengambil tindakan terkait dengan perubahan iklim, maka debat itu menghilang dari agenda pemerintah. Fokus pemerintah koalisi Inggris yang baru sekarang adalah bagaimana mengatasi krisis utang.

Di Indonesia, juga terdapat tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari proyeksi business as usual (BAU) atau 'tanpa ada perubahan' pada tahun 2020.² Strateginya mencakup penghentian deforestasi, yang merupakan salah satu akibat penambangan batubara. Tetapi Indonesia juga ingin meningkatkan pendapatan dari pertambangan-dan batubara sekarang ini menghasilkan pendapatan terbesar di antara berbagai sumber daya mineral³ - dan itu berarti ekspansi, bukan pengurangan tambang batubara.

Kontradiksi kebijakan internasional juga tampak jelas: negara seperti Inggris ingin terus menggunakan batubara (termasuk yang diimpor dari Indonesia) dan juga mengurangi emisi karbon di dalam negeri. Inggris juga ingin agar Indonesia mengurangi emisi. Inggris belum lama ini menjanjikan GBP50 juta untuk mendukung konservasi hutan karbon di Indonesia untuk lima tahun mendatang-meskipun terdapat keraguan besar mengenai bagaimana skema untuk mengurangi emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dapat berhasil.⁴

Bagaimana masyarakat setempat terkait dengan semua ini? Dampak perubahan iklim telah menghantam masyarakat miskin di Selatan-termasuk Indonesia-lebih keras daripada negara-negara industri yang lebih kaya.⁵ Selain itu, dampak sosial dan lingkungan yang buruk dari batubara juga memengaruhi kehidupan masyarakat biasa di Indonesia. Dampak ini terlalu sering diabaikan dalam debat mengenai batubara dan iklim, meskipun ini merupakan hal penting dalam argumen untuk menentang batubara. Seperti yang disoroti dalam terbitan khusus buletin DTE ini, tambang batubara sekarang ini merusak satu generasi orang Indonesia di Kalimantan. Inilah saatnya konsumen batubara di Indonesia dan pemegang saham perusahaan yang menanamkan modalnya di sektor batubara Indonesia menjadi lebih sadar akan konsekuensi buruk dari keterlibatan mereka serta mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Perusahaan mana yang mengimpor batubara dari Indonesia?

Inggris memperoleh sebagian besar batubaranya dari negara lain (lihat boks). Batubara dari Indonesia hanya berjumlah di bawah 5% dari total impor tahun 2008 (atau sekitar 3% dari total pasokan batubara Inggris). Impor lain berasal dari Rusia (35% dari total pasokan); Kolombia (9%), Afrika Selatan, Australia dan AS (7%) serta 28% dari dalam negeri Inggris.

Meskipun proporsi batubara dari Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan seluruh batubara yang digunakan di Inggris, tetap saja jumlahnya lebih dari dua juta ton pada tahun 2008.

Informasi mengenai siapa yang memesan batubara ini dan ke mana batubara ini dibawa begitu tiba di Inggris sulit dilacak.⁶ Dari 20 importir batubara yang terdaftar dalam situs web Asosiasi Importir Batubara Inggris, hanya tujuh yang secara khusus menyebut Indonesia dalam hubungannya dengan batubara dan hanya satu yang menyebut tambang batubara Indonesia tertentu.

Drax Power Ltd, pemilik pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara terbesar di Inggris, melaporkan keberhasilan tes pembakaran batubara Indonesia tahun 2006, tetapi tidak menyebutkan tambang mana yang menghasilkan batubara itu.⁷

ScottishPower adalah perusahaan listrik, dengan sejumlah pembangkit tenaga listrik berkapasitas total 6.400MW, yang terutama menggunakanbahan bakar batubara dan gas. Dalam situs web perusahaan itu Indonesia masuk dalam daftar sumber batubara (misalnya pada tahun 2004-2005).⁸ Sebuah tambang batubara tertentu di Indonesia disebut, tetapi hanya sebagai sumber potensial batubara.

Dalam rangkuman kinerja tahun 2007, perusahaan itu mengatakan bahwa manajer perdagangan batubara dan bahan bakar nabati mengunjungi tambang batubara bernama Gudang Hitam dekat kota Samarinda di Kalimantan Timur untuk melihat apakah tambang itu beroperasi sesuai dengan standar yang dapat diterima, dalam hal kesejahteraan, kesehatan, keselamatan serta ketentuan dan persyaratan karyawan serta perlindungan lingkungan. Temuan itu-yang minimal khususnya sejauh itu terkait dengan perlindungan lingkungan-dilaporkan sbb:

"Kunjungan awal ini menemukan bahwa tambang itu dijalankan dengan baik dan terdapat pusat kesehatan dan kantin di lokasi. Ketentuan dan persyaratan karyawan mencakup asuransi kesehatan, rencana pensiun dan sejumlah pengadaan layanan kesejahteraan yang mencakup anggota keluarga."

"Perlindungan lingkungan, termasuk transportasi batubara juga dicermati. Batubara dibawa dalam jarak pendek dengan truk dan kemudian dikapalkan dengan tongkang sejauh 50 kilometer dari Sungai Sanga-sanga ke pantai, dan kemudian ditempatkan dalam kapal-kapal besar untuk dikirim ke pelanggan di seluruh dunia."⁹

Laporan ini tak memberikan informasi mengenai dampak batubara, pengangkutan atau pengapalan batubara. Padahal Samarinda merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak terburuk dari penambangan batubara, termasuk banjir dan hilangnya mata pencaharian karena polusi dari banyaknya kegiatan batubara di daerah itu (lihat artikel sebelumnya).

Laporan pertanggungjawaban perusahaan yang terpisah pada tahun yang sama mencakup 'Independent Assurance Statement' (Pernyataan Jaminan Independen) dari perusahaan bernama CSR Network Ltd. Laporan ini menandai adanya fakta bahwa perusahaan itu telah memasukkan informasi mengenai potensi pembelian dari sebuah tambang di Indonesia, tetapi merekomendasikan bahwa diperlukan lebih banyak rincian:

"Kami merekomendasikan diberikannya pertimbangan bagi pemberian informasi yang lebih sistematis atas isu-isu ini dalam laporan yang akan datang, termasuk jika mungkin, laporan mengenai temuan verifikasi yang independen atas dampak sosial dan lingkungan serta standar manajemen pemasok."¹⁰

ScottishPower juga menyatakan bahwa perusahaan itu adalah anggota kelompok bernama Basic Services Human Rights Network, yang difasilitasi oleh Human Rights Consultancy Twenty Fifty. Menurut ScottishPower, perwakilannya bekerja dengan konsorsium pembangkit listrik Inggris untuk menelaah isu-isu penting terkait dengan pengadaan batubara yang etis dan laporannya dijadwalkan untuk dikeluarkan awal 2008.¹¹ Tetapi laporan itu tampaknya tidak pernah diterbitkan.¹²

Rudrum Holdings menjalankan perusahaan pengadaan batubara dengan tiga fasilitas impor, penyimpanan dan persiapan bagi batubara di Redruth, Cornwall; Avonmouth, Bristol; dan Grassmoor, dekat Chesterfield. Perusahaan ini memasukkan Indonesia dalam daftar sumber batubaranya. Dalam situs webnya, Rudrum Holdings menyatakan telah mengadakan kunjungan ke sebagian besar penghasil batubara dunia, termasuk Indonesia¹³, dan mengadakan dialog reguler dengan mereka, tetapi tidak menyebutkan tambang mana yang menghasilkan batubara.

Perusahaan pertambangan yang berbasis di Inggris

Perusahaan pertambangan berbasis di Inggris yang terlibat langsung dengan eksplorasi dan penambangan batubara mencakup raksasa pertambangan multinasional BHP-Billiton dan perusahaan yang kurang dikenal, Churchill Mining. Dua perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris lainnya, Rio Tinto dan BP, memainkan peran penting dalam pengembangan tambang batubara di Kalimantan hingga 2003.

Perusahaan pertambangan multinasional Australia-Inggris BHP Billiton memiliki tujuh konsesi pertambangan yang mencakup 355.000 hektare di Kalimantan Tengah.²⁷ Perusahaan itu juga merupakan agen pemasaran eksklusif bagi PT Arutmin Indonesia, yang mengoperasikan enam lokasi pertambangan di Kalimantan Selatan (lihat boks di bawah).

Perusahaan itu mengumumkan bahwa ia akan menjual proyeknya di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2009, tetapi mengubah keputusan itu awal tahun ini. Kemudian pada bulan Maret 2010, BHP Billiton mengumumkan persetujuan untuk membuat perusahaan patungan bagi proyek batubaranya di Indonesia dengan anak perusahaan PT Adaro Energy TBK (lihat boks juga). Adaro akan memiliki 25% dari usaha patungan itu sedangkan BHP Billiton memiliki 75%.²⁸

Menurut laporan media, proyek itu diharapkan memulai produksi komersialnya tahun 2014, dengan hasil produksi mencapai 6 juta ton batubara termal maupun kokas dalam lima tahun.²⁹ Bisa jadi banyaknya batubara dengan kadar batubara metalurgi yang tampaknya tinggi itu merupakan daya tarik utama bagi BHP.

Apa dampak proyek itu nantinya? Tak banyak informasi mengenai masyarakat adat dan masyarakat setempat yang tinggal di dalam atau di sekitar daerah konsesi. Alih-alih, perhatian dipusatkan pada dampak keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2007, surat kabar Inggris, Sunday Times melaporkan bahwa BHP Billiton merencanakan untuk mengekploitasi hak pertambangan di area konservasi Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) dan bahwa perusahaan itu telah melobi agar status dilindungi dari sebagian area itu dicabut.³⁰ Sebelumnya, kajian dari WWF mengkonfirmasikan bahwa konsesi BHP tumbang tindih dengan area Jantung Kalimantan.³¹ Sementara itu, Laporan Keberlanjutan 2008 dari perusahaan itu memberikan gambaran mengenai BHP yang ramah dan baik, dengan bekerja untuk melindungi keanekaragaman hayati di area konsesinya (tanpa mengacu pada Jantung Kalimantan).

Perusahaan itu memperkirakan bahwa total 'area yang terganggu' dalam konsesinya akan berjumlah sekitar 15.000 hektare dari total area konsesi seluas 355.000 hektar. Laporan itu menyebutkan bahwa area itu berada di bawah 'ancaman yang cukup besar dari perubahan penggunaan lahan, seperti kehutanan dan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang pesat serta 'praktik pertambangan yang dikelola dengan buruk dan pertambangan liar'. BHP tidak terlihat memasukkan dirinya sendiri sebagai salah satu ancaman.

Laporan itu juga mengatakan bahwa, jika proyek berlanjut, maka rencananya adalah memulainya dengan membuat 'tambang-tambang kecil'.

"Dengan mulai dari kecil, tujuan kami adalah mengembangkan pemahaman dan pengalaman lebih lanjut mengenai bagaimana mengelola dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah itu sebelum operasi skala besar dimulai."³²

Dapatkah BHP dipercaya? Kaitan perusahaan dengan pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan perubahan iklim disoroti dalam laporan tahunan alternatif yang dikeluarkan oleh kelompok masyarakat sipil untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BHP Billiton di London tahun lalu. Laporan itu menyoroti kasus dari delapan negara tempat perusahaan beroperasi. Kasus-kasus ini dan informasi lain dalam laporan itu melemahkan klaim perusahaan atas keberlanjutan. Pengantar laporan itu berbunyi:

"Sejumlah isu yang berulang tampak menonjol...termasuk pelanggaran HAM, hak-hak buruh, relokasi masyarakat, perlakuan buruk terhadap masyarakat adat, perusakan situs sakral, dampak yang merusak terhadap makanan dan air, perubahan iklim, penggunaan paramiliter, kekhawatiran atas kesehatan, prosedur pembuangan tailing yang tidak bertanggung jawab dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipertanyakan".³³

Churchill Mining PLC, yang dimasukkan dalam daftar Alternative Investment Market (AIM) di Bursa Efek London, adalah perusahaan Inggris yang kegiatannya terpusat pada proyek batubara termal di kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Rencana untuk East Kutai Coal Project (EKCP) mencakup tingkat produksi tahunan sebesar 20 juta ton. Konstruksinya akan dimulai tahun ini (2010) dan mulai berproduksi dalam kurun waktu dua tahun. Proyek itu memiliki sumber daya batubara termal sebesar 1,4 milyar ton.³⁴

Kutai Timur sendiri sudah merupakan kabupaten yang paling intensif dengan kegiatan pertambangan (lihat artikel sebelumnya).

Direncanakan akan ada tiga tambang terbuka dan batubara akan diangkut dari tambang itu dengan menggunakan sistem konveyor sepanjang 160 km. Tenaga konveyor itu akan diperoleh dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara berkapasitas 75MW yang menggunakan batubara EKCP. Sebuah pelabuhan air dalam yang baru juga akan dibangun dan tingkat muatan yang diproyeksikan adalah sebesar 6.000 ton per jam.³⁵

Perusahaan ini memiliki proyek lain bernama Sendawar, juga di Kalimantan Timur, yang digambarkan oleh perusahaan itu sebagai area yang sangat menjanjikan akan gas metana batubara.³⁶

Hingga 2003, dua perusahaan multinasional Inggris yang sangat berpengaruh, Rio Tinto dan BP, merupakan operator gabungan dari salah satu tambang batubara terbesar di dunia: tambang terbuka Kaltim Prima (KPC) di Kalimantan Timur. Proyek ini telah lama dikaitkan dengan penggusuran, hilangnya mata pencaharian, polusi, pemogokan, penggunaan aparat polisi dan militer Indonesia serta kesepakatan dengan bisnis dan elit politik Indonesia yang mengundang tanda tanya.³⁷

JATAM baru-baru ini mengonfirmasikan bahwa masyarakat setempat mengalami pelanggaran HAM sejak tambang KPC dibuka. Misalnya tahun 1986 perusahaan itu menggusur 73 keluarga dari tanah mereka di kabupaten Sangatta, tanpa kompensasi, untuk membangun perumahan karyawan. Empat tahun kemudian, 32 hektare tanah yang dimiliki oleh 20 keluarga di Muara Bengalon dirampas untuk dijadikan area penyimpanan batubara. Tak ada kompensasi dan warga setempat dilarang memasuki area itu.³⁸ Setelah adanya protes dari kalangan setempat, larangan itu akhirnya dicabut.

KPC pada tahun 2003 dijual ke Bumi Resources, perusahaan yang dikuasai oleh Bakrie Group. Konglomerasi ini milik Aburizal Bakrie, ketua Golkar (kendaraan politik diktaktor dan mantan presiden Soeharto) dan baru-baru ini diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala sekretariat yang baru untuk mengawasi partai-partai yang tergabung dalam koalisi bersama pemerintah (termasuk Golkar).³⁹ Bakrie disebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia pada tahun 2008 oleh Globe Asia.⁴⁰ Perusahaannya terlibat dalam sengketa hukum atas penghindaran pajak,⁴¹ dan perusahaan Bakrie lainnya juga bertanggung jawab atas bencana lumpur panas Lapindo yang masih terus berlangsung terkait dengan salah satu kegiatan minyaknya di Jawa Timur. Bencana itu menelan 14 nyawa dan menyebabkan ribuan warga terpaksa meninggalkan desa mereka.⁴² (Lihat juga artikel terpisah mengenai KPC dan korupsi).

Pada tahun 2006, ekspor ketiga perusahaan yang pertama disebut mencapai 69% dari ekspor batubara Indonesia, bernilai total US$6,2 miliar.⁴⁹

Penghasil batubara termal lainnya yang besar adalah: PT Berau Coal, perusahaan patungan Indonesia, Belanda, Jepang (tambang Binungan, Lati, Sambarata, Kalimantan Timur) Straits Asia Resources, perusahaan terdaftar di bursa saham Singapura, yang salah satu pemegang sahamnya adalah Straits Resources dari Australia (tambang Sebuku yang dioperasikan oleh PT Bahari Cakrawalacabang Sebuku, di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan; dan tambang Jembayan, Kalimantan Timur). PT Tanito Harum, perusahaan Indonesia (tambang di area Sungai Mahakam, Kalimantan Timur) PT Bayan Resources Tbk, perusahaan Indonesia, dengan enam tambang batubara yang beroperasi dan dua proyek eksplorasi di Kalimantan Timur dan Selatan, termasuk kegiatan di Kalimantan Timur oleh PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBP).⁵⁰

Investasi di sektor batubara

Bank-bank Inggris terlibat dalam pembiayaan tambang batubara Indonesia. Di antaranya:

• Royal Bank of Scotland (RBS), yang sekarang 84% sahamnya dikuasai oleh publik,⁵¹ menyusul usaha penyelamatan besar-besaran dari pemerintah tahun 2008-2009. Sebelum krisis keuangan itu, pada bulan Juli 2007 RBS dan bank-bank lain meminjamkan USD1.200 juta kepada Noble Group yang berbasis di Hong Kong, yang memiliki aset produksi batubara di Australia dan Indonesia.⁵²

   

• Barclays dan sebuah bank lain meminjamkan USD950 juta untuk Tata Power yang berbasis di India pada bulan Juni 2007. Tata memiliki saham di Bumi Resources, penghasil batubara terbesar di Indonesia (lihat boks). Pada tahun berikutnya (Maret 2008) Barclays bergabung dengan sembilan bank lain untuk memberikan pinjaman USD845 juta untuk Tata.⁵³

   

• Standard Chartered - bank investasi global utama yang berbasis di Inggris - adalah bank yang menerbitkan sahamnya ke pasar dan awalnya merupakan manajer pimpinan untuk modal yang digalang oleh Straits Asia Resources bagi proyek-proyeknya di Indonesia pada tahun 2007.⁵⁴

   

• PT Adaro menyebutkan bahwa bank yang memberinya pinjaman antara lain adalah bank Inggris HSBC dan Standard Chartered, serta Credit Agricole Prancis dan kelompok layanan finansial Asia, DBS.

Investasi dalam pembangkit tenaga listrik berbasis batubara di Indonesia

Perusahaan-perusahaan Inggris terlibat dalam beberapa proyek pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di Indonesia. Antara lain Paiton dan Paiton II di Jawa Timur yang sudah ada ditambah dengan Paiton III (dalam pembangunan). Kedua proyek Paiton yang pertama terkenal sangat mahal dan kabarnya tercemar praktik korupsi pada tahun-tahun terakhir pemerintahan manatan presiden Suharto.⁵⁵

International Power PLC adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik yang berbasis di Inggris dengan kepemilikan saham di 21 negara, termasuk Indonesia dan Inggris. Perusahaan ini memiliki saham di pembangkit tenaga listrik Paiton yang mulai beroperasi tahun 1999 dengan kapasitas kotor sebesar 1.365MW dan juga terlibat dalam pabrik Paiton III dengan kapasitas 815MW yang kini tengah dibangun di samping pabriknya yang pertama di Probolinggo, Jawa Timur.⁵⁶

International Power adalah pemilik PT Paiton Energy bersama dengan dua perusahaan Jepang (Mitsui, Tokyo Electric Power Company) dan satu mitra Indonesia (PT Batu Hitam Perkasa).⁵⁷ Saham International Power dalam PT Paiton adalah 40,5%.⁵⁸ Operator pabrik Paiton III nantinya adalah IPMOMI (yang merupakan operator dari pabrik Paiton yang sudah ada) yang sejumlah 59,9% sahamnya dimiliki oleh International Power.⁵⁹

Paiton III akan merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang 'superkritis'. Menurut perusahaan itu, teknologi superkritis dapat mencapai efisiensi antara 42% dan 44% dibandingkan dengan sekitar 40% untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara subkritis. Perusahaan itu juga mengatakan bahwa mereka berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, termasuk proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) rintisan di Australia yang dimulai pada bulan April 2009 dan telah menangkap 25 ton CO2 per hari.⁶⁰ Sejauh itu menyangkut biaya pembatasan lingkungan di masa mendatang, perusahaan itu mengindikasikan bahwa mereka tak mengharapkan timbulnya biaya tambahan karena tak ada perundang-undangan penting yang kelihatannya akan terbit dalam waktu dekat di Asia dan-sesuai dengan perjanjian jangka panjang dengan perusahaan listrik negara PLN-perusahaan itu tak akan bertanggung jawab atas biaya karbon di masa mendatang.⁶¹

Sementara itu, Paiton I adalah penghasil CO2 yang besar, memompa hampir 9 juta ton gas rumah kaca ke atmosfer setiap tahunnya.⁶²

Terkait dengan masalah HAM, kebijakan International Power menyebutkan tentang penerapan prinsip-prinsip Deklarasi Universal mengenai HAM di seluruh angkatan kerjanya.⁶³ Tak ada yang menyebutkan HAM masyarakat yang terimbas oleh pengadaan batubara, atau dampak dalam masyarakat yang tinggal dekat dengan proyek pembangkit tenaga listrik itu. Alih-alih, halaman web "Masyarakat" perusahaan itu bertekad untuk memainkan 'peran positif' dengan menyediakan pekerjaan bagi warga setempat, mendukung ekonomi daerah; bertindak sebagai tetangga dan majikan yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi bagi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga setempat.⁶⁴

PowerGen, sekarang adalah raksasa energi yang berbasis di Jerman E.ON, dulu terlibat dalam Paiton II, pembangkit tenaga listrik berkapasitas 1.220MW yang mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan itu memiliki saham 35% tetapi menghentikan investasinya pada tahun 2004.⁶⁵

Powergen mengatakan bahwa perusahaan itu mengatasi isu-isu HAM dalam kegiatannya di seluruh dunia melalui komitmennya atas pemerataan kesempatan dan memperlakukan masyarakat dengan "adil, bermartabat dan rasa hormat".⁶⁶

LKI

Lembaga Keuangan Internasional seperti Kelompok Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia merupakan komponen lain dari hubungan batubara Inggris-Indonesia.

Terlepas dari kritik internasional atas pendanaannya yang terus berlanjut bagi proyek-proyek bahan bakar fosil, Inggris tetap merupakan satu dari lima besar pemegang saham di Bank Dunia. ⁶⁷

Analisis tahun lalu oleh lembaga pemikir yang berbasis di Amerika Serikat, Bank Information Center, menunjukkan bahwa Kelompok Bank Dunia masih terus memberi bantuan kepada industri ekstraktif⁶⁸ sementara secara bersamaan mengadopsi peran sebagai pemimpin dalam manajemen dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

BIC menunjukkan bahwa badan pemberi pinjaman swasta Kelompok Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC), meningkatkan pinjaman bagi proyek bahan bakar fosil sebesar 165% selama Juli 2007-Juni 2008.

Inggris adalah pemegang saham gabungan terbesar ketiga dalam IFC pada tahun 2009 (dengan 5% saham IFC ).⁶⁹

Survei oleh sebuah organisasi non-pemerintah (ornop) dari USA, Environmental Defense, menemukan bahwa pada tahun 2009 Indonesia merupakan penerima dana publik terbesar (termasuk dana Kelompok Bank Dunia) bagi pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara. ⁷⁰

Di Indonesia, persetujuan pemberian pinjaman IFC baru-baru ini dalam sektor ekstraktif dan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil berjumlah lebih dari USD240 juta. Pinjaman itu mencakup utang bagi pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di Kalimantan Selatan yang akan dijalankan oleh perusahaan Indonesia bernama PT Makmur Sejahtera Wisesa (anak perusahaan PT. Adaro Energy Tbk) yang telah disetujui 21 Juni 2007.⁷¹

IFC menyediakan $25 juta bagi akunnya sendiri dan mengatur fasilitas sindikasi sebesar $96,8 juta dengan lima bank internasional (Calyon [Prancis], Cordiant Capital [Kanada], DBS [Singapura], ING Bank [Belanda], dan KBC [Belgia]) untuk membantu membangun pembangkit listrik bertenaga batubara dengan kapasitas 60 megawatt ini. Menurut IFC, Makmur Sejahtera Wisesa akan menjual listrik yang dihasilkan ke PT Adaro Indonesia, sedangkan kelebihan listrik yang dihasilkan akan dijual ke perusahaan listrik negara, PLN, "untuk menstabilkan jaringan listrik setempat bagi pengguna komersial lain serta pengguna warga perumahan."⁷²

Pembangkit tenaga listrik itu diharapkan akan selesai 2010. Pasokan listrik yang baru akan membuat Adaro menghemat $100 juta tiap tahun dalam kurs asing dari impor minyak solar, juga banyak mengurangi biaya operasi perusahaan.

Dengan kata lain, uang publik tengah digunakan untuk membantu menghemat uang perusahaan pertambangan besar ini, yang merupakan penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia.

Saluran lain bagi dana publik Inggris adalah Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan Inggris sebagai investor terbesar ke-⁷³ ADB adalah bagian dari kelompok internasional yang menyediakan USD1,8 miliar untuk membiayai pembangkit tenaga listrik milik Tata Power, yaitu Mundra di Gujarat, India. Menurut Tata, hampir setengah dari bahan bakar kering yang diperlukan bagi proyek dengan kapasitas 1.600 MW itu akan berasal dari tambang-tambang di Indonesia.⁷⁴ (Lihat juga artikel terpisah mengenai hubungan batubara Indonesia-India.)

Kerja sama antar-Pemerintah

Seperti apa hubungan antara pemerintah Inggris dan Indonesia terkait dengan batubara? Mengingat pentingnya hubungan sektor swasta seperti yang dijelaskan di atas dan fakta bahwa Inggris masih tergantung pada batubara untuk hampir sepertiga listriknya, maka tak mengherankan kalau Inggris berminat mengembangkan hubungan batubara lebih jauh dengan Indonesia. Sementara itu, tekanan internasional atas kedua negara itu untuk mengurangi emisi karbon telah mengarahkan perhatian antar-pemerintah terhadap perbaikan teknis pada penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). (Lihat juga artikel terpisah mengenai Batubara dan Perubahan Iklim).

Pada tahun 2008, pemerintah Inggris dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama lingkungan hidup dan perubahan iklim untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang ini. Selain memasukkan paragraf tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta kelapa sawit, MoU itu mencakup komitmen untuk "kerja sama bilateral yang berlanjut untuk mengkaji potensi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) bagi Indonesia."

Pada bulan Mei 2009, DTE menulis ke Departemen Energi dan Perubahan Iklim (DECC) Inggris untuk menyampaikan keprihatinan atas langkah-langkah untuk mengkaji CCS sebagai kemungkinan pilihan di masa mendatang untuk sektor energi Indonesia yang berbahan bakar batubara. Hal ini, demikian DTE dalam argumentasinya, akan berarti "dukungan bagi industri yang terkait dengan konflik serius atas hak akan sumber daya, penghancuran hutan dan polusi udara serta air di area-area tambang batubara di Indonesia, dan juga merupakan salah satu cara terkotor dalam menghasilkan tenaga listrik sehubungan dengan emisi GRK."

Surat itu berbunyi:

"Kami yakin bahwa usaha sekarang ini perlu difokuskan untuk beralih dari generasi bahan bakar fosil menuju alternatif terbarukan (baik di Indonesia maupun di Inggris), bukannya mendukung industri ini dengan harapan bahwa teknologi CCS yang masih belum terbukti itu pada akhirnya dapat membersihkannya."⁷⁵

DTE tak pernah menerima jawaban.

Kelompok Inggris-Indonesia yang baru, (Kelompok Kerja Inggris-Indonesia mengenai Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim), yang dibentuk sesuai dengan MoU itu, mengadakan pertemuannya yang pertama pada bulan Juni 2009. Pertemuan kedua dijadwalkan pada bulan Juli 2010. Anggota inti dari kelompok kerja ini adalah DECC, Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan (DEFRA) Inggris dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia sebagai penanda tangan MoU itu. Wakil dari departemen dan badan-badan pemerintahan yang lain baik dari Inggris maupun Indonesia juga ambil bagian dalam pertemuan itu sesuai kebutuhan.

Menurut Joan Ruddock, menteri dalam pemerintahan partai Buruh yang lalu, hasil dari kelompok kerja ini hingga sekarang mencakup pertukaran informasi mengenai peraturan energi terbarukan Uni Eropa; CCS; kelapa sawit yang berkelanjutan; dan isu-isu kehutanan dan penggunaan lahan. Pada bulan Maret tahun ini, pemerintah Inggris juga menjadi tuan rumah bagi penempatan seorang pejabat Indonesia selama dua minggu di DECC dan DEFRA.⁷⁶

Membuktikan ketidakbenaran 'batubara bersih'

Pemerintah Inggris tetap berkomitmen terhadap batubara sebagai bagian penting dari campuran energi Inggris, meskipun terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi emisi karbon, dan meskipun terdapat kampanye publik yang luas oleh kelompok masyarakat sipil untuk menentang penggunaannya yang terus berlanjut. Seperti pemerintahan Buruh sebelumnya, pemerintahan koalisi baru antara partai Konservatif dan Demokrat Liberal menaruh kepercayaan pada CCS. Pemerintah koalisi mengatakan akan meneruskan investasi sektor publik dalam CCS bagi empat pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara, dan membuat standar kinerja emisi yang akan mencegah dibangunnya pembangkit listrik berbahan bakar batubara kecuali jika dilengkapi dengan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) yang cukup..."⁷⁷ Kantor pemerintah yang baru bagi CCS diluncurkan pada bulan Maret tahun ini untuk mendukung prakarsa itu.

Pada bulan yang sama, laporan pemerintah yang baru diluncurkan: 'Batubara bersih: strategi industri bagi pengembangan penangkapan dan penyimpanan karbon di seluruh Inggris.'⁷⁸ Judul laporan ini sendiri sudah menyingkapkan terbatasnya debat seputar batubara dan CCS. Bahkan jika semua karbon ditangkap, batubara masih tetap belum 'bersih', seperti yang terlihat dari bukti dalam masyarakat di Indonesia yang hancur karena batubara.

Pemerintah Inggris, dan juga sektor swasta dan pemegang saham perusahaan perlu mengenali implikasi dari dukungan mereka yang berlanjut atas batubara melalui kebijakan energi Inggris yang mendorong impor batubara dari Indonesia; uang publik untuk bantuan antar-pemerintah bagi CCS; pendanaan publik bagi keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional dalam proyek batubara di Indonesia atau bagi proyek di negara lain yang tergantung pada batubara Indonesia; dan investasi sektor swasta di pertambangan batubara dan pembangkit tenaga listrik Indonesia.

Sementara masyarakat setempat terus menderita gangguan kesehatan dan mata pencaharian mereka terimbas oleh hubungan batubara itu, batubara tetaplah kotor dan mematikan.

Terima kasih untuk Roger Moody atas saran editorialnya
 

Catatan

1. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, Inggris adalah investor terbesar ke-5 selama tahun 2009, www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Ranking%20of%20Foreign%20Direct%20Investment%20Realization%20by%20Country,%202009.pdf
2. Lihat artikel di DTE 84, Maret 2010.
3. The Jakarta Post 27/Agt/2009
4. Lihat berbagai artikel dalam buletin DTE, misalnya DTE 84, DTE 84, dan DTE 82
5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak perubahan iklim, lihat, misalnya DTE 83, Desember 2009.
6. DTE menulis kepada para importir batubara di Inggris untuk menanyakan apakah mereka memperoleh batubara dari Indonesia, dari tambang mana batubara itu berasal dan untuk apa batubara itu.
7. http://www.draxpower.com/ Interim Results 2007, slide 13. Diakses Februari 2010.
8. Scottish Power, Procurement Performance 2004-5: www.scottishpower.com/uploads/crprocurement.pdf
9. Scottish Power Performance Summary 2007, www.scottishpower.com/p11.asp#story2, diakses 24/Jun/10.
10. Scottish Power CRS Report 2007, www.scottishpower.com/uploads/CRReport2007.pdf, diakses 24/Jun2010.
11. Situs web Scottish Power: www.scottishpower.com/uploads/LongannetPowerStationEMAS2007.pdf, diakses 24/Jun10.
12. Lihat www.twentyfifty.co.uk/publications/.
13. www.rudrumholdings.co.uk/
14. www.coalimp.org.uk/, diakses Mei 2010
15. www.coalimp.org.uk/
16. www.coalimp.org.uk/
17. www.coalimp.org.uk/
18. www.coalimp.org.uk/
19. DECC, www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/coal/coal.aspx, diakses 24/Jun/10.
20. DECC, www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/coal/coal.aspx, diakses 24/Jun/10.
21. Statistik DECC: Solid Fuel and Derived Gases Table 2.4, diakses 17/Jun/2010.
22. Statistik DECC seperti di atas.
23. Indonesian coal oleh D.L.Ewart Jr. Dan R Vaughn, Marston & Martson Inc. Mei 2009.
24. Reuters 31/Mei/2010
25. Marston & Marston Mei 2009 sda
26. Marston & Marston Mei 2009 sda
27. Kontan 24/Nov/2009
28. Siaran Pers BHP Billiton 31/Mar/20: www.bhpbilliton.com/bb/investorsMedia/news/2010/bhpBillitonEntersIntoAJointVentureForItsIndonesianCoalProjectmaruwai.jsp, diakses 24/Jun/10.
29. Reuters 27/Jan/2010
30. Sunday Times 17/Jul/07: lihat www.orangutan.org.uk/latest-news/154-mining-giant-to-raze-apes-forest-home
31. www-personal.umich.edu/~thoumi/Research/Carbon/Forests/Forests,%20HoB/heartofborneo.pdf
32. www.bhpbilliton.com/bb/sustainableDevelopment/caseStudies/2008/turningChallengesIntoOpportunitiesMaruwaiCoalProjectsBiodiversityStrategy.jsp, diakses 24/Jun/10. Perusahaan itu juga terlibat dalam skema REDD dari pemerintah Australia yang kontrovesial di Indonesia. Lihat DTE 82
33. Undermining the Future, lihat http://www.piplinks.org/system/files/BHP+Billiton+Alternative+Report.pdf
34. www.churchillmining.com/library/file/Cirebon%2021Apr.pdf diakses 23/Jun/10 ,
35. www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/11366/churchill-mining completes-feasibility-study-for-flagship-east-kutai-coal-project-11366.html, diakses Mei 2010.
36. Lihat www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/11366/churchill-mining-completes-feasibility-study-for-flagship-east-kutai-coal-project-11366.html, diakses Mei 2010
37. Lihat buletin DTE yang lama, mis. DTE 57
38. Lihat 'Bumi Resources Ensures the Bleak Future of East Kutai', english.jatam.org/content/view/96/19/
39. AFP 27/Mei/2010
40. Globe Asia 150 Wealthiest Indonesians, diakses 4/Nov/08
41. The Jakarta Globe 27/Mei/2010
42. Lihat DTE 71 & DTE 72
43. Indonesian coal, Marston & Marston, Mei 2009.
44. Situs web Arutmin: www.arutmin.com/?page=/marketing/, diakses 24/Jun/10.
45. Economic Times (India) 7/Jun/2010
46. Indonesian coal, Marston & Marston, Mei 2009.
47. Website Banpu, www.banpu.co.th/eng/profile/group.php diakses 25/Jun/10.
48. Indonesian coal, Marston & Marston, Mei 2009.
49. BHP Billiton 2006, Global Energy Flows.
50. Situs web PT Bayan Resource: www.bayan.com.sg/index.php/Operation-Locations.html, diakses 25/Jun/10.
51. blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100022190/rbs-is-a-nationalised-industry-so-why-is-it-allowed-to-dole-out-1-5bn-in-bonuses/ diakses 23/Jun/10.
52. Cashing in on Coal, RBS, UK Banks and the Global Coal Industry, K Smith Platform, Agustus 2008.
53. Cashing in on Coal, RBS, UK Banks and the Global Coal Industry, K Smith, Platform, Agustus 2008.
54. From Money to Metals oleh Nostromo Research: moneytometal.org/index.php/From_Money_to_Metals
55. Lihat mis. Environmental Defense Fund's International case study in 2004, The Paiton Debacle at www.edf.org/documents/2445_case%20study_indonesianpower.pdf, diakses 25/Jun/10.
56. Situs web International Power www.investis.com/ipr/flash/jun07/main_map_aug08_04.html, diakses 23/Jun10
57. www.powergenworldwide.com/index/display/articledisplay/6261532180/articles/powergenworldwide/coal-generation/new-projects/2010/04/full-steam_ahead_for.html, diakses 23/Jun/10.
58. Siaran pers IP 4/Agt/08. Lihat www.ipplc.com/en/news/press-releases/2008/pr-04-08-2008.aspx.
59. Siaran pers IP 4/Agt/08 sda.
60. http://www.ipplc.com/en/environment-and-society/environment/climate-change.aspx
61. Situs web International Power: www.ipplc.com/environment-and-society/environment/regional-overview.aspx#Category1_A5, diakses 24/Jun/10
62. Survei Environmental Defense www.edf.org/documents/9584_coal-plants-spreadsheet.xls, diakses 25/Jun/10.
63. Situs web International Power: www.ipplc.com/environment-and-society/human-rights.aspx, diakses 24/Jun/10
64. Situs web International Power: www.ipplc.com/environment-and-society/society/community.aspx, diakses 24/Jun/10.
65. Powergen Corporate Responsibility Report 2001, http://www.eon-uk.com/default.aspx, diakses Mei 2010.
66. http://www.eon-uk.com/default.aspx, diakses Mei 2010.
67. DFID Lihat www.dfid.gov.uk/About-DFID/Who-we-work-with1/The-World-Bank/ diakses 19/Jun/10
68. Encouraging the World's Addiction to Fossil Fuels, BIC, Februari 2009 www.bicusa.org/en/Article.11033.aspx
69. IFC Annual Report 2009, hal. 106. Lihat www.ifc.org/ifcext/annualreport.nsf/AttachmentsByTitle/AR2009_English/$FILE/AR2009_English.pdf
70. Environmental Defense, www.edf.org/documents/9584_coal-plants-spreadsheet.xls
71. DTE 78
72. IFC Investment Enables Power Generation in Indonesia, 5/Agt/2008 www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/2bc34f011b50ff6e85256a550073ff1c/b18dff6c506c77db852576c10080cd55?OpenDocument&Highlight=0,Indonesia
73. Angka 2008 - lihat www.adb.org/documents/fact_sheets/ukg.pdf diakses 17/Jun/10
74. Coalspot.com 23/Sep/09
75. Surat untuk Ed Miliband, Menteri Negara Inggris untuk Departmen Energi dan Perubahan Iklim. DTE 80
76. Jawaban tertulis dari House of Commons Hansard 29 Maret 2010.
77. programmeforgovernment.hmg.gov.uk/energy-and-climate-change/ diakses24/Jun/10.
78. Lihat www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/ccs/occs/occs.aspx, diakses 24/Jun/10.