Papua

DTE mendukung penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan ekologis di Papua. Pekerjaan kami mencakup penyebaran informasi, advokasi dan pemberian dukungan untuk pengembangan kapasitas para mitra kami dalam membantu masyarakat setempat membangun penghidupan yang lestari di tengah situasi yang pelik akibat perubahan iklim global, adanya kebijakan investasi dan proyek-proyek pembangunan yang diinstruksikan dari atas...[baca lebih lanjut]

DTE 99-100, Oktober 2014

Sebuah Pandangan dari Kampung Suskun, Papua

Oleh Yuliana Langowuyo, Direktris SKPKC Fransiskan Papua, yang mengunjungi buruh dan masyarakat di Kampung Suskun minimal satu kali dalam sebulan sejak 2011.

DTE 99-100, Oktober 2014

DTE mewawancarai Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat) [1], mengenai pengalamannya terkait hal gender dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama komunitas adat di Indonesia.

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar nabati: dampak di Indonesia, saatnya perubahan kebijakan di Eropa

Buletin DTE Edisi Khusus

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

DTE 93-94, Desember 2012

Agrofuel atau bahan bakar nabati seringkali dipromosikan oleh industri bahan bakar nabati, investor dan pejabat pemerintah sebagai cara untuk menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan, tetapi bagaimana hal ini cocok dengan kenyataan bahwa bahan bakar nabati adalah bagian dari masalah perampasan tanah di negara-negara seperti Indonesia?

DTE 91-92, Mei 2012

Dalam edisi khusus buletin  kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan,

DTE 89-90, November 2011, Special Papua Edition

Insiden yang baru-baru ini terjadi di Papua  –  kekerasan di tambang Freeport-Rio Tinto, penyerangan brutal terhadap kebebasan berpendapat di Abepura – memperlihatkan bahwa orang Papua masih terus menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM yang ekstrim.

DTE 89-90, November 2011

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Persatuan Bangsa-bangsa telah menyurati pemerintah Indonesia guna menyampaikan kekhawatiran mengenai berbagai dampak dari proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) terhadap masyarakat adat yang terkena dampak megaproyek agroindustri ini.